Bandung, Nitikan.id — Retakan di pucuk pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tampak ke permukaan. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap Sekretaris Daerah, Herman Suryatman, yang ia nilai tak menghargai posisinya sebagai wakil gubernur.
Dalam pernyataannya kepada media, Senin, 30 Juni 2025 di Gedung Sate, Bandung, Erwan mengungkapkan bahwa ia kerap tidak dilibatkan bahkan tidak diberi informasi terkait agenda-agenda penting pemerintahan.
“Saya sangat kecewa. Ini akumulasi dari kekecewaan saya. Beberapa kali ada pelantikan kepala dinas, jangankan dilibatkan, diberi tahu pun tidak,” ujar Erwan.
Saat ditanya mengenai adanya potensi keretakan dalam struktur kepemimpinan Pemprov Jabar, Erwan tidak membantah. Ia justru mengakui bahwa konflik internal memang benar terjadi.
“Memang ada keretakan, ini kenyataan. Satu lantai, saya lewat pun tidak pernah ada komunikasi,” katanya. Erwan menegaskan bahwa peran Sekda semestinya mengoordinasikan jalannya program-program gubernur dan wakil gubernur dengan para kepala dinas, bukan justru mengambil alih peran pejabat lain.
“Pak Gubernur silakan di lapangan, saya juga kadang turun, tapi Sekda jangan ambil alih pekerjaan orang lain sementara pekerjaannya sendiri terbengkalai,” kritik Erwan.
Ia juga menyesalkan sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang hingga kini belum mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini. “Pak Gubernur belum memanggil saya atau Sekda untuk duduk bersama. Saya terbuka kapan pun siap,” ucapnya.
Pengamat: Gubernur Tak Bisa Bungkam
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai konflik terbuka antara Erwan dan Herman mencerminkan kurangnya profesionalisme di level tertinggi birokrasi Jawa Barat.
“Alih-alih menjadi teladan dalam stabilitas dan harmonisasi birokrasi, kedua pejabat justru memperlihatkan konflik kepentingan yang merusak citra pemerintah dan membingungkan ASN,” kata Kristian.
Menurutnya, birokrasi semestinya berjalan dengan stabil berdasarkan prosedur operasional baku, bukan menjadi panggung sandiwara politik.
“Jika terus dibiarkan, birokrasi Jawa Barat akan terjebak dalam permainan kekuasaan yang stagnan dan semu,” ujarnya.
Kristian menegaskan, Gubernur Dedi Mulyadi tidak bisa terus bersikap seolah-olah konflik ini akan selesai dengan sendirinya. Ia mendesak agar Gubernur segera mengambil langkah tegas.
“Gubernur wajib memanggil Wakil Gubernur dan Sekda secara langsung, lalu menyampaikan hasilnya kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab politik dan administratif,” tutur Kristian.
