Jakarta, Nitikan.id — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti fenomena pengkultusan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menilai, fanatisme berlebihan dari para pendukung Dedi berpotensi merusak nalar kritis masyarakat dan membahayakan iklim demokrasi.
Dalam perbincangannya di podcast Gaspol yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Jumat, 4 Juli 2025, Burhanuddin mengungkapkan bahwa banyak pendukung Dedi yang terjebak hanya pada sisi positif tokoh yang kerap disapa Kang Dedi itu. Konten-konten yang diproduksi Dedi, kata dia, memang menarik simpati publik, tetapi bisa menimbulkan bias penilaian.
“Banyak yang akhirnya menilai Kang Dedi hanya dari sisi kebaikan, tanpa bisa melihat secara objektif,” ujar Burhanuddin. Ia menambahkan, kekaguman terhadap seorang tokoh publik perlu disertai batas yang sehat. “Kang Dedi Mulyadi itu pejabat publik, bukan nabi. Maka wajar kalau kebijakannya bisa dikritik.”
Burhanuddin juga menyoroti kebiasaan Dedi yang kerap tampil di ruang publik dengan membahas berbagai isu sosial. Menurutnya, semakin sering seorang politisi berbicara, maka risiko melakukan kesalahan pun kian besar.
“Ketika bertemu kelompok yang tak sepakat dengannya atau mengeluarkan pernyataan spontan, risiko ‘keseleo lidah’ itu pasti ada,” ucap Burhanuddin. “Dan bagi politisi, pernyataan yang keliru bisa menjadi bumerang dengan ongkos politik yang besar.”
Salah satu kebijakan kontroversial yang disorot Burhanuddin adalah program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer untuk didisiplinkan. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari sejumlah pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aktivis hak asasi manusia, serta filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung.
Rocky, dalam tayangan kanal YouTube pribadinya yang diunggah 29 Mei 2025, menyebut kebijakan tersebut sebagai refleksi dari “ketidakmampuan berpikir” para pengambil keputusan. “Mengirim anak nakal ke barak itu usul yang konyol,” tegas Rocky.
Burhanuddin menyatakan sepakat dengan kritik tersebut dan menyesalkan sikap keras sebagian pendukung Dedi yang menolak kritik. “Kritik terhadap kebijakan publik itu sah. Tapi sayangnya, banyak pendukung yang langsung defensif ketika Kang Dedi dikritik,” katanya.
Burhanuddin juga mengingatkan bahwa fenomena pengkultusan terhadap tokoh politik bukan hal baru di Indonesia. Ia mencontohkan pengkultusan terhadap Joko Widodo pada awal karier politiknya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden.
“Bahkan ada kader partai PSI yang menyebut Pak Jokowi layak seperti nabi. Ini jelas berbahaya bagi demokrasi,” ucap Burhanuddin. Ia mengingatkan, pengkultusan figur publik justru mengikis ruang kritik dan memperlemah akuntabilitas.
“Demokrasi membutuhkan warga yang kritis, bukan pengikut yang membutakan diri,” pungkasnya.
