Nitikan.id – Pengamat politik dan filsuf kenamaan, Rocky Gerung, kembali menyoroti polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurutnya, masyarakat masih menanti kejujuran dari berbagai pihak, terutama Universitas Gadjah Mada (UGM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga dari pihak Jokowi sendiri.
Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube resminya, Jumat (4/7/2025), Rocky menyebut bahwa bahkan Presiden Prabowo Subianto pun diyakini turut menanti sikap jujur dari lembaga-lembaga terkait.
“Saya kira Presiden Prabowo juga tengah menunggu kejelasan dari UGM dan KPU. Tentu tidak mungkin Prabowo yang secara langsung menuntut Jokowi, itu bukan pada tempatnya secara etika. Namun, saya percaya beliau berharap ada keterbukaan dari lembaga-lembaga resmi,” ujar Rocky.
Ia menegaskan bahwa UGM menjadi pihak yang paling penting dalam menjawab keraguan publik, mengingat lembaga pendidikan tersebut menjadi sumber utama dalam polemik ini. Rocky menyebut, kredibilitas dan marwah institusi pendidikan dipertaruhkan jika tidak ada langkah konkret.
“Masalah utama ada di UGM. Sebaiknya UGM segera memberikan pernyataan terbuka. Ini menyangkut kehormatan institusi, apalagi di mata para pelajar Indonesia. Jangan sampai marwah pendidikan tercoreng karena dibiarkan berlarut-larut,” tegas Rocky.
Rocky juga menyoroti adanya desakan dari sejumlah alumni UGM yang menuntut agar rektor universitas mengundurkan diri jika tidak mampu menjawab keraguan publik.
“Publik menanti kejujuran dari UGM. Bahkan sejumlah alumni sudah memberi ultimatum kepada rektor untuk mundur jika tidak bisa menjamin transparansi. UGM harus tampil dan memperlihatkan ijazah aslinya secara terbuka,” ujarnya.
Ia juga meminta agar mantan Presiden Jokowi bersikap terbuka dan legawa dalam menyikapi polemik tersebut.
“Jokowi sebaiknya menunjukkan ijazahnya agar polemik ini bisa mereda. Ini soal etika publik, bukan sekadar urusan hukum,” ucapnya.
Lebih jauh, Rocky menanggapi pernyataan dari politisi senior PDI Perjuangan, Bambang Beathor Suryadi, yang menyebut bahwa ijazah milik Jokowi diduga dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, pada tahun 2012 menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Rocky, pernyataan tersebut membuka arah penelitian baru dan memperkuat dugaan publik terhadap pemalsuan dokumen tersebut.
“Semua orang di Jakarta tahu reputasi Pasar Pramuka sejak lama. Mulai dari jasa penulisan skripsi hingga pencetakan ijazah, bahkan dulu terang-terangan ditawarkan di pinggir trotoar,” katanya.
Ia menyebut Pasar Pramuka sebagai “lokus penelitian” baru dalam mengusut keaslian dokumen tersebut.
“Pasar Pramuka bisa dijadikan lokasi studi mendalam. Di sana, aktivitas ilegal sering kali berubah menjadi praktik legal karena adanya permintaan. Ini fakta sosial yang terbuka,” ungkap Rocky.
Menutup pernyataannya, Rocky menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menagih kejujuran dari pejabat publik.
“Ini bukan hanya soal siapa yang harus membuktikan. Dalam konteks etik, masyarakat berhak menuntut kejujuran dari seorang kepala negara yang mereka pilih. Ini bukan sekadar soal hukum pidana, tapi integritas publik,” pungkasnya.
