Komunikasi Pejabat Publik: Antara Salah Ucap, Salah Tafsir, atau Memang Salah Didik?

Komunikasi adalah seni. Tapi di tangan pejabat publik kita, seni itu berubah jadi dagelan. Padahal, menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid, komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang berujung pada saling pengertian. Sayangnya, yang sering terjadi justru proses saling salah paham—rakyat salah paham karena pejabatnya bicara ngawur, pejabat salah paham karena merasa sudah paling benar.

Dalam negara demokrasi yang katanya “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” ini, komunikasi pejabat seharusnya mencerminkan ketulusan melayani, bukan ketololan yang dipertontonkan. Tapi mari kita lihat realita: ada Menteri Pariwisata yang mendadak gagap ketika diminta berpidato. Bukan karena gugup, tapi karena mungkin lupa sudah jadi menteri, bukan lagi MC hajatan.

Belum lagi anggota DPR yang saking bingungnya kerjaan, malah sibuk nyinyir ke pemain Timnas. Katanya sih “wakil rakyat,” tapi kok lebih sering tampil sebagai “haters rakyat”? Dan puncaknya, juru bicara istana yang entah sedang bercanda atau memang gagal paham, menanggapi teror terhadap jurnalis dengan kalimat: “Tinggal dimasak saja.” Mungkin beliau kira mereka itu koki, bukan jurnalis.

Melihat parade kekacauan komunikasi ini, Presiden pun turun tangan. Mengingatkan bawahannya untuk memperbaiki cara bicara ke publik. Tapi ironi memang tidak pernah jauh dari panggung politik negeri ini. Sebab belum  lama ini, ucapan “Ndasmu” keluar dari mulut RI 1 sendiri. Sebuah kata yang mungkin niatnya akrab, tapi di telinga rakyat terdengar seperti makian dari penguasa.

Lantas, jika komunikasi pejabat publik seburuk ini, bagaimana mungkin mereka mampu merancang kebijakan yang bijak? Atau jangan-jangan, kebijakan mereka memang cerminan dari kualitas komunikasi mereka: asal bunyi, minim empati, dan miskin logika.

Kalau begini terus, bukan mustahil rakyat akhirnya berpikir: mungkin yang perlu direformasi di negeri ini bukan cuma sistem, tapi juga akhlak dan nalar para pejabatnya. Sebab komunikasi buruk dari pejabat publik bukan lagi soal etika, tapi sudah menjelma jadi bencana nasional.

Komunikasi pejabat publik harusnya jadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, bukan jebakan yang bikin rakyat makin muak. Kalau mulut sudah tak mampu berkata baik, mungkin sudah waktunya mereka belajar diam—atau sekalian mundur. Negara ini butuh pemimpin, bukan pelawak yang kebanyakan salah naskah.