Pernyataan semacam ini adalah bentuk retorika yang menekan dan meremehkan penderitaan rakyat miskin. Ungkapan ini biasanya keluar dari mereka yang hidup berkecukupan—mungkin pernah merasakan ketidakpastian tentang makanan, tetapi jelas tidak saat mengucapkannya.
Mereka berbicara dari posisi aman dan nyaman, seolah-olah kekhawatiran akan kelaparan adalah tanda lemahnya iman, bukan realitas pahit yang dihadapi banyak orang setiap hari. Dalam konteks ini, ucapan tersebut bukan sekadar pengingat spiritual, melainkan alat untuk membungkam dan menormalisasi ketimpangan sosial.
Mereka yang mengucapkan kalimat ini sering kali tidak memahami bahwa ketakutan akan kelaparan bukanlah bentuk penghinaan terhadap Tuhan, melainkan respons manusiawi terhadap kondisi yang tidak adil.
Kemiskinan bukan sekadar akibat kurangnya usaha atau keimanan, tetapi juga hasil dari ketimpangan struktural yang memungkinkan segelintir orang hidup dalam kemewahan, sementara banyak lainnya berjuang untuk bertahan hidup.
“Puasa untuk Menghayati Penderitaan Orang Miskin”
Lalu, puasa bagi si miskin untuk menghayati penderitaan siapa?
Bagi orang miskin, menahan lapar bukanlah pengalaman spiritual yang terjadwal, melainkan kenyataan sehari-hari yang dipaksakan oleh keadaan. Mereka tidak perlu “belajar” memahami penderitaan, karena mereka telah menjalaninya setiap hari—bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai keterpaksaan.
Justifikasi semacam ini lebih sering digunakan oleh mereka yang memiliki kemewahan untuk memilih kapan lapar dan kapan kenyang. Bagi orang kaya, puasa mungkin menjadi latihan kepekaan. Tetapi jika empati itu hanya sebatas rasa lapar sesaat tanpa aksi nyata untuk mengurangi ketimpangan, maka maknanya menjadi hampa.
Bagi orang miskin, puasa bukan sekadar ibadah, melainkan perjuangan bertahan hidup yang tidak mengenal batas waktu—karena setelah berbuka pun, mereka tetap tidak memiliki cukup makanan untuk esok hari.
“Allah Menciptakan Segala Sesuatu Berpasangan, Ada Kaya dan Ada Miskin”
Benar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, termasuk kaya dan miskin.
Namun, pemahaman ini sering disalahgunakan untuk membenarkan ketimpangan yang bukan sekadar takdir, melainkan hasil dari kebijakan yang tidak adil dan praktik korupsi.
Jika kemiskinan dianggap sebagai bagian dari keseimbangan alam tanpa melihat akar penyebabnya, maka ini hanya menjadi alasan untuk menutupi ketidakadilan struktural.
Kemiskinan yang terjadi akibat eksploitasi, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta korupsi yang menggerogoti anggaran sosial bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja sebagai “takdir,” melainkan kondisi yang harus diperbaiki.
Menjustifikasi kemiskinan dengan dalih “sudah sunnatullah” berisiko menghilangkan tanggung jawab mereka yang memiliki kuasa untuk menciptakan perubahan.
Memahami bahwa ada orang kaya dan miskin dalam kehidupan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan sistem yang memperparah ketidakadilan tetap berlangsung. Sebaliknya, keyakinan ini seharusnya menjadi motivasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata bagi semua orang.
“Kalau Semua Kaya, Lalu Siapa yang Mau Kerja Kasar?”
Pernyataan ini sering digunakan untuk membenarkan keberadaan kelas pekerja miskin, seolah-olah kemiskinan harus ada agar sistem tetap berjalan.
Padahal, kerja kasar atau pekerjaan fisik bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika pekerjaan tersebut dibayar murah, tidak manusiawi, dan para pekerjanya dipaksa hidup dalam kemiskinan.
Tidak ada yang salah dengan menjadi buruh, petani, atau pekerja kasar lainnya. Tetapi jika mereka tetap miskin bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena sistem yang menekan, maka ini bukan lagi sekadar persoalan ekonomi, melainkan ketidakadilan yang disengaja.
Justifikasi seperti ini sering kali digunakan untuk menutupi kegagalan negara dalam memastikan kesejahteraan rakyatnya.
Kemiskinan yang terjadi akibat eksploitasi tenaga kerja, upah yang tidak layak, serta kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir elit, bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja sebagai konsekuensi alami dari tatanan sosial.
Negara seharusnya memastikan bahwa semua pekerjaan, termasuk kerja kasar, dihargai dengan layak sehingga setiap orang bisa hidup dengan bermartabat.
Jika suatu bangsa membiarkan sebagian besar rakyatnya tetap miskin demi memastikan ada yang melakukan pekerjaan kasar, maka yang salah bukan rakyatnya, melainkan sistem yang sengaja mempertahankan ketimpangan tersebut.
“Allah Mentakdirkan Kamu Miskin Supaya Bersabar”
Pernyataan ini mungkin benar dalam konteks spiritual sebagai ujian hidup. Tetapi, pernyataan ini menjadi bermasalah jika diucapkan oleh pejabat negara yang justru memiliki kewajiban untuk mengentaskan kemiskinan.
Ucapan seperti ini sering kali digunakan sebagai dalih untuk melepaskan tanggung jawab atas kegagalan kebijakan yang seharusnya melindungi kesejahteraan rakyat.
Jika pejabat negara menggunakan narasi takdir untuk menutupi korupsi, ketimpangan, atau ketidakmampuan mereka dalam mengelola sumber daya, maka itu bukan lagi ajaran agama, melainkan manipulasi untuk membungkam masyarakat yang menderita.
Tanggung jawab pemerintah adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, bukan sekadar meminta mereka bersabar dalam kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Jika ada rakyat yang miskin, tugas negara adalah mencari solusi, bukan memberikan ceramah pasrah.
Menyamarkan ketidakadilan sebagai “takdir” hanya menunjukkan bahwa pejabat tersebut lebih memilih berlindung di balik retorika agama daripada bekerja nyata untuk memperbaiki kondisi masyarakat.
Saya masih memiliki 2.127 model pernyataan penguasa seperti ini.
Orang miskin tidak hanya dimiskinkan, tetapi juga dikeroyok kemiskinannya—oleh penguasa yang menamakan diri sebagai penguasa negara, dan oleh mereka yang menamakan diri sebagai penguasa agama.
Yogyakarta, 13 Maret 2025
Teguh Santoso
Sekjen Gerbang
