Jakarta, nitikan.id – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menegaskan komitmennya dalam menerapkan kebijakan penataan perumahan dan permukiman usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025).
Fokus utama diskusi adalah penanggulangan dampak banjir di kawasan permukiman serta rencana pembangunan rumah panggung di beberapa daerah di Jawa Barat. Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan bahwa pembangunan perumahan ke depan harus lebih memperhatikan aspek lingkungan agar tidak memicu bencana banjir yang berulang.
“Kami sepakat bahwa semua tindakan pelanggaran yang merusak lingkungan harus ditindak cepat. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan agar pemerintah daerah bisa lebih efektif dalam mengatasi permasalahan ini,” tegas Maruarar.
Selain itu, Kementerian PKP juga berencana membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini akan mendukung pembangunan rumah panggung di Subang, Karawang, dan Bekasi, mengikuti model yang telah diterapkan oleh Presiden Prabowo di Muara Angke, Jakarta Utara.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik langkah ini dan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah solusi utama dalam menangani dampak banjir terhadap permukiman.
“Pak Menteri akan mengeluarkan regulasi yang lebih tegas, termasuk mengenai daerah aliran sungai, persawahan, perkebunan, dan kehutanan. Rumah panggung ini diharapkan jumlahnya semakin bertambah,” ujar Dedi.
Menanggapi hasil pertemuan, Bupati Subang Reynaldy Putra menyatakan bahwa rencana ini akan menjadi solusi mitigasi bencana banjir di wilayah Subang utara, terutama bagi permukiman yang berada di bantaran sungai. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menata kembali kawasan perumahan yang berdiri di lahan persawahan agar selaras dengan kebijakan Kementerian PKP.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Bupati Sumedang, Bupati Purwakarta, dan Bupati Majalengka, yang juga mendukung penuh upaya pemerintah dalam menciptakan hunian yang layak, aman, dan tahan bencana.
