JAKARTA — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Cianjur melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (23/12/2025). Dalam pertemuan tersebut, GP Ansor menyampaikan laporan terkait sejumlah janji kampanye Bupati Cianjur yang dinilai belum direalisasikan.
Ketua LBH PC GP Ansor Kabupaten Cianjur, Aa Fawaid Abdul Qudus, mengatakan bahwa pihaknya melaporkan belum terealisasinya program bantuan Rp 25 juta per RT per tahun, insentif bagi guru ngaji dan imam masjid, serta bantuan Rp 300 juta per pesantren.
“Program-program tersebut merupakan janji politik Bupati Cianjur yang hingga kini belum kami lihat realisasinya di lapangan,” ujar Fawaid, yang akrab disapa Aa Fawa, di Jakarta.
Menurut Aa Fawa, laporan tersebut ditanggapi langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dengan menghubungi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperinda) Kabupaten Cianjur. Langkah itu dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat diterima dan dibangun komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
GP Ansor Cianjur juga berencana melanjutkan pelaporan serupa ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri pada awal 2026. Pelaporan itu akan difokuskan pada dugaan inkonsistensi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.
“Kami berharap pelaporan ini menjadi sarana evaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur, terutama dalam konteks sinkronisasi program strategis daerah dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Aa Fawa.
Ia menambahkan, ketidakkonsistenan dalam merealisasikan janji politik dinilai bertentangan dengan nilai kepemimpinan yang menjunjung sikap ksatria. Menurut dia, hal tersebut berbeda dengan teladan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan nilai-nilai kesatria dalam memimpin.
Sementara itu, Eka Pratama Putra dari GP Ansor Cianjur menyampaikan harapannya agar Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dapat merealisasikan janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat. “Kami ingin janji politik itu benar-benar diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) Kabupaten Cianjur, Fawaz Muhammad Ramdan, menyoroti pentingnya bantuan Rp 300 juta per pesantren. Menurut dia, bantuan tersebut berpotensi menggerakkan ekonomi pesantren sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah.
“Pesantren sudah diakui negara melalui Undang-Undang Pesantren dan memiliki peran strategis, tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga ekonomi,” kata Fawaz.
Ia menyesalkan jika pesantren hanya dijadikan komoditas politik tanpa diiringi realisasi kebijakan yang berpihak pada penguatan lembaga tersebut. Oleh karena itu, GP Ansor Cianjur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan menagih realisasi janji politik tersebut.
“PC GP Ansor Kabupaten Cianjur solid satu barisan di bawah komando Kiai Haji Ariful Khalik Jaelani untuk terus mengawal dan menagih janji Bupati dan Wakil Bupati Cianjur,” ujar Fawaz.
