Sejak Prabowo-Gibran dilantik pada Oktober 2024, dolar Amerika mengalami kenaikan terhadap rupiah. Dari sekitar Rp15.466 menjelang pelantikan, kursnya mencapai Rp17.884 per dolar AS pada 10 Oktober 2026, berdasarkan kurs acuan terakhir Bank Indonesia. Naik Rp2.418, atau sekitar 15,6 persen. Dolar rupanya punya semangat pertumbuhan yang patut dicontoh. Sayangnya, semangat itu tidak menular ke isi dompet rakyat.
Mari kita hitung supaya persoalannya tidak menguap menjadi sekadar perdebatan politik. Untuk membeli 100 dolar menjelang pelantikan, kita membutuhkan sekitar Rp1.546.600. Kini, jumlah yang sama memerlukan Rp1.788.400. Ada selisih Rp241.800. Kalau membeli 1.000 dolar, selisihnya menjadi Rp2.418.000. Artinya, untuk memperoleh jumlah dolar yang sama, kita harus merogoh kocek lebih dalam. Dolar boleh tumbuh dengan gagah, tetapi bagi rakyat yang penghasilannya tetap jalan di tempat, pertumbuhan semacam ini lebih mirip tagihan tambahan daripada kabar gembira.
Bagi orang yang punya tabungan dolar, keadaan ini mungkin kabar baik. Bagi importir, eksportir, atau mereka yang setiap hari memandangi grafik valuta asing, ada banyak hal yang bisa dihitung. Tetapi bagi rakyat kebanyakan, urusan dolar itu sederhana. Tidak perlu membuka aplikasi keuangan atau membaca analisis ekonom. Cukup pergi ke warung, membeli tempe, lalu memperhatikan ukurannya.
Dulu tempe dipotong agak tebal. Sekarang tipisnya sudah seperti masa depan yang dijanjikan saat kampanye. Kalau diangkat ke depan mata, cahaya matahari bisa lewat. Kalau digoreng terlalu lama, yang tersisa bukan lauk, melainkan bukti bahwa minyak goreng masih berfungsi.
Tentu saja, dolar naik bukan semata-mata karena Prabowo menjadi presiden. Ada pengaruh ekonomi global, kebijakan suku bunga Amerika, konflik internasional, arus modal, dan berbagai urusan yang rumitnya melebihi hubungan mantan dengan mantan. Kita paham itu. Rupiah bukan remote televisi yang bisa ditekan tombolnya dari Istana. Presiden tidak bisa berdiri di podium lalu berteriak, “Dolar, turun! Ini perintah!”
Tetapi, kalau semua masalah dijelaskan dengan alasan global, lama-lama rakyat bisa bingung. Pemerintah kita ini mengurus Indonesia atau menjadi komentator pertandingan ekonomi dunia? Pemerintah memang tidak bisa mengendalikan semua faktor eksternal, tetapi tetap bertanggung jawab menjaga stabilitas, membangun kepercayaan pasar, dan melindungi daya beli masyarakat. Jangan sampai ketika ekonomi sedang batuk, rakyat yang disuruh membeli obat, sementara pemerintah sibuk menjelaskan teori virus.
Lalu bagaimana dengan negara tetangga? Apakah mata uang ASEAN juga sedang berolahraga lari mengejar dolar, atau hanya rupiah yang ngos-ngosan?
Laporan DBS Research pada 11 September 2026 memberikan gambaran menarik mengenai pergerakan mata uang enam negara ASEAN sepanjang tahun berjalan. Dolar Singapura menguat sekitar 1,7 persen terhadap dolar AS, ringgit Malaysia relatif datar, dan dong Vietnam menguat sekitar 1,5 persen. Sebaliknya, rupiah melemah sekitar 4,8 persen, baht Thailand turun 4,2 persen, dan peso Filipina melemah 5,9 persen.
Angka itu bukan perbandingan sejak Prabowo dilantik, melainkan kinerja mata uang sepanjang 2026 hingga periode laporan tersebut. Namun, gambaran ini tetap menarik. Rupiah bukan satu-satunya mata uang yang tertekan, tetapi tekanan yang dialami negara-negara ASEAN juga tidak seragam. Ada yang melemah, ada yang bertahan, dan ada yang justru menguat. Ternyata, menghadapi dolar tidak harus berjamaah sambil menangis di pojokan.
Tentu kita tidak bisa langsung menyimpulkan Singapura paling hebat hanya karena mata uangnya menguat, atau Indonesia paling buruk hanya karena rupiah melemah. Struktur ekonomi, kebijakan moneter, perdagangan, arus investasi, dan kondisi masing-masing negara berbeda. Membandingkan nilai nominal mata uang juga tidak cukup untuk menentukan kesejahteraan. Kalau jumlah angka nol menjadi ukuran kemakmuran, pemegang uang dengan nominal terbesar bisa langsung diangkat menjadi menteri keuangan.
Namun, perbandingan tersebut layak menjadi bahan evaluasi. Jika tekanan dolar dirasakan bersama, mengapa hasilnya berbeda? Bagaimana ketahanan ekspor, arus investasi, cadangan devisa, dan kredibilitas kebijakan masing-masing negara? Pertanyaan seperti ini lebih berguna daripada sekadar sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Tetangga yang berhasil menjaga mata uangnya relatif stabil semestinya menjadi bahan belajar, bukan alasan untuk memasang wajah tersinggung.
Sebab, rakyat kecil tidak menerima gaji dalam dolar. Buruh menerima rupiah. Petani menjual gabah dengan rupiah. Pedagang gorengan menghitung laba dengan rupiah. Bahkan utang di warung pun tidak memakai kurs tengah Bank Indonesia. Ibu warung tidak pernah berkata, “Bayar besok boleh, asal mengikuti fluktuasi pasar.” Kalau pelanggan terlambat, kursnya bukan yang naik, melainkan nada suaranya.
Ketika dolar menguat, bahan baku impor bisa menjadi lebih mahal. Biaya produksi tertekan, harga barang berpotensi ikut naik. Pedagang menghadapi pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan. Harga dinaikkan, pembeli mengeluh. Harga dipertahankan, keuntungan menyusut. Ukuran diperkecil, pembeli mulai curiga. Akhirnya semua melakukan efisiensi. Pabrik menghemat biaya, pedagang menghemat ukuran, ibu rumah tangga menghemat belanja. Hanya kebutuhan hidup yang tidak mau diajak berhemat.
Karena itu, kita tidak meminta presiden mengubah dolar menjadi Rp10.000 sebelum makan siang. Kita hanya ingin penjelasan yang jujur, strategi yang masuk akal, dan kebijakan yang terasa manfaatnya. Jangan setiap keberhasilan diklaim sebagai buah kerja sendiri, sementara setiap kesulitan mendadak menjadi kiriman paket dari luar negeri.
Apalagi kalau presiden sibuk menjelaskan ekonomi, sementara wapres sibuk menjelaskan keberadaannya. Dolar terus naik, tempe makin tipis, rakyat makin menghitung, tetapi kursi wakil presiden tetap empuk. Barangkali memang ada yang sedang bekerja keras, ada yang sedang bekerja cerdas, dan ada pula yang membuat rakyat bertanya-tanya, sebenarnya sedang bekerja apa?
Dolar naik punya alasan, tempe menipis punya dampak, sedangkan wapres yang terasa kosong punya teka-teki sendiri. Sayangnya, teka-teki itu tidak bisa dibayar dengan rupiah yang terus melemah. Ukuran ekonomi bukan cuma grafik, angka pertumbuhan, atau presentasi penuh warna. Ada dapur yang harus mengepul, anak yang perlu uang sekolah, dan keluarga yang ingin makan layak tanpa harus menjadi ahli strategi keuangan.
Rakyat tidak selalu meminta hidup mewah. Kadang mereka hanya ingin membeli tempe dengan ukuran yang sama seperti 2 tahun yang lalu. Kalau itu saja semakin sulit, jangan salahkan rakyat kalau mulai mengukur kemajuan bangsa menggunakan penggaris. Jangan-jangan, yang tumbuh pesat bukan kesejahteraan, melainkan kemampuan tempe untuk menjadi transparan.
Dan kalau suatu hari tempe sudah setipis kuitansi belanja, mungkin kita perlu mengadakan rapat nasional tentang ketahanan lauk. Pesertanya lengkap, anggarannya besar, sambutannya panjang. Hanya saja, saat makan siang tiba, setiap peserta mendapat satu irisan tempe yang harus dibagi menjadi empat.
Itulah ekonomi yang paling mudah dipahami rakyat. Angkanya boleh tumbuh, pidatonya boleh menggelegar, tetapi jangan sampai lauk di piring tinggal kenangan.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
