Sudah delapan dekade sejak bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya dari belenggu kolonialisme. Namun, pertanyaan mendasar yang patut diajukan bukan dengan gegap gempita upacara, melainkan dengan kejernihan nalar apakah kita sungguh telah merdeka? Ataukah kemerdekaan yang kita rayakan saban tahun hanyalah sebentuk simbolisme kosong, cangkang sejarah yang kehilangan ruh dari makna sejatinya?
Cikal bakal penjajahan atas negeri ini bermula ketika Cornelis de Houtman, seorang pelaut Belanda, mendarat di bumi nusantara pada tahun 1596. Berbungkus niat dagang dan pencarian rempah-rempah, misi mereka kemudian menjelma menjadi imperialisme sistematis. Selama lebih dari tiga abad, bumi pertiwi digerogoti secara struktural dan kultural, hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan sebuah titik kulminasi dari perjuangan panjang yang dipenuhi darah, air mata, dan pengorbanan tak terperi para pejuang kemerdekaan.
Namun kini, setelah delapan puluh tahun berlalu, gema kemerdekaan itu terdengar kian sayup seakan hanya menjadi ritual tahunan yang kehilangan nyawa. Masyarakat mulai mempertanyakan: apakah kita sungguh telah bebas? Atau justru terjerat dalam bentuk penjajahan yang lebih subtil, lebih halus, dan lebih mengerikan penjajahan oleh bangsa sendiri?
Jika kita kembali pada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “merdeka” berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan segala bentuk ketergantungan. Ia seharusnya menghadirkan kedaulatan sejati: politik yang bersih, ekonomi yang berkeadilan, pendidikan yang mencerdaskan, dan kesejahteraan yang merata. Namun kenyataan berkata lain.
Alih-alih bebas, rakyat justru dipaksa tunduk pada struktur kekuasaan yang eksploitatif. Ironisnya, para penjajah kini tak datang dari negeri seberang, melainkan dari rahim bangsa sendiri. Mereka menyamar dalam wajah demokrasi, menyandang gelar “wakil rakyat,” namun dalam praktiknya lebih pantas disebut penguasa rakyat.
Kekayaan alam dieksploitasi, anggaran diselewengkan, kebijakan disusun bukan demi kepentingan publik, melainkan untuk melanggengkan oligarki dan kroni. Sementara itu, korupsi sebuah kejahatan sistemik yang telah menjelma budaya merajalela tanpa rasa malu. Kita hidup dalam negara yang secara konstitusional demokratis, namun secara praksis otoriter; para pejabatnya tuli terhadap kritik, tetapi mendadak peka ketika musim pemilu tiba.
Ungkapan Latin Vox Populi Vox Dei—suara rakyat adalah suara Tuhan—telah kehilangan relevansinya. Ia kini tak lebih dari jargon kosong dalam kampanye politik. Bahkan suara Tuhan pun tak lagi digubris oleh para pengemban amanat publik.
Seperti yang pernah diutarakan oleh cendekiawan Prof. Salim Said, “Pejabat-pejabat kita bersumpah atas nama Tuhan, tapi mereka tidak takut pada Tuhan.” Maka jika suara Tuhan saja tak lagi didengar, apalah arti suara rakyat?
Ada yang pernah berkata, “Puncak tragedi sebuah negara adalah ketika ia tidak mampu bersaing di pentas global, lalu mengalihkan energinya untuk memerangi rakyatnya sendiri.” Kalimat ini menggambarkan dengan telak kondisi kita hari ini. Ketika kritik dibungkam, ketika aktivisme disamakan dengan makar, ketika rakyat hanya dianggap massa statistik, maka saat itulah kemerdekaan kehilangan maknanya yang terdalam.
Benarlah kiranya apa yang pernah dikatakan Bung Karno, sang proklamator:
“Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Maka pertanyaan ini terus bergema di ruang batin kita: apakah kita merdeka? Atau sedang nyaman dalam ilusi kebebasan yang dipelihara dengan narasi, namun jauh dari realitas?
Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar bebas dari penjajahan fisik, tetapi lepas dari segala bentuk penindasan baik struktural, sistemik, maupun mental. Ia menuntut keberanian untuk jujur pada keadaan, integritas dalam memimpin, dan keberpihakan tulus kepada yang lemah. Tanpa itu semua, kita tak ubahnya hidup dalam negara merdeka yang belum memerdekakan.
