Jakarta, Nitikan.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Pusat Polisi Militer (Puspom) mengambil langkah tegas dalam memerangi aksi premanisme yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas). Komandan Puspom TNI, Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, mengumumkan bahwa satuan intelijen militer, khususnya Tim Penyelidikan dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik), telah dikerahkan untuk mengumpulkan informasi terkait aktivitas premanisme yang meresahkan dan mengganggu iklim investasi nasional.
“Kami memiliki fungsi Lidpamfik, yaitu intelijen yang selalu berkolaborasi dengan intelijen lain, seperti Polri, BIN, dan BAIS TNI,” ujar Yusri dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025). Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga ini bertujuan menganalisis dan menggabungkan data intelijen guna mencegah dan menindak aksi premanisme.
Langkah TNI ini sejalan dengan pembentukan Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan bahwa satgas ini dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan kepastian hukum terhadap tindakan yang berpotensi mengganggu investasi.
“Pemerintah tidak akan ragu menindak aktivitas ormas atau tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat kegiatan usaha,” tegas Budi pada Selasa (6/5/2025). Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan aksi mencurigakan seperti pungli, pemerasan, atau intimidasi oleh oknum tertentu melalui saluran resmi.
Isu premanisme berkedok ormas kembali mengemuka setelah sejumlah kasus, seperti sengketa lahan yang melibatkan ormas dan dugaan gangguan terhadap pabrik otomotif BYD di Subang, Jawa Barat. Sorotan juga tertuju pada organisasi GRIB Jaya yang dipimpin Rosario de Marshal alias Hercules. Ormas ini menjadi kontroversi karena atributnya yang menyerupai seragam militer serta perilaku anggotanya yang dianggap intimidatif.
Ketegangan internal antar tokoh ormas dan mantan pejabat militer turut memperkuat urgensi penanganan. Konflik terbuka antara pengurus GRIB Jaya dan purnawirawan jenderal seperti Sutiyoso dan Gatot Nurmantyo mencuat ke publik dan menambah daftar panjang persoalan.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberi perhatian khusus terhadap isu ini. Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa ormas seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, bukan sumber keresahan. Hal senada disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengingatkan pentingnya menjaga kesatuan dan menghindari intervensi kekuatan asing melalui kedok ormas.
Selain penindakan, Polri juga mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif. Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dari Divisi Humas Polri menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap ormas serta mengedukasi masyarakat agar lebih waspada. Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan hotline 110 untuk melaporkan gangguan dengan jaminan perlindungan bagi pelapor.
Dengan kerja sama lintas instansi dan pendekatan menyeluruh, pemerintah berharap dapat menciptakan suasana aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat serta dunia usaha.
