Dalam politik, kesetiaan itu barang mahal, tetapi masa berlakunya kadang lebih pendek daripada kartu parkir. Hari ini kawan seperjuangan, besok menjadi lawan perhitungan. Kemarin duduk satu meja, sekarang saling mengukur jarak. Begitulah politik bekerja.
Politik bukan seperti pernikahan yang bersumpah sehidup semati. Ia melainkan seperti arisan kekuasaan yang pesertanya selalu menghitung siapa mendapat giliran. Bedanya, kalau arisan biasa yang dibawa pulang adalah uang, dalam politik yang dibawa pulang bisa berupa jabatan, pengaruh, dan kesempatan mengatur anggaran.
Joko Widodo pernah berada di puncak kekuasaan selama sepuluh tahun. Sebagai presiden, ia memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan dan konfigurasi politik nasional. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, hubungannya dengan sejumlah partai mengalami dinamika yang menarik. Empat di antaranya adalah PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, dan NasDem.
Kini, ketika persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka menjadi pembicaraan publik, pengalaman politik partai-partai tersebut layak dibaca kembali. Bukan untuk memastikan siapa akan membalas siapa, melainkan untuk memahami bagaimana kepentingan bekerja ketika kekuasaan bergeser.
Sebab, dalam politik, masa lalu tidak selalu menjadi kenangan. Kadang ia berubah menjadi catatan utang yang tiba-tiba ditemukan ketika pemiliknya sudah berganti rumah.
Mari mulai dari PDI Perjuangan. Jokowi meniti karier politik melalui partai berlambang banteng itu, dari Wali Kota Solo hingga Presiden Republik Indonesia. Namun, Pilpres 2024 menjadi titik keretakan yang fatal. Ketika PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo, Gibran justru maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi semakin memperkeruh suasana. Puncaknya pada Desember 2024, Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution resmi dipecat dari PDI Perjuangan.
Hubungan politik yang panjang ternyata tidak menjamin akhir yang manis. Kadang orang yang dibesarkan sebuah rumah justru pergi melalui pintu yang membuat pemilik rumah ingin mengganti semua kunci.
Dalam The Prince, Niccolò Machiavelli mengajak kita membaca politik melalui cara kekuasaan diperoleh dan dipertahankan, bukan sekadar melalui pidato tentang kesetiaan. Machiavelli tentu tidak sedang membicarakan Jokowi atau banteng moncong putih. Namun, pemikirannya membantu menjelaskan mengapa hubungan politik tidak selalu berjalan seiring dengan ikatan historis.
Sejarah boleh panjang, tetapi kepentingan kadang mengambil jalan pintas. Dalam politik, ucapan terima kasih bisa terdengar merdu ketika kampanye, tetapi mendadak kehilangan nada ketika pembagian kekuasaan dimulai.
Kasus Golkar lebih menarik lagi. Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua umum pada Agustus 2024, kemudian Bahlil Lahadalia terpilih menggantikannya. Bahlil dikenal dekat dengan Jokowi. Sejumlah laporan dan pengamat menghubungkan pergantian tersebut dengan upaya mempertahankan pengaruh Jokowi setelah meninggalkan kursi presiden.
Meski demikian, kedekatan politik dan urutan peristiwa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Jokowi mengatur pengunduran diri Airlangga. Yang jelas, pergantian itu berlangsung ketika peta kekuasaan sedang disusun ulang menjelang pemerintahan Prabowo.
Dalam The Power Elite, C. Wright Mills membahas bagaimana kekuasaan dapat terkonsentrasi dalam jaringan elite yang memiliki akses terhadap lembaga-lembaga penting. Perspektif ini membantu kita memahami bahwa pergantian ketua umum bukan sekadar urusan siapa memimpin rapat. Ia dapat memengaruhi arah koalisi, pembagian pengaruh, dan siapa yang memperoleh tempat strategis.
Kursi boleh berganti penghuni, tetapi pertanyaan tentang siapa yang memiliki pengaruh tetap perlu diajukan. Rakyat biasanya baru menyadari pentingnya pergantian kursi setelah harga kebutuhan pokok ikut berganti, sementara pendapatannya masih duduk di tempat yang sama.
Berikutnya, Demokrat. Pada 2021, Moeldoko, yang ketika itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan, terpilih sebagai ketua umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai peristiwa tersebut sebagai upaya mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.
Pemerintah memang menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB, dan berbagai upaya hukum kubu Moeldoko kandas di pengadilan. Namun, tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Jokowi secara pribadi memerintahkan pengambilalihan tersebut hanya karena Moeldoko berada di lingkungan istana.
Dalam The Logic of Collective Action, Mancur Olson menjelaskan bagaimana kelompok mengejar kepentingan bersama, sementara anggotanya tetap memiliki perhitungan masing-masing. Perspektif ini mengingatkan kita bahwa konflik partai tidak selalu bisa diterangkan sebagai pertarungan satu tokoh melawan tokoh lain.
Ada kepentingan organisasi, ambisi elite, dan kalkulasi elektoral yang saling berkelindan. Politik memang penuh drama, tetapi jangan sampai setiap adegan langsung dianggap hasil rapat rahasia. Tidak semua pintu yang tertutup menyembunyikan konspirasi; kadang memang hanya sedang ada orang yang tidak ingin diganggu.
NasDem pun mengalami perubahan peta hubungan politik. Partai ini mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024, lalu memilih bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh yang sebelumnya berkiprah di NasDem kemudian menyeberang ke PSI. Ahmad Ali, misalnya, mengungkapkan bahwa dirinya bergabung dengan PSI setelah mendapat ajakan langsung dari Jokowi.
Perpindahan kader tersebut menunjukkan adanya pengaruh jaringan personal, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa NasDem sengaja dilemahkan oleh Jokowi. Meski begitu, peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa jaringan politik dapat melintasi batas partai.
Loyalitas ternyata tidak selalu memakai seragam yang sama. Kadang yang pindah bukan hanya kader, melainkan juga perhitungan tentang di mana masa depan politik paling menjanjikan.
Sekarang, bola panas itu bergulir ke DPR. Putusan MK terkait ijazah Gibran membuka ruang perdebatan, tetapi tidak otomatis membatalkan kedudukannya sebagai wakil presiden. Jika masyarakat sipil mendesak penggunaan hak angket, partai-partai harus menghitung banyak variabel. Bukan hanya hubungan mereka dengan Jokowi, melainkan juga kepentingan koalisi, dasar hukum, dan penilaian publik.
Prabowo menjadi faktor penentu karena memimpin pemerintahan sekaligus Gerindra. Namun, ia bukan pemilik seluruh suara di parlemen. Mayoritas kursi pendukung pemerintah pun tidak otomatis menjamin keseragaman sikap.
Dalam The Evolution of Cooperation, Robert Axelrod menunjukkan bagaimana kerja sama dan konflik dipengaruhi oleh harapan terhadap hubungan pada masa depan. Pihak yang pernah berselisih tidak selalu memilih konfrontasi. Kadang mereka berdamai karena kepentingan berubah; kadang mereka bertengkar karena keuntungan tidak lagi terbagi merata.
Lalu, rakyat harus bagaimana ketika para elite bertarung, sementara nasib mereka tidak kunjung berubah? Barangkali kita bisa mulai dengan tidak menjadi pendukung fanatik yang menganggap tokoh pujaannya selalu benar dan lawannya selalu salah.
Kita bukan suporter sepak bola yang wajib membela pemain meskipun bolanya masuk ke gawang sendiri. Periksa fakta, baca duduk perkara, dan bedakan persoalan hukum dari pertarungan kepentingan.
Jika hak angket memang diperlukan, dukunglah melalui argumentasi yang masuk akal. Bukan sekadar karena ada kesempatan membuat lawan politik kesal. Demokrasi membutuhkan warga yang kritis, bukan massa yang emosinya bisa dipinjam kapan saja seperti payung di pos ronda.
Jangan pula sampai kita hanya galak ketika lawan melakukan kesalahan, lalu mendadak kehilangan suara ketika tokoh kesayangan melakukan hal serupa. Ukuran moral kita semestinya tetap sama, siapa pun orangnya dan apa pun warna partainya.
Awasi DPR, pemerintah, dan partai politik tanpa perlu bertanya lebih dulu siapa kawan dan siapa lawan. Tanyakan apa dampak keputusan mereka terhadap lapangan kerja, pendidikan, harga pangan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan desa.
Jangan biarkan perdebatan tentang elite menenggelamkan urusan yang benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari. Rakyat tidak hidup dari konferensi pers, tidak membayar beras dengan pernyataan politik, dan tidak bisa menyekolahkan anak menggunakan baliho keberhasilan.
Yang lebih penting, jangan berhenti menjadi penonton yang pasif. Gunakan hak pilih secara sadar, sampaikan kritik, kawal kebijakan, dukung jurnalisme yang bekerja berdasarkan fakta, dan bangun kekuatan masyarakat sipil yang tidak mudah dibeli oleh kedekatan maupun jabatan.
Para elite boleh berebut pengaruh, tetapi rakyat harus memastikan bahwa pertarungan itu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan bersama. Sebab, bola panas bisa dilempar oleh Jokowi, disambut Prabowo, ditendang partai-partai, lalu diperdebatkan di DPR.
Namun, jika pada akhirnya harga kebutuhan pokok tetap mencekik dan kesejahteraan tak kunjung membaik, rakyat berhak bertanya. Siapa sebenarnya yang sedang bermain, siapa yang menjadi wasit, untuk siapa permainan itu berlangsung, dan mengapa rakyat terus-menerus disuruh membayar tiket?
Nur Izza Wahidah
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
