JAKARTA, Nitikan.id – Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menerapkan tarif global sebesar 15 hingga 20 persen terhadap negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang dengan AS menuai kekhawatiran. Langkah ini dikhawatirkan akan membuat upaya negosiasi yang telah dilakukan Indonesia selama beberapa bulan terakhir menjadi sia-sia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengakomodasi seluruh permintaan AS dalam proses negosiasi perdagangan yang masih berlangsung.
“Perjanjian dagang terkait penurunan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen antara Indonesia dan AS sampai saat ini belum diteken. Artinya, kesepakatan tersebut masih belum bersifat mengikat,” ujar Bhima, dikutip dari Kompas, Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, jika kebijakan tarif global ini benar-benar diterapkan tanpa membedakan negara yang telah bernegosiasi, maka Indonesia tidak memiliki alasan untuk memenuhi permintaan AS, termasuk dalam hal pembukaan impor barang secara besar-besaran seperti produk energi, hortikultura, hingga penghapusan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengaturan transfer data pribadi.
Bhima menegaskan bahwa Indonesia perlu melakukan renegosiasi atas seluruh poin yang telah disepakati sebelumnya guna mengantisipasi penerapan tarif seragam 15–20 persen terhadap semua negara, termasuk Indonesia.
“Jika akhirnya seluruh negara mendapat perlakuan tarif yang sama, maka memenuhi permintaan AS justru akan merugikan Indonesia,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa jika Indonesia tetap tunduk pada kesepakatan awal, maka negara ini berisiko menjadi pihak yang paling dirugikan dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Filipina, bahkan Uni Eropa.
Indonesia, lanjut Bhima, telah berkomitmen untuk melakukan pembelian produk energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS dan produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS. Di sisi lain, tarif yang diperoleh ternyata sama dengan negara lain yang tidak memberikan konsesi sebesar itu.
“Ini justru bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan industri padat karya, serta perlindungan bagi petani dan peternak lokal,” kata Bhima.
Ia pun mendorong pemerintah agar tetap memprioritaskan kepentingan nasional dan mempertimbangkan dampak dari impor besar-besaran terhadap program strategis pemerintah, termasuk swasembada pangan dan energi.
Pemerintah Minta Penjelasan dari USTR
Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan akan meminta klarifikasi dari United States Trade Representative (USTR) terkait rencana penerapan tarif global tersebut. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian maupun dokumen resmi terkait kebijakan tarif tersebut.
“Itu yang akan kita klarifikasi. Yang dimaksud tarif 15–20 persen itu seperti apa? Karena hingga sekarang, di dokumen resminya belum ada. Semuanya nanti harus dituangkan dalam bentuk perjanjian dagang. Tidak bisa hanya mengacu pada pernyataan di media sosial,” ujar Susiwijono kepada awak media di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Ia menambahkan, pemerintah juga ingin memastikan apakah tarif tersebut merupakan bagian dari tarif resiprokal atau merupakan tambahan di luar itu. Sebab, pemahaman mengenai tarif resiprokal masih bervariasi di antara negara-negara.
“Selama ini, kita memahami bahwa tarif resiprokal berada di luar tarif Most-Favoured Nation (MFN). Tapi ternyata, ada negara yang menganggap tarif resiprokal itu sudah termasuk dalam MFN. Ini yang harus diperjelas,” ucapnya.
Apabila tarif 15–20 persen itu merupakan tarif resiprokal, maka menurut Susiwijono, kebijakan tersebut akan menjadi tidak adil bagi negara-negara yang telah lebih dulu melakukan negosiasi, termasuk Indonesia.
“Beberapa negara sudah menyelesaikan negosiasi dan memberikan komitmen perdagangan yang nilainya triliunan dolar AS. Kalau semua negara kemudian dikenakan tarif rata-rata tanpa membedakan kontribusi dalam negosiasi, maka untuk apa proses itu dilakukan?” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa selama belum ada perjanjian yang ditandatangani, maka seluruh pernyataan maupun komitmen perdagangan tersebut belum bersifat mengikat.
“Termasuk kita, Indonesia, juga belum menandatangani perjanjian dagang. Jadi semua masih dalam tahap pembicaraan, belum ada penerapan kebijakan apa pun,” tutupnya.
Sumber: Kompas
Trump Bakal Terapkan Tarif Global 15-20 Persen, Negosiasi RI Sia-sia?
