Subang, Nitikan.id – Program Infaq Go to School yang digagas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang menuai kritik. Program yang diklaim bertujuan menanamkan karakter kepedulian sosial sejak dini tersebut dinilai berpotensi membebani siswa dan orang tua, sekaligus mengaburkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan.
Kritik tersebut disampaikan Abdul Rouf, Demisioner Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Subang periode 2021–2023, yang kini menjabat Sekretaris Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan DPD IMM Jawa Barat.
Menurut Abdul Rouf, program pengumpulan infak di lingkungan sekolah perlu dikaji secara kritis, terutama jika dana yang terkumpul nantinya digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah maupun kebutuhan operasional pendidikan.
“Kalau dana yang dikumpulkan dari siswa akhirnya dipakai untuk perbaikan fasilitas sekolah dan biaya operasional, itu artinya pemerintah sedang memindahkan beban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada anak-anak dan orang tua. Ini bukan pendidikan karakter, ini pembebanan fiskal yang terselubung,” ujar Abdul Rouf dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Legalitas Formal Perlu Diimbangi Transparansi
BAZNAS Subang sebelumnya menyampaikan bahwa program tersebut memiliki landasan formal melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di sekolah-sekolah. Skema ini disebut sebagai upaya memastikan pengumpulan dana berjalan secara resmi dan terhindar dari praktik pungutan liar.
Berdasarkan data yang disampaikan, dari sekitar 800 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Subang, sebanyak 200 sekolah telah mengajukan pembentukan UPZ. Sementara itu, lebih dari 100 sekolah menengah pertama (SMP) juga telah mendaftarkan diri.
Namun, Abdul Rouf mengingatkan bahwa legalitas formal tidak otomatis menjamin legitimasi substantif sebuah program.
Ia mempertanyakan sejauh mana keterlibatan orang tua dalam proses persetujuan, transparansi pengelolaan dana, mekanisme penggunaan hasil pengumpulan infak, hingga jaminan bahwa siswa yang tidak memberikan sumbangan tidak mendapatkan perlakuan berbeda.
“Pertanyaannya, apakah prosedur persetujuannya transparan? Apakah ada mekanisme jelas untuk penggunaan dana? Apakah orang tua punya hak menolak? Apakah siswa yang tidak menyumbang akan mendapat perlakuan berbeda? Ini semua harus dijawab, bukan sekadar mengklaim legalitas formal,” tegasnya.
Siswa Jangan Dijadikan Alat Penggalangan Dana
Sorotan lainnya tertuju pada rencana pelibatan siswa sebagai Duta Infak atau Pelopor Gerakan Infak. Dalam pemberitahuan resminya, BAZNAS menyebut siswa dapat dilibatkan secara edukatif untuk mendukung gerakan tersebut.
Bagi Abdul Rouf, penggunaan siswa sebagai duta penggalangan infak perlu dicermati. Menurutnya, pelibatan anak-anak untuk mengajak teman sebaya menyumbangkan uang berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan psikologis di lingkungan sekolah.
“Menggunakan siswa sebagai duta untuk menggalang dana dari teman-temannya sendiri adalah bentuk instrumentalisasi anak. Ini bukan pendidikan, ini eksploitasi psikologis,” kritiknya.
Ia menilai pendidikan kepedulian sosial semestinya tidak selalu diukur melalui kemampuan seseorang memberikan uang.
Kepedulian Tidak Harus Diukur dengan Uang
Abdul Rouf menjelaskan bahwa pendidikan karakter dapat dibangun melalui berbagai kegiatan sosial, seperti kerja sukarela, pelayanan masyarakat, kegiatan gotong royong, hingga pendidikan antarsiswa.
Menurutnya, kegiatan tersebut justru dapat mengajarkan empati dan tanggung jawab sosial tanpa menjadikan kemampuan finansial sebagai ukuran kepedulian.
“Menjadikan menyumbang uang sebagai konten inti pendidikan karakter berarti menyamakan kepedulian dengan kemampuan finansial. Ini justru bertentangan dengan semangat inklusif pendidikan,” jelasnya.
Pemkab Subang Diminta Evaluasi Program
Atas berbagai catatan tersebut, Abdul Rouf mendesak Pemerintah Kabupaten Subang untuk mengevaluasi pelaksanaan program Infaq Go to School. Ia meminta pemerintah lebih memprioritaskan peningkatan investasi fiskal di sektor pendidikan daripada mendorong sekolah memenuhi kebutuhan pembiayaannya melalui penggalangan dana masyarakat.
Menurutnya, persoalan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Subang semestinya dijawab dengan kebijakan pendidikan yang lebih serius, termasuk melalui penguatan anggaran dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.
“Jika pemerintah daerah benar-benar peduli pada Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, seharusnya meningkatkan anggaran pendidikan, bukan mendorong sekolah membiayai diri sendiri lewat penggalangan dana karitas,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terus-menerus ditempatkan sebagai pihak yang harus menanggung beban atas persoalan pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat Subang hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri, apalagi menjadi pembayar untuk tanggung jawab yang bukan miliknya,” pungkasnya. (Red).
