Sejak kecil, kita sudah akrab dengan lolipop dan versi lokalnya yang jauh lebih legendaris, gulali. Jajanan manis yang biasanya ditusuk dengan batang bambu ini punya sejarah panjang dalam tradisi kuliner masyarakat. Dari kebiasaan mengolah gula dan nira hingga keterampilan memelintir adonan hangat menjadi bentuk ayam, bunga mawar, atau naga, gulali mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan kreativitas. Pedagang gulali di depan pagar sekolah pun punya sistem transaksi yang sederhana. Cukup ada uang receh, ada gula manis yang wujudnya langsung bisa dijilat saat itu juga. Tidak perlu proposal, konferensi pers, apalagi janji kampanye.
Namun, masalah muncul ketika resep pembuatan gulali ini dibajak oleh para elite politik. Di tangan mereka, gulali berubah fungsi dari jajanan bocah menjadi komoditas kekuasaan. Jika pedagang pinggir jalan membutuhkan keahlian tangan dan pengaturan api yang pas agar gula tidak gosong, para elite cukup bermodal pengeras suara, baliho raksasa, dan senyum simetris di layar kaca. Bahan bakunya pun sederhana, yakni janji, slogan, dan sedikit taburan optimisme.
Gulali yang keluar dari mulut para elite punya anatomi yang sangat ajaib. Warnanya selalu dibuat kuning,biru,merah menyala atau hijau terang melalui pewarna retorika yang mencolok mata. Lihat saja betapa entengnya janji penciptaan jutaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, atau target pertumbuhan ekonomi melangit yang diobral setiap musim kampanye. Persis seperti gulali tiup yang menggelembung besar karena ditiup menggunakan sedotan, janji-janji itu tampak raksasa di udara. Sayangnya, begitu digigit oleh kenyataan para pencari kerja, isinya ternyata lebih banyak angin daripada gula. Manisnya hanya bertahan tiga detik di ujung lidah, selebihnya hambar dan bikin tenggorokan seret.
Belum lagi atraksi pencitraan di depan kamera. Ada yang mendadak rajin masuk ke selokan, memanggul karung beras di pasar, naik angkutan umum, hingga makan di warung pinggir jalan demi selembar foto merakyat. Kamera memang punya kemampuan ajaib. Orang yang biasanya sulit ditemui mendadak terlihat sangat dekat dengan rakyat. Bahkan, selokan yang sebelumnya tidak pernah dilirik bisa berubah menjadi lokasi shooting adegan kunjungan kerja. Sayangnya, setelah kamera mati dan kursi kekuasaan didapat, kebijakan yang lahir terkadang justru membuat petani, buruh, dan pedagang kecil semakin sesak napas.
Lebih celaka lagi, gulali politik ini tidak pernah benar-benar gratis. Di balik manisnya bantuan sembako musiman atau program serba gratis yang dipamerkan, ada tanggung jawab penggunaan uang negara yang harus diawasi. Bantuan sosial bukan sedekah pribadi pejabat dari kantong celananya atau warisan keluarga. Uang yang digunakan berasal dari anggaran negara, yang salah satu sumbernya adalah pajak rakyat. Jadi, menerima bantuan tidak berarti harus menyerahkan akal sehat, apalagi memberikan cek kosong untuk membeli kesetiaan politik.
Sakit gigi akibat gulali elite juga bisa terasa bertahun-tahun. Rakyat dibuat ngilu oleh harga kebutuhan pokok yang naik, pajak yang bertambah, layanan publik yang belum memadai, hingga beban utang proyek yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, rakyat dibiarkan sibuk berdebat soal jargon identitas dan isu pengalihan perhatian. Para pembuat gulali justru asyik membagi-bagi kue kekuasaan di ruang berpendingin udara. Rupanya, yang satu sibuk mengunyah janji, yang lain sibuk mengunyah jabatan.
Dalam urusan pemberantasan korupsi, gulali juga kerap disajikan dengan kemasan paling meyakinkan. Elite gemar mengumandangkan perang terhadap koruptor. Namun, memberantas korupsi bukan sekadar menangkap pelaku dan memamerkan borgol di depan kamera. Kekayaan negara yang sudah dijarah juga harus diupayakan kembali. Karena itu, pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi penting. Pengesahan regulasi ini patut diapresiasi sebagai langkah memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan. Tetapi jangan buru-buru menganggap pekerjaan selesai.
Rakyat masih perlu melihat bagaimana aturan itu diterapkan, apakah aparat berani bertindak tanpa pandang bulu, dan apakah aset hasil kejahatan benar-benar kembali untuk kepentingan publik. Jangan sampai undang-undangnya sudah manis, tetapi pelaksanaannya malah terasa seperti permen karet yang tak kunjung selesai dikunyah. Lalu, apa yang harus dilakukan rakyat ketika disodori gulali manis oleh para pengurus negara?
Pertama, jangan pernah menelannya bulat-bulat seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat pasar malam. Dengarkan pidatonya, tetapi gunakan akal sehat untuk memeriksa isinya. Kedua, kalau gulali itu berwujud bantuan sosial atau sembako, ambil dan nikmati saja. Itu hak rakyat, bukan hadiah pribadi seorang pejabat. Tidak ada kewajiban moral untuk menggadaikan pilihan politik hanya karena menerima sebungkus beras.
Ketiga, biasakan mengukur manisnya janji elite bukan dari indahnya grafik di televisi, melainkan dari isi panci dan tebal dompet di dapur masing-masing. Catat janji mereka, awasi anggarannya, dan tagih hasilnya. Keempat, perkuat solidaritas antarwarga. Jangan mudah diadu domba oleh perbedaan pilihan politik, sebab ketika rakyat saling bertengkar, para produsen gulali justru bisa menikmati pertunjukan dari kursi paling nyaman.
Pedagang gulali di depan sekolah setidaknya masih bisa dimintai pertanggungjawaban jika gulalinya terlalu manis atau bentuknya tidak sesuai pesanan. Sementara produsen gulali politik sering kali justru meminta rakyat berterima kasih setelah membuat giginya ngilu.
Sebab, gula semanis apa pun tidak akan pernah bisa menggantikan sepiring nasi. Rakyat membutuhkan pendidikan, pekerjaan, pangan, kesehatan, keadilan, dan kehidupan yang layak. Semua itu tidak bisa dipenuhi hanya dengan pidato, baliho, atau pertunjukan di depan kamera.
Jangan sampai negeri ini memiliki terlalu banyak pabrik gulali, tetapi kekurangan dapur kesejahteraan. Penguasanya sibuk membentuk gula menjadi bunga, sementara rakyat masih sibuk mencari nasi. Perlu kita ingat, diabetes politik jauh lebih berbahaya daripada diabetes karena kebanyakan makan gulali. Sebab yang rusak bukan hanya tubuh, melainkan juga akal sehat dan masa depan sebuah bangsa.
Nur Izza Wahidah
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
