Jakarta, Nitikan.id — Menyikapi besarnya eskalasi bencana yang melanda wilayah Sumatra dan Aceh, pengamat pertahanan dan kebijakan publik Prof. Connie Rahakundini Bakrie menyampaikan sebuah surat terbuka kepada Kepala OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam surat tersebut, Prof. Connie menyoroti bahwa meskipun dampak bencana sudah sangat luas dan parah, pemerintah Indonesia belum menetapkan status bencana nasional, sehingga berpotensi menghambat percepatan masuknya bantuan kemanusiaan internasional. Kondisi ini, menurut Prof. Connie, membutuhkan respons cepat dari komunitas internasional demi keselamatan warga di wilayah terdampak.
Melalui surat terbukanya, Prof. Connie meminta OCHA PBB untuk:
1. Mengaktifkan mekanisme koordinasi kemanusiaan internasional secepatnya tanpa menunggu deklarasi formal dari pemerintah, sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kondisi darurat.
2. Mengerahkan asesmen cepat dan tim penyelamat ke wilayah-wilayah bencana yang masih terisolasi.
3. Memobilisasi dukungan logistik internasional, termasuk tim medis, obat-obatan, dan tenda-tenda darurat bagi warga terdampak.
4. Menginisiasi asesmen risiko lingkungan dan struktural guna mencegah potensi terjadinya bencana susulan.
Prof. Connie menegaskan bahwa permintaan ini bukan bentuk pertentangan terhadap otoritas negara, melainkan upaya mempertahankan keselamatan manusia (human life defense) sebagai prioritas utama dalam situasi krisis. Ia juga menyerukan agar PBB memberi perhatian dan urgensi yang sama sebagaimana dilakukan dalam bencana-bencana kemanusiaan lainnya di dunia, dimana bantuan internasional tetap berjalan walau belum ada deklarasi status bencana nasional.
Sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan informasi ini tersampaikan ke publik dan pemangku kepentingan, Prof. Connie telah menyampaikan surat terbuka tersebut kepada sahabatnya, Saiful Huda EMS, untuk disebarluaskan melalui jaringan media.
Rilis media ini diharapkan dapat membuka akses informasi yang lebih luas dan mendorong percepatan penanganan kemanusiaan di wilayah Sumatra dan Aceh.
