Ada yang menarik dari spanduk Greenpeace di Bundaran HI,pagi ini (20/10/2026). Kalimatnya sederhana, tetapi cukup untuk membuat penguasa mengernyitkan dahi. “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” Di spanduk lain tertulis, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup.”
Kalimat itu tidak membutuhkan gelar doktor untuk dipahami. Cukup punya dompet yang mulai kurus menjelang akhir bulan, kita akan mengerti bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar urusan pohon tumbang atau hutan terbakar. Ia bisa menjelma harga pangan yang naik, sawah gagal panen, rumah kebanjiran, dan penghasilan yang mendadak kehilangan masa depan.
Namun, persoalannya mungkin lebih dalam daripada urusan lingkungan. Ada sesuatu yang perlu kita periksa dari cara manusia memandang bumi. Untuk itu, kita bisa meminjam pemikiran Suhrawardi, cendikiawan muslim abad ke-12 yang dikenal sebagai pendiri filsafat iluminasi atau hikmah al-isyraq.
Bagi Suhrawardi, cahaya memiliki kedudukan mendasar dalam memahami realitas. Pengetahuan bukan sekadar perkara mengumpulkan informasi, melainkan juga bagaimana manusia mengenali kenyataan secara lebih mendalam. Tentu, Suhrawardi tidak sedang membicarakan krisis iklim modern. Namun, pemikirannya bisa menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan apakah manusia benar-benar memahami akibat dari kemajuannya sendiri. Dalam kacamata ini, ‘kegelapan’ yang paling pekat justru mewujud hari ini ketika keserakahan teknokratis modern membutakan mata manusia dari hakikat alam.
Kita hidup pada zaman ketika kecerdasan manusia dipamerkan melalui gedung pencakar langit, kecanggihan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Hutan diubah menjadi komoditas, gunung dikeruk untuk mengambil mineral, sungai dipaksa menampung limbah. Semua dihitung dengan teliti, mulai dari biaya produksi sampai potensi keuntungan.
Sayangnya, ongkos kerusakan sering kali tidak masuk hitungan sejak awal. Ketika banjir datang, warga yang kehilangan rumah tidak bisa membayar kerugiannya dengan grafik pertumbuhan ekonomi. Ketika harga pangan naik akibat gangguan produksi, rakyat tidak bisa menggoreng angka investasi untuk makan malam. Angka-angka memang bergizi untuk presentasi, tetapi agak sulit dikunyah ketika perut keroncongan. Di sinilah ironi pembangunan muncul. Kita semakin pandai mengolah alam, tetapi belum tentu semakin bijaksana memperlakukannya.
Ada satu kesombongan manusia yang jarang disadari. Kita memperlakukan tanah, pepohonan, sungai, dan hewan seolah-olah semuanya diciptakan hanya untuk melayani kehidupan kita. Padahal, manusia bukan penghuni pertama bumi. Sebelum manusia membangun rumah, tanah telah menjadi tempat tumbuhnya pepohonan. Sebelum manusia mengatur air dengan teknologi, sungai telah mengalir mengikuti hukumnya sendiri. Sebelum manusia mendirikan pasar dan menghitung harga daging, berbagai jenis hewan telah hidup dalam ekosistemnya.
Bumi tidak menunggu kedatangan manusia untuk menjadi sebuah kehidupan. Namun, begitu datang membawa akal dan teknologi, manusia mulai bertingkah seperti pemilik tunggal. Hutan dianggap lahan tidur jika belum menghasilkan uang. Tanah disebut tidak produktif jika belum ditanami komoditas yang laku dijual. Hewan dinilai berdasarkan manfaatnya bagi manusia. Seolah-olah sesuatu baru memiliki nilai ketika bisa masuk ke dalam daftar keuntungan.
Padahal, menjadi makhluk yang mampu berpikir tidak otomatis menjadikan manusia pemilik mutlak atas segala sesuatu. Justru kemampuan berpikir semestinya membuat manusia memahami batas, bukan semakin lihai mencari alasan untuk melampauinya.
Terinspirasi oleh pemikiran Suhrawardi, persoalan ini bisa kita lihat sebagai kegagalan manusia memahami realitas secara utuh. Kita memang melihat tanah, tetapi kerap lupa pada kehidupan yang ditopangnya. Kita melihat pohon, tetapi tidak melihat keseimbangan yang dijaganya. Kita melihat hewan, tetapi lupa bahwa kehidupan di bumi jauh lebih luas daripada kepentingan manusia.
Manusia mungkin datang belakangan, tetapi memiliki kemampuan untuk memahami akibat tindakannya. Kemampuan itu semestinya melahirkan tanggung jawab, bukan kesewenang-wenangan.
Lalu, apa kerja pemerintah ? Pertanyaan pada spanduk Greenpeace bukan berarti setiap bencana merupakan kesalahan pemerintah. Cuaca ekstrem dan perubahan iklim memiliki banyak faktor penyebab. Namun, pemerintah tetap bertanggung jawab melindungi hutan, mengatur tata ruang, mengurangi risiko bencana, dan memastikan pembangunan tidak membebankan kerugian secara tidak adil kepada masyarakat.
Pemerintah tidak cukup hanya menghitung berapa banyak proyek yang selesai atau berapa persen ekonomi tumbuh. Ia juga perlu menghitung berapa banyak warga yang terlindungi, berapa luas kerusakan yang berhasil dicegah, dan seberapa terjangkau kehidupan rakyat.
Pembangunan tentu diperlukan. Masyarakat membutuhkan pekerjaan, infrastruktur, energi, dan akses ekonomi. Namun, pertumbuhan yang mengabaikan batas ekologis berisiko menciptakan kemakmuran yang rapuh. Hari ini keuntungan dirayakan, besok kerusakan diwariskan. Pesta selesai, tagihan datang, dan rakyat kecil kebagian tugas menjadi kasir.
Di sinilah kritik lingkungan bertemu dengan refleksi filosofis. Filsafat iluminasi Suhrawardi bukan teori kebijakan lingkungan. Namun, gagasan tentang cahaya dan pemahaman realitas dapat mengingatkan kita bahwa pengetahuan teknis membutuhkan kesadaran tentang nilai dan tanggung jawab.
Seseorang bisa mengetahui bahwa hutan penting bagi keseimbangan alam, tetapi pengetahuan itu kehilangan makna jika ia tetap membiarkan kerusakan demi keuntungan sesaat. Pemerintah bisa memiliki laporan tentang risiko bencana, tetapi laporan tersebut tidak banyak berguna jika tidak diterjemahkan menjadi perlindungan nyata.
Pengetahuan yang tidak mengubah tindakan ibarat lampu mahal di ruangan kosong. Terang memang, tetapi tidak banyak membantu siapa pun menemukan jalan. Spanduk Greenpeace boleh diturunkan. Namun, pertanyaan yang dibawanya tidak ikut lenyap. Menertibkan kain tidak sama dengan menyelesaikan persoalan yang tertulis di atasnya.
Barangkali, krisis lingkungan hari ini bukan hanya krisis hutan, air, atau iklim. Ia juga merupakan krisis cara pandang, ketika makhluk yang datang belakangan lupa bahwa bumi bukan milik yang boleh dihabiskan sesuka hati. Bumi tidak pernah meminta manusia menjadi penguasa atas segala kehidupan. Ia menyediakan ruang untuk tumbuh, bernapas, dan saling menopang.
Namun, manusia datang membawa akal, lalu menggunakannya untuk menaklukkan apa yang semestinya dipahami. Barangkali, inilah kegelapan yang sesungguhnya. Bukan ketika matahari kehilangan cahayanya, melainkan ketika manusia kehilangan kejernihan untuk melihat luka yang ditimbulkannya sendiri.
Bumi yang tersakiti tidak cukup dijawab dengan pidato dan janji pembangunan. Pemerintah harus berani membenahi tata ruang, melindungi hutan, menindak perusak lingkungan, dan memastikan rakyat tidak terus-menerus membayar mahal akibat kebijakan yang keliru. Sebab, negara tidak boleh sibuk membangun masa depan sambil membiarkan rakyat kehilangan tempat berpijak hari ini.
Mochammad RF
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
