Ada sebuah ironi yang sulit dicerna akal sehat. Negara punya emas, intan, minyak, gas, batu bara, tetapi rakyatnya masih sibuk menghitung uang belanja sebelum berangkat ke pasar. Tanahnya mengandung kekayaan yang bisa membuat orang mendadak menjadi miliarder, tetapi sebagian penduduknya harus berpikir dua kali sebelum membeli telur. Mau beli beras, harga naik. Mau beli minyak goreng, dompet menjerit. Sementara itu, isi perut bumi terus dikeruk dan dikirim ke berbagai penjuru dunia.
Kalau kekayaan alam otomatis membuat rakyat sejahtera, negara-negara kaya tambang mestinya menjadi surga dunia. Setidaknya, rakyatnya tidak perlu berdebat dengan kalkulator setiap akhir bulan. Nyatanya, tidak selalu begitu. Dalam ekonomi politik, fenomena ini dikenal sebagai The Resource Curse atau kutukan sumber daya alam, yang juga disebut Paradox of Plenty, paradoks kelimpahan.
Namanya memang terdengar seperti judul film horor. Bedanya, hantunya bukan pocong atau kuntilanak, melainkan korupsi, ketimpangan, konflik, dan pengelolaan negara yang amburadul. Hantu-hantu ini tidak menampakkan diri tengah malam, tetapi rajin berkeliaran di siang bolong, bahkan kadang mengenakan jas, berdasi, dan membawa map berisi dokumen proyek.
Sejumlah negara, seperti Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah, menghadapi kemiskinan berat meskipun memiliki kekayaan alam. Namun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa tambanglah penyebab tunggal kemiskinan mereka. Konflik berkepanjangan, warisan kolonial, lemahnya institusi, serta buruknya tata kelola turut memperumit keadaan. Kekayaan alam menjadi masalah ketika tidak mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan bersama.
Lantas, bagaimana kekayaan bisa berubah menjadi kutukan?. Ekonom Daron Acemoglu dan James A. Robinson, melalui buku Why Nations Fail, menawarkan satu petunjuk penting. Kemakmuran bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi juga oleh kualitas institusi politik dan ekonominya. Mereka membedakan institusi inklusif, yang membuka kesempatan bagi masyarakat luas, dengan institusi ekstraktif, yang memungkinkan kelompok tertentu menguasai sumber daya dan mempertahankan kekuasaan.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang punya tambang, melainkan siapa yang menikmati hasil tambangnya. Kalau keuntungan dinikmati segelintir orang, sementara kerusakan lingkungan diwariskan kepada warga sekitar, itu bukan pemerataan kesejahteraan. Itu pembagian nasib yang tidak adil.
Bayangkan sebuah tambang menghasilkan triliunan rupiah. Perusahaan untung, ekspor meningkat, pejabat meresmikan smelter dengan gunting pita, kamera menyala, dan pidato pembangunan menggelegar. Grafik pertumbuhan ekonomi dipamerkan dengan bangga. Namun, warga di sekitar tambang masih kesulitan mendapatkan air bersih, jalan rusak, dan anak-anak mereka belum tentu memperoleh pendidikan berkualitas.
Di atas kertas, ekonomi tumbuh. Di bawah kaki, masyarakat menanggung debu. Di sinilah persoalannya. Bahkan, majalah ekonomi internasional Global Finance menempatkan Indonesia di peringkat ke-90 dalam daftar negara termiskin di dunia berdasarkan PDB atas dasar kesamaan daya beli (PPP).
Angka pertumbuhan ekonomi bisa terlihat gagah ketika dipresentasikan di podium, tetapi tidak selalu terasa ketika ibu-ibu berbelanja di pasar. Statistik boleh membuat pemerintah tersenyum, tetapi harga kebutuhan pokok sering kali membuat rakyat kembali menghitung recehan. Rupanya, grafik pertumbuhan tidak bisa dijadikan lauk untuk makan malam.
Namun, apakah kutukan ini tidak bisa dihindari? Tentu saja bisa. Australia dan Kanada menunjukkan bahwa negara kaya sumber daya alam dapat membangun ekonomi maju. Keduanya memiliki institusi yang relatif mapan, sektor ekonomi yang beragam, serta kapasitas pengelolaan publik yang lebih kuat. Norwegia mengelola pendapatan minyak melalui dana kekayaan negara untuk kepentingan jangka panjang. Botswana juga menunjukkan bahwa pendapatan berlian dapat mendukung pembangunan.
Tentu, negara-negara tersebut bukan tanpa masalah. Ketergantungan komoditas, ketimpangan wilayah, dan kerusakan lingkungan tetap menjadi tantangan. Namun, pengalaman mereka memperlihatkan bahwa kekayaan alam tidak harus berakhir menjadi malapetaka. Ia bisa menjadi modal pembangunan jika dikelola dengan kebijakan yang tepat dan pengawasan yang kuat.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?. Kita punya batu bara, nikel, emas, tembaga, minyak, gas, hutan, dan laut. Daftarnya panjang, sampai-sampai isi perut bumi terasa lebih kaya daripada sebagian besar isi dompet penduduknya. Kita juga punya potensi besar untuk mengolah sumber daya sendiri, menciptakan industri, dan memperluas lapangan pekerjaan.
Program hilirisasi, misalnya, dapat meningkatkan nilai tambah komoditas. Nikel yang semula diekspor sebagai bahan mentah bisa diolah menjadi produk bernilai lebih tinggi. Namun, membangun smelter saja tidak otomatis membuat rakyat makmur. Jangan sampai kita bangga memiliki pabrik megah, tetapi lupa menghitung siapa yang memperoleh keuntungan paling besar dan siapa yang membayar ongkos kerusakannya.
Kita perlu bertanya berapa banyak pekerjaan berkualitas yang tercipta, seberapa besar penerimaan negara, bagaimana dampak lingkungan dikelola, dan seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat. Jangan sampai nilai ekspor melonjak, tetapi warga sekitar justru kehilangan lahan, sumber air, dan mata pencaharian.
Kekayaan alam seharusnya diubah menjadi pendidikan, kesehatan, teknologi, industri produktif, serta kesempatan ekonomi. Pendapatan dari tambang hari ini harus menyiapkan kehidupan ketika tambang itu habis esok hari. Sebab, mineral bisa habis, minyak bisa mengering, dan hutan bisa rusak. Sementara itu, kebutuhan manusia tidak mengenal masa pensiun.
Yang tidak kalah penting adalah transparansi. Kontrak harus diawasi, penerimaan negara dapat diperiksa, dan kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa koreksi publik. Penegakan hukum mesti berlaku bagi semua pihak, bukan hanya bagi mereka yang tidak punya kenalan di kantor berlantai tinggi. Sebab, berharap semua penguasa selalu baik adalah proyek pembangunan yang terlalu bergantung pada mukjizat.
Negara membutuhkan sistem yang membuat orang sulit menyalahgunakan kekuasaan, bukan sekadar berharap kekuasaan jatuh ke tangan orang yang kebetulan baik. Kutukan sumber daya alam bukan semata-mata persoalan ekonomi. Ia juga persoalan demokrasi, hukum, dan distribusi kekuasaan. Kita tidak kekurangan kekayaan, tetapi masih harus memastikan bahwa kekayaan itu dikelola untuk kepentingan bersama.
Negara mungkin memiliki gunung emas, tetapi jika pengelolaannya hanya menguntungkan segelintir orang, rakyat tetap bisa hidup miskin di tengah kelimpahan. Barangkali pertanyaan terpenting bukan mengapa negeri kita kaya sumber daya alam, melainkan mengapa kekayaan itu belum selalu terasa di meja makan rakyat. Indonesia bukan negeri terkutuk yang perlu kita kutuk adalah tata kelola yang buruk, keserakahan yang tak terkendali, dan kebijakan yang lupa kepada siapa kekayaan negeri ini seharusnya diabdikan.
Sebab, kekayaan sebuah bangsa tidak cukup diukur dari apa yang tersimpan di dalam tanah, tetapi juga dari apa yang bisa dinikmati rakyat di atasnya. Kalau gunungnya mengandung emas, jangan sampai rakyatnya terus-menerus hidup seperti sedang mencari recehan yang hilang di sela sofa.
Nur Izza Wahidah
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
