Ada orang yang menghabiskan separuh hidupnya mengkritik kekuasaan, lalu suatu hari mendapat undangan masuk ke dalamnya. Bukan sekadar menjadi tamu yang numpang ngopi di istana, melainkan duduk sebagai bagian dari lembaga yang memberi pertimbangan kepada presiden. Sebuah perjalanan yang menarik. Dari mengamati kekuasaan menggunakan teleskop kritik, kini berkesempatan melihatnya dari kursi ruang rapat.
Rocky Gerung. Selama pemerintahan Joko Widodo, Rocky dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal. Ia membedah kebijakan, mempertanyakan logika kekuasaan, dan melontarkan kalimat yang kadang membuat pendukung pemerintah merasa sedang mengikuti ujian filsafat tanpa kisi-kisi. Bagi sebagian orang, ia intelektual yang menjaga akal sehat. Bagi sebagian lainnya, ia seperti alarm rumah yang terlalu sensitif. Ada sedikit gerakan, langsung berbunyi.
Namun, begitulah kehidupan seorang kritikus. Ia bisa dipuja ketika menyerang pihak yang tidak disukai, lalu mendadak dianggap berisik ketika kritiknya menyentuh halaman rumah sendiri.
Kini Rocky menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ia menyatakan bahwa pandangan dan sikap kritisnya tidak berubah, hanya tempat duduknya yang bergeser. Dari luar istana menuju bagian dalamnya.
Pernyataan itu menarik. Sebab, dalam politik, berpindah tempat duduk sering kali lebih rumit daripada berpindah kursi di acara hajatan. Kalau di hajatan, pindah kursi paling banter kehilangan tempat dekat prasmanan. Di pemerintahan, perpindahan posisi bisa membawa konsekuensi berupa jabatan, tanggung jawab, hak keuangan, fasilitas, dan tentu saja ujian terhadap prinsip hidup.
Tetapi, jangan buru-buru curiga. Menjadi bagian dari pemerintahan bukan dosa intelektual. Seorang kritikus tidak harus selamanya tinggal di luar pagar kekuasaan seperti hansip yang tidak pernah diberi kunci pos ronda. Kritik dari dalam justru bisa menjadi mekanisme penting agar pemerintah tidak terlampau percaya diri, merasa semua kebijakannya benar, dan menganggap tepuk tangan sebagai bukti keberhasilan. Masalahnya, prinsip tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan. Ia membutuhkan tindakan.
Apalagi Rocky pernah mengaku tidak mengambil honor selama kurang lebih 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia. Pengakuan itu menjadi bagian menarik dari citra dirinya sebagai intelektual yang tidak menjadikan honorarium sebagai alasan utama mengajar. Ia mengaku memiliki penghasilan lain dari kegiatan ceramah dan pelatihan.
Kisah tersebut membuat publik memiliki bahan pembanding ketika ia memasuki jabatan baru. Dulu honor mengajar tidak diambil. Sekarang, sebagai anggota Wantimpres, terdapat hak keuangan sekitar Rp76,5 juta per bulan sebelum pajak, dengan fasilitas jabatan setingkat menteri.
Angka yang cukup untuk membuat kalkulator ikut merenung. Jika dikalikan dua belas bulan, jumlahnya mencapai Rp918 juta setahun. Belum termasuk fasilitas kedinasan dan dukungan operasional yang mengikuti ketentuan jabatan.
Tentu, angka itu bukan uang panas. Ia merupakan hak keuangan pejabat negara yang diatur secara resmi. Menerima gaji bukan tindakan tercela. Bahkan, pejabat yang bekerja tanpa dibayar pun belum tentu lebih bersih daripada pejabat yang menerima gaji sesuai aturan. Integritas tidak bisa dihitung menggunakan kalkulator, meskipun kalkulator sekarang sudah bisa menghitung dosa administratif dalam bentuk persentase.
Pertanyaannya bukan apakah Rocky boleh menerima gaji. Pertanyaan yang lebih menarik adalah apakah ia akan mengambil seluruh hak keuangan tersebut dan menggunakan fasilitas negara, serta bagaimana ia menjelaskan keputusan itu dalam hubungannya dengan prinsip hidup yang pernah ia sampaikan. Kita tidak sedang membicarakan isi rekening orang, melainkan konsistensi antara gagasan dan tindakan.
Sebab, menolak honor ketika menjadi dosen dan menerima gaji ketika menjadi pejabat negara merupakan dua situasi yang tidak sepenuhnya sama. Dosen dan anggota Wantimpres memiliki tanggung jawab, mekanisme kerja, serta ketentuan hak yang berbeda. Perubahan keputusan tidak otomatis berarti pengkhianatan terhadap prinsip.
Namun, jika seseorang pernah menjadikan kesederhanaan, kemandirian, dan kemerdekaan intelektual sebagai bagian dari identitas publiknya, wajar jika masyarakat ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai itu diterapkan ketika berhadapan dengan fasilitas kekuasaan.
Di sinilah ujian Rocky menjadi lebih menarik daripada sekadar perdebatan tentang nominal gaji.
Dahulu ia menguji penguasa dari luar. Sekarang ia memiliki kesempatan menguji kebijakan dari dalam. Dulu ia bisa dengan leluasa bertanya mengapa pemerintah mengambil keputusan tertentu. Sekarang, ketika berada di lingkungan pemberi pertimbangan, ia dituntut menunjukkan bagaimana kritik dapat bekerja tanpa harus selalu menjadi tontonan.
Sebab, kritik yang hanya hidup di panggung bisa berubah menjadi pertunjukan. Penontonnya bertepuk tangan, pembicaranya mendapat popularitas, sementara kebijakan yang dikritik tetap berjalan seperti kereta yang masinisnya sedang asyik membaca komentar warganet.
Menjadi penasihat presiden tentu bukan pekerjaan yang mudah. Ada perbedaan antara mengkritik keputusan yang sudah dibuat dan memberikan pertimbangan sebelum keputusan diambil. Yang pertama membutuhkan keberanian berbicara. Yang kedua membutuhkan keberanian menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi orang yang memiliki kewenangan memutuskan.
Di sinilah kemerdekaan berpikir menemukan ujian sesungguhnya. Apakah seorang intelektual tetap mampu mengatakan tidak ketika semua orang di ruangan mengatakan iya? Apakah ia tetap sanggup menyampaikan keberatan ketika pendapatnya berpotensi membuat suasana rapat lebih dingin daripada pendingin ruangan istana?
Jangan sampai kritik berubah menjadi aksesori jabatan. Dulu kritik dipakai untuk mengingatkan penguasa, sekarang hanya disimpan di lemari, dikeluarkan sesekali ketika ada acara diskusi. Seperti jas resmi yang hanya dipakai saat pelantikan, sementara prinsipnya sudah pensiun lebih dahulu.
Tetapi, kita juga tidak perlu menganggap setiap kedekatan dengan kekuasaan sebagai akhir dari idealisme. Orang yang berada di dalam pemerintahan tetap bisa menjaga independensi. Sebaliknya, orang yang berada di luar pemerintahan belum tentu merdeka dari kepentingan. Ada pula kritikus yang tidak punya jabatan, tetapi pikirannya sudah menjadi pegawai tetap dari popularitasnya sendiri.
Maka, ukuran konsistensi bukan sekadar posisi, melainkan bagaimana seseorang memperlakukan nilai yang selama ini ia perjuangkan.
Jika Rocky tetap kritis terhadap kebijakan yang menurut pertimbangannya keliru, tidak membedakan standar kritik berdasarkan siapa yang berkuasa, dan bersedia mempertanggungjawabkan sikapnya kepada publik, itulah tindakan yang dapat diamati. Jika ia mengubah pendirian, ia juga berhak menjelaskan alasan perubahan tersebut. Publik kemudian dapat menilai berdasarkan rekam jejak, bukan prasangka.
Barangkali, kisah ini mengingatkan kita bahwa prinsip hidup bukan benda keramat yang tidak boleh berubah. Ia lebih mirip kompas. Kapal boleh berganti arah karena cuaca, tetapi kompas tidak seharusnya ikut menunjuk ke mana angin membawa keuntungan.
Kita tidak perlu buru-buru memberikan medali kepada Rocky, tetapi juga tidak perlu menyiapkan batu sebelum ia mulai bekerja. Biarkan waktu dan tindakannya menjadi bahan penilaian.
Sebab, mengkritik kekuasaan ketika berada di luar istana adalah satu perkara. Mempertahankan akal sehat ketika sudah mendapat tempat di dalamnya adalah perkara lain.
Mungkin, ujian paling berat seorang filsuf bukan menjelaskan mengapa kekuasaan harus dikritik, melainkan memastikan bahwa setelah duduk di kursi kekuasaan, ia tidak ikut menganggap semua orang yang mengkritiknya sedang mengalami gangguan logika.
Sebab, prinsip hidup tidak diuji ketika seseorang sedang berpidato tentang kemerdekaan berpikir. Ia diuji ketika kenyamanan datang mengetuk pintu, lengkap dengan fasilitas, tanda tangan, dan undangan rapat yang konsumsi makannya sudah disediakan negara. Sebuah kemewahan yang, jangan lupa, dibayar dari uang rakyat.
Di situlah seorang kritikus diuji. Apakah ia tetap menjadi penjaga akal sehat, atau perlahan ikut menikmati kenyamanan sampai lupa bahwa kursi yang didudukinya bukan milik pribadi, melainkan amanah yang dibiayai rakyat.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat Rumah baca Tunas Aksara
