Sering kita dengar, Indonesia tidak kurang orang pinter, hanya tak ada orang bener.
Kalau kita sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama. Kenapa tak kita fokuskan energi dan pikiran untuk menghadapinya?. Kenapa nanggung!?.
Kita ingat kembali pernyataan Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara yang di tahun 2021 mengagetkan publik, “Tak mungkin Bupati tidak korupsi. Bupati harus korupsi. Karena biaya politik jadi Bupati jauh lebih banyak dari pendapatan resmi”.
Ini soal Retret Kepala Daerah yang sedang berlangsung di Magelang.
Jika saya yang mendesain acara Retret Kepala Daerah, saya akan buat acaranya begini.
—
Hari pertama Retret
Semua Kepala Daerah nulis deh, berapa total biaya yang dikeluarkan dari awal pendaftaran sampai pembentukan tim, kampanye, serangan fajar, dan syukuran jadi Bupati/Gubernur.
—
Hari Kedua Retret
Cek, berapa total Take Home Pay kepala daerah. Gaji resmi berapa, tunjangan operasional berapa, lain lain berapa.
Setiap Bupati/Gubernur beda beda pendapatan. Tergantung seberapa kaya daerahnya.
Pada tunjangan operasional misalnya. Tergantung PAD daerah tersebut. Misal jika PAD nya 5 M, biaya operasionalnya 3 %. Jika PAD 5 – 10 M, biaya operasional kepala daerah 2%. Demikian dan seterusnya.
—
Hari Ketiga Retret
Hitung berapa selisih uangnya. Total biaya jadi Bupati – Total pendapatan selama 5 tahun jadi Bupati.
Pisahkan antara yang minus. Kalau bisa. Karena saya yakin semua minus.
—
Hari Keempat Retret
Buka berapa kekayaan para Kepala Daerah sekarang. Apa saja usahanya selain jadi Bupati. Punya perusahaan, punya canel Youtube, punya saham, punya warisan, punya tabungan, deposito.
Hitung, apakah minus itu bisa ditutupi dari pendapatan pribadi atau tidak.
Pisahkan yang masih minus juga.
—
Hari Kelima Retret
Tanya sama yang masih minus, “kamu rencananya mau korupsi apa?”. Terutama tanyakan pada Incumbent yang sudah paham seluk beluk dan trik korupsi di masa sebelumnya.
Suruh tulis apa saja rencana korupsinya. Fee proyek 10% di depan. Mutasi kepala sekolah. Mutasi guru. Mutasi dokter. Biaya jadi kepala dinas. Biaya jadi kepala BUMD. Ijin tambang. Dll.
—
Hari Keenam Retret
Pasang semua alat penyadap di seluruh Kepala Daerah. Tanam di tubuhnya.
Suruh bikin pernyataan di hadapan Notaris: “Jika saya korupsi, saya bersedia ditembak mati di GBK”.
Retret Selesai.
—
Gak usah pakai drama tunda Retret, gak usah pakai acara penyesuian kebijakan pusat – daerah. Yang kayak gini cukup kumpulkan Sekda di Kementrian Dalam Negeri.
Gak usah pakai diancam dengan pengawasan pembangunan. Pret. BPK, BPKP, dll tak fungsi.
Semua tahu Kepala Daerah akan Korupsi. Presiden tahu, Menteri tahu, KPK tahu, Kejaksaan tahu, Polri tahu. MUI tahu, NU tahu, Muhammadiyah tahu. BPKP, BPK, Irjen, Itwil, Bawasda, semua tahu.
Bahwa mereka tidak tertangkap, itu karena nasib baik menyembunyikan mereka dari kejaran penegak hukum. Bahwa mereka tidak tertangkap, itu karena uletnya mereka mengelabui. Bahwa mereka tak tertangkap, itu karena mereka juga membagi uang untuk siapapun yang berpotensi melaporkan dan berpotensi menangkap.
Bahwa mereka tidak tertangkap, karena Polri dan Kejaksaan yang sampai tingkat bawah juga bagian dari sistem yang rusak.
Bahwa mereka tak tertangkap, karena KPK juga cuma berapa biji manusia. Tak mungkin mengawasi dan OTT semuanya. Dan KPK juga manusia, bukan malaikat. Ketua KPK yang terima suap bertahun lalu saja sampai hari ini tidak diproses.
Problem sistem di Indonesia tak biasa. Tak mungkin diselesaikan dengan cara biasa.
Sistem dan Pejabat Indonesia sudah gila. Hanya dengan cara gila masalah bisa diselesaikan.
Yogyakarta,
23 Februari 2025
Teguh Santoso
Sekjen Gerakan anak bangsa (Gerbang)
