Oleh: Nur Izzah Wahidiyah*
Kita sering mengira politik itu urusan orang-orang serius yang gemar berdasi, rapat berjam-jam, dan berbicara dengan kalimat panjang yang ujungnya kita lupa awalnya. Politik dianggap jauh, ribet dan tidak ada hubungannya dengan hidup orang biasa, apalagi dengan urusan perut. Banyak dari kita memilih sikap aman: “Saya nggak peduli politik yang penting bisa makan.” Masalahnya, justru di situlah politik sedang bekerja dengan sangat aktif.
Coba perhatikan hal paling sederhana dalam hidup kita seperti air yang kita minum, nasi yang kita makan dan udara yang kita hirup. Itu semua memang karunia Tuhan. Gratis dari langit tapi soal apakah airnya bersih atau bau besi, nasinya terjangkau atau bikin dompet megap-megap dan udaranya segar atau bikin dada sesak, itu bukan lagi urusan langit. Itu urusan manusia, lebih tepatnya: urusan politik.
Jadi kalau suatu hari harga beras naik tanpa permisi, air sumur berubah rasa dan udara kota bikin batuk berkepanjangan, jangan langsung menyalahkan nasib. Nasib tidak pernah ikut rapat anggaran. Politik iya.
Sayangnya, politik keburu dicap kotor sebelum sempat dipahami. Ada korupsi, drama, intrik dan janji yang manisnya cuma bertahan sampai hari pencoblosan. Akhirnya banyak orang memilih menjauh. Politik dibiarkan jadi urusan segelintir elite, sementara rakyat cukup kebagian dampaknya. Padahal, dampak itulah yang setiap hari kita kunyah bersama nasi.
Ambil contoh nasi. Iya nasi, makanan paling setia menemani hidup orang Indonesia. Tapi pernahkah kita bertanya kenapa harga beras bisa naik-turun seperti mood mantan, sementara petani yang menanam padi justru sering hidup pas-pasan? Itu bukan sihir. Itu hasil kebijakan alias keputusan politik: soal subsidi, impor, distribusi, dan keberpihakan. Kalau politik lebih ramah ke pasar daripada ke petani, jangan heran kalau nasi di piring ikut terasa mahal.
Air juga begitu. Dulu, air sumur diminum tanpa mikir. Sekarang, banyak orang lebih percaya air galon bermerek daripada air tanah sendiri. Bukan karena kita sok modern tapi karena airnya memang sudah tercemar. Siapa yang memberi izin industri di hulu sungai? Siapa yang longgar mengawasi limbah? Siapa yang lebih sibuk bangun proyek mercusuar daripada memastikan pipa air bersih sampai ke rumah warga? Jawabannya konsisten: keputusan politik.
Lalu udara yang katanya gratis tapi efeknya mahal. Ketika polusi meningkat, rumah sakit penuh dan anak-anak mudah sakit, itu bukan kutukan kota besar. Itu hasil pilihan: tata kota, transportasi publik, izin industri dan penegakan aturan. Setiap tarikan napas kita hari ini adalah arsip dari keputusan masa lalu.
Ironisnya, semua ini sering kita terima dengan pasrah. Seolah hidup memang sudah begini paketnya. Padahal yang terjadi bukan takdir, melainkan akumulasi kebijakan. Dan kebijakan itu tetap berjalan meski kita diam. Bahkan, diamnya publik sering jadi karpet merah bagi keputusan yang tidak berpihak.
Di titik inilah satu hal penting perlu diluruskan bahwa politik bukan hanya urusan pejabat negara, anggota partai, aktivis, jurnalis, mahasiswa, ormas, atau LSM. Politik bukan klub eksklusif dengan kartu anggota dan jargon asing. Politik adalah urusan kita semua apa pun profesinya. Buruh, petani, guru, pedagang, ojek online, pegawai swasta, ibu rumah tangga, sampai mereka yang merasa “saya ini cuma orang biasa.”
Justru karena kita warga negara, kita punya hak dan kewajiban untuk peduli. Kalau hidup kita diatur oleh kebijakan publik, lalu kenapa kita merasa tidak pantas ikut mengawasi? Aneh rasanya disaat kita wajib bayar pajak, patuh aturan dan menerima dampak tapi ragu ketika diminta bersuara.
Sering kali politik sengaja dibuat tampak rumit agar rakyat malas ikut campur. Bahasanya teknis, rapatnya tertutup dan kritik dianggap mengganggu stabilitas. Padahal esensi politik itu sederhana: siapa dapat apa, kapan, dan dengan cara bagaimana. Kalau subsidi dicabut, kita kena. Kalau pajak naik, kita bayar. Kalau lingkungan rusak, kita menghirupnya. Tapi giliran bersuara, kita merasa “bukan kapasitas saya”.
Padahal menjadi warga negara bukan status pasif. Hak pilih bukan cuma dicoblos lima tahun sekali lalu dilupakan. Ia datang bersama tanggung jawab moral untuk peduli, bertanya, dan tidak asal percaya. Kesadaran politik bukan soal sok pintar tapi soal tidak mau hidup diatur sepenuhnya tanpa kontrol.
Tenang, sadar politik bukan berarti harus marah tiap hari atau debat kusir di media sosial sampai putus silaturahmi. Tidak semua orang harus jadi aktivis. Setiap orang bisa berperan sesuai kapasitasnya. Ada yang kritis di lingkungannya, ada yang rajin bertanya, ada yang memilih dengan lebih sadar. . Kelihatannya sepele tapi justru di sanalah politik sehat berakar.
Ketika politik hanya dibiarkan jadi urusan elite maka kepentingan elite yang menang. Tapi ketika warga merasa memiliki, politik dipaksa kembali ke fungsi dasarnya yakni melayani kehidupan. Menjaga agar air tetap bersih, pangan tetap terjangkau dan lingkungan tetap layak diwariskan. Politik yang baik sadar bahwa kebijakan bukan angka di kertas tapi soal perut, napas, dan masa depan.
Pada akhirnya, politik bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Mau peduli atau tidak, ia tetap menentukan arah hidup kita. Bedanya sederhana: ketika kita sadar, kita punya peluang mengoreksi. Ketika kita cuek, kita hanya jadi penonton yang kebagian akibat dan itu biasanya dalam bentuk harga naik, kualitas turun, lalu hidup pun terasa makin sesak.
Jadi mungkin sudah waktunya kita berhenti berkata, “Saya bukan orang politik.” Karena faktanya, politik sudah lama ikut campur dalam hidup kita. Ia ikut masak di dapur, ikut mengalir di kran dan ikut masuk ke paru-paru. Tinggal sekarang pilihannya: kita mau pura-pura tidak tahu atau mulai peduli sambil nyengir sadar bahwa, oh ternyata, ini tentang hidup kita sendiri.
*Pegiat RB Tunas Aksara
Pamanukan
