Oleh: Takhfa Rayhan Fadhilah
Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM
Mengutip kata Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya “Bukan Pasar
Malam”
Demokrasi sungguh suatu sistem yang indah. Engkau boleh memilih
pekerjaan yang engkau sukai. Engkau mempunyai hak sama dengan orang-orang lainnya. Dan demokrasi itu membuat aku tak perlu menyembah dan
menundukkan kepala pada presiden atau menteri atau paduka-paduka
lainnya. Sungguh, ini pun suatu kemenangan demokrasi. Dan engkau boleh
berbuat sekehendak hatimu bila saja masih berada dalam lingkungan batas
hukum. Tapi kalau engkau tak punya uang, engkau akan lumpuh tak bisa
bergerak. Di negara demokrasi engkau boleh membeli barang apapun yang
engkau sukai. Tapi kalau engkau tak punya uang engkau hanya boleh
menonton barang yang engkau inginkan itu. Ini juga semacam kemenangan
demokrasi.
Sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi terbesar di dunia.
Indonesia telah menjalankan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) secara rutin dan berkala. Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 telah
berjalan dalam skala yang sangat besar dengan melibatkan ratusan juta pemilih dan jutaan penyelenggara. Pergantian kekuasaan berjalan secara damai, konflik politik dapat dikelola, dan hasil pemilu diterima melalui mekanisme konstitusional. Dari sudut pandang prosedural, capaian ini patut diapresiasi.
Namun, pertanyaan yang seringkali bermunculan apakah keberhasilan penyelenggaraan pemilu otomatis berarti keberhasilan demokrasi tercapai?
Pertanyaan ini menjadi relevan karena demokrasi seringkali hanya dipandang
sebagai proses pelaksanaan pemilu yang berjalan. Selama pemilu berlangsung secara berkala, kompetitif, dan menghasilkan pemerintahan yang sah, demokrasi dianggap telah berjalan baik. Namun, demokrasi sesungguhnya tidak berhenti pada
hari pemungutan suara. Demokrasi juga harus dinilai dari kualitas representasi politik, akuntabilitas kekuasaan, serta sejauh mana kebijakan publik mencerminkan kepentingan rakyat.
Dalam hal ini ini Indonesia tengah menghadapi persoalan yang menarik. Demokrasi elektoral semakin mapan, tetapi demokrasi substantif belum tentu menguat.
Pemilu Hanya Bagian dari Demokrasi
Ilmuwan politik(Diamond,1999)membedakan antara electoral democracy dan liberal democracy. Electoral democracy merujuk pada keberadaan pemilu yang bebas, kompetitif dan berjalan secara berkala sebagai mekanisme memperoleh
kekuasaan. Sementara itu, demokrasi yang lebih substantif mensyaratkan adanya
perlindungan hak-hak warga negara, supremasi hukum, akuntabilitas pemerintahan, dan kepentingan publik di atas segala hal.
Menurutnya, pemilu memang merupakan syarat penting demokrasi, tetapi
bukan satu-satunya yang menjadi tolak ukur kualitas demokrasi (Diamond, 2002).
Ini menjadi catatan penting bahwa sebuah negara dapat memiliki pemilu yang
relatif baik, namun tetap menghadapi persoalan serius dalam representasi politik,
distribusi kekuasaan, dan akuntabilitas pemerintahan.
Menggunakan perspektif tersebut, Indonesia dapat dikatakan cukup berhasil
membaun demokrasi elektoral. Sejak reformasi, pemilu berlangsung secara reguler, kompetisi politik relatif terbuka, dan pergantian kekuasaan terjadi melalui proses
konstitusional. Akan tetapi, keberhasilan prosedural ini belum sepenuhnya diikuti
oleh penguatan kualitas demokrasi.
Pilihan Politik yang Tidak Sepenuhnya Bebas
Secara formal setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih.Namun, dalam prakteknya, akses menuju arena politik tidak selalu terbuka secara setara.
Modal politik yang tinggi membuat kontestasi elektoral lebih mudah diakses
oleh mereka yang memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan kekuasaan yang
kuat. Kandidat yang tidak memiliki dukungan modal besar seringkali kesulitan
menembus struktur politik yang ada. Akibatnya, pemilu berpotensi menjadi arena
kompetisi antar elite daripada memberikan ruang bagi gagasan untuk kepentingan
publik.
Selain itu, fenomena politik dinasti yang masih ditemukan di berbagai daerah
juga memperlihatkan bahwa pergantian kekuasaan melalui pemilu tidak selalu
menghasilkan sirkulasi elite yang sehat. Pemilu memang memberi legitimasi
demokratis, tetapi tidak otomatis menghilangkan konsentrasi kekuasaan pada
kelompok-kelompok tertentu.
Dalam situasi seperti ini, rakyat tetap akan datang ke kotak suara dan memberikan pilihannya, tetapi pilihan yang tersedia seringkali berasal dari lingkaran elite yang sama.
Politik Uang sebagai Distorsi
Tantangan lain yang terus menghantui demokrasi Indonesia adalah politik
uang. Hampir setiap pemilu dan pilkada selalu diwarnai temuan maupun dugaan
praktik jual beli suara.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum pemilu, tetapi
juga menyentuh substansi demokrasi itu sendiri. Ketika pilihan politik dipengaruhi
oleh transaksi ekonomi jangka pendek sehingga rakyat kemudian tidak peduli,
gagasan yang dibawa oleh para kandidat hanya nyanyian sumbang belaka. Pemilu
tidak lagi menjadi arena pertarungan ide dan program, melainkan kompetisi kemampuan finansial.
Politik uang dewasa ini menjadi salah satu cara kerja demokrasi ketika
institusi politik dikuasai oleh elite yang sumber daya ekonomi (Hadiz et al., 2004).
Demokrasi memang membuka kompetisi politik, tetapi kompetisi tersebut
berlangsung dalam kondisi ketimpangan ekonomi dan sosial yang sangat besar.
Akibatnya, mereka yang memiliki modal finansial lebih besar memiliki peluang yang
lebih besar pula untuk mengakses dan mempertahankan kekuasaan.
Oligarki Indonesia tidak runtuh bersama berakhirnya Orde Baru. Sebaliknya,
oligarki beradaptasi dengan aturan demokrasi yang baru. Jika pada masa otoritarian akses terhadap kekuasaan diperoleh melalui kedekatan dengan rezim, dalam era demokrasi akses tersebut diperoleh melalui penguatan partai politik, pendanaan kampanye, jaringan patronase, dan berbagai mekanisme elektoral
lainnya. Dalam konteks inilah politik uang dapat dipahami sebagai instrumen yang
memungkinkan elite mempertahankan dominasi politiknya melalui prosedur
yang tampak demokratis.
Politik uang tumbuh karena terdapat relasi patronase yang menghubungkan
elite politik dengan masyarakat (Hadiz, 2010) . Di banyak daerah, hubungan antara kandidat dan pemilih seringkali dibangun bukan atas dasar kesamaan program atau visi pembangunan, melainkan melalui pertukaran manfaat material jangka pendek. Pemilih memperoleh uang,barang, atau bantuan tertentu, smeentara kandidat memperoleh dukungan politik. Hubungan ini menciptakan apa yang banyak ilmuwan politik disebut sebagai klientelisme.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah utama demokrasi Indonesia bukanlah kurangnya pemilu, melainkan belum berubahnya struktur kekuasaan yang
melatarbelakangi pemilu tersebut. Politik uang menjadi gejala dari persoalan yang
lebih mendasar, yaitu dominasi oligarki dalam proses politik. Oleh karena itu,pemberantasan politik uang tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum
semata. Upaya tersebut juga harus disertai reformasi pembiayaan politik,penguatan demokrasi internal partai, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan perluasan akses masyarakat terhadap sumber daya politik. Tanpa perubahan struktural tersebut, politik uang akan terus muncul dalam berbagai bentuk karena ia merupakan bagian dari cara kerja kekuasaan dalam sistem demokrasi yang masih sangat dipengaruhi oleh oligarki.
Dalam jangka pendek, politik uang menciptakan hubungan transaksional antara kandidat dan pemilih Sehingga kondisi ini menciptakan kecenderungan pejabat publik terdorong untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
Partai Politik dan Krisis Representasi
Masalah lain juga berkaitan dengan kondisi partai politik. Dewasa ini, sebagai institusi utama demokrasi, partai seharusnya menjadi ruang kaderisasi, pendidikan politik, dan agregasi kepentingan masyarakat.
Namun kenyataan pahit haruslah kembali ditelan, banyak partai politik masih
menghadapi persoalan demokrasi internal. Proses pencalonan seringkali lebih
ditentukan oleh keputusan elite dibandingkan dengan mekanisme partisipatif.
Kaderisasi yang dilakukan belum berjalan optimal sebagai mestinya,sementara figur tertentu memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan.
Akibatnya kemudian terlihat, pemilu yang demokratis justru menghasilkan
kandidat yang lahir dari proses internal yang tidak demokratis. Paradoks ini
menunjukan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh tata kelola
pemilu, tetapi juga oleh kualitas institusi politik yang berpartisipasi di dalamnya.
Kondisi tersebut lambat laun akan membuat akses publik untuk mempengaruhi kebijakan seringkali menjadi terbatas. Hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya menjadi semakin jauh.
Masalah tersebut kemudian berlanjut pada krisis representasi. Tidak sedikit
masyarakat yang merasa bahwa keterlibatan mereka hanya penting pada saat
kampanye dan pemungutan suara. Setelah pemilu selesai, akses publik untuk mempengaruhi kebijakan seringkali menjadi terbatas. Hubungan antara wakil rakyat
dan konstituennya menjadi semakin jauh.
Kondisi ini menurut Hadiz bahwa keberhasilan demokrasi prosedural tidak
selalu berbanding lurus dengan demokratisasi kekuasaan. Pemilu memang
menyediakan mekanisme legitimasi politik, tetapi tidak otomatis mengubah distribusi kekuasaan yang telah lama terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. Dalam situasi seperti ini, demokrasi berisiko terjebak pada apa yang disebut banyak ilmuwan politik sebagai electoral democracy without substantive democracy demokrasi yang berhasil menyelenggarakan pemilu, tetapi belum sepenuhnya mampu mewujudkan representasi dan kedaulatan rakyat secara substantif.
Melampaui Demokrasi Elektoral
Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan kompetisi politik, tetapi
juga partisipasi warga negara terhadap proses pengambilan keputusan yang efektif
dan kontrol warga negara terhadap proses pengambilan keputusan. Keberhasilan
pemilu tidak dapat diukur hanya dari tingginya partisipasi pemilih atau lancarnya penyelenggaraan pemilu. Demokrasi harus dinilai dari kemampuan sistem politik menghasilkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Oleh karena itu, agenda demokrasi di Indonesia ke depan tidak cukup hanya
memperbaiki aspek teknis pemilu. Reformasi partai politik, transparansi pembiayaan politik, penguatan pendidik politik bagi masyarakat, dan perluasan partisipasi publik
dalam proses kebijakan harus menjadi prioritas.
Pada akhirnya, tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini bukan lagi memastikan rakyat dapat memilih pemimpinnya.
Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa setelah pemilu selesai, suara rakyat tetap menjadi dasar utama dalam pengelolaan kekuasaan.
Sebab demokrasi yang berhenti di kotak suara berisiko menjadi sekadar ritual prosedural. Demokrasi harus memiliki makna substantif ketika kekuasaan yang lahir dari pemilu benar-benar digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat.
Referensi
Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. JHU press.
Diamond, L. (2002). Elections without democracy: Thinking about hybrid regimes.
Journal of Democracy, 13(2), 21–35.
Hadiz, V. (2010). Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia
perspective. Stanford University Press.
Hadiz, V., Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics
of oligarchy in an age of markets. Routledge.
Pramoedya Ananta Toer. (2004). Bukan Pasar Malam. Lentera Dipantara.
