Denpasar, Nitikan.id – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan bahwa partainya menolak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam acara pelantikan pengurus baru DPW NasDem Bali periode 2024-2029 di Kantor DPW NasDem Bali, Denpasar, pada Kamis, 3 April 2025.
Dalam pidatonya, Paloh menekankan bahwa NasDem memiliki prinsip dan etika politik yang jelas. “Kita tidak berjuang untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Lalu tiba-tiba, setelah beliau menang, kita muncul meminta jatah kursi menteri? Itu tidak sesuai dengan prinsip kami,” ujar Paloh, seperti dikutip dari Detik.com pada 4 April 2025.
NasDem Pilih Dukung dari Luar
Meski menolak masuk kabinet, Paloh menegaskan bahwa NasDem tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dari luar. Sikap ini dianggap lebih etis dan bermartabat dibandingkan meminta posisi di kabinet pemerintahan yang sebelumnya tidak mereka dukung.
Menurut laporan Jakarta Globe pada 14 Oktober 2024, Paloh sebelumnya telah menyampaikan bahwa NasDem tidak akan mengusulkan kadernya untuk masuk kabinet Prabowo, meskipun sempat mendapat tawaran. “Kami memutuskan untuk memberikan kontribusi yang lebih bermakna di luar kabinet,” kata Sekjen NasDem, Hermawi Taslim, mengutip pernyataan Paloh.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, dikutip dari Tempo pada 14 Oktober 2024. Ia menegaskan bahwa NasDem tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi menilai tidak etis untuk meminta kursi menteri. “Kami lebih memilih memberikan kesempatan kepada partai-partai pendukung Prabowo untuk mengisi kabinet,” ujar Saan.
Konsolidasi Internal dan Identitas Politik NasDem
Pernyataan Paloh di Bali ini juga memperkuat sikap NasDem yang sudah dikemukakan dalam Kongres III NasDem pada Agustus 2024. Dalam kongres tersebut, Paloh menekankan pentingnya menjaga integritas partai dari kepentingan pragmatis. Jakarta Globe (27 Agustus 2024) mencatat bahwa ia memperingatkan soal “petualang politik” yang hanya memanfaatkan NasDem untuk kepentingan sesaat.
Dalam konteks Bali, pelantikan I Nengah Senantara sebagai Ketua DPW NasDem Bali menjadi momentum konsolidasi internal partai. NasDem ingin tetap fokus pada agenda restorasi dan mempertahankan independensinya tanpa harus terlibat dalam pemerintahan yang tidak sejalan dengan perjuangan awal mereka.
Dengan demikian, sikap NasDem di Bali pada 3 April 2025 bukanlah hal baru, melainkan penguatan posisi yang telah konsisten sejak pasca-Pilpres 2024. Meski mengakui legitimasi pemerintahan Prabowo-Gibran, NasDem tetap memilih jalur independen sebagai bentuk komitmen terhadap etika politik dan menjaga identitasnya sebagai partai yang tidak oportunis. Sikap ini juga menunjukkan komitmen NasDem dalam mengawal jalannya pemerintahan secara kritis demi kepentingan nasional.
