Nitikan.id – Rangkaian dugaan korupsi yang menyeret sejumlah tokoh dekat mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo menandai babak baru dalam dinamika politik Indonesia pasca-pemilu 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah mengusut berbagai kasus korupsi yang melibatkan eks pejabat tinggi era Jokowi. Tidak hanya menteri, nama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution – yang juga menantu Jokowi – resmi masuk dalam radar penyelidikan KPK.
Bobby Nasution Akan Diperiksa KPK
KPK menyatakan akan memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayahnya. Dalam perkara ini, Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang baru dilantik Bobby pada Februari 2025, sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut lembaganya tengah menelusuri aliran dana korupsi dengan pendekatan follow the money. KPK juga telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memetakan pergerakan uang hasil korupsi. Jika ditemukan indikasi keterlibatan Bobby, KPK memastikan akan meminta keterangan langsung dari gubernur tersebut.
“Kalau uang itu mengalir ke siapapun, termasuk kepala daerah, ya pasti akan kami mintai keterangan,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (28/6/2025).
Eks Menteri Era Jokowi Terseret
Sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju turut terseret dalam dugaan korupsi. Kasus pertama menyasar mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, yang dicegah ke luar negeri oleh Kejagung terkait pengadaan laptop berbasis Chromebook dalam proyek digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022. Diduga, pengadaan senilai Rp9,9 triliun itu sarat dengan penyimpangan spesifikasi dan mark-up anggaran.
Di sisi lain, KPK tengah mengusut skandal dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023–2024. Periode tersebut bertepatan dengan masa jabatan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Meski belum dimintai keterangan langsung, KPK tidak menutup kemungkinan memanggil Yaqut jika dibutuhkan.
Sementara itu, kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan turut menjerat dua mantan menteri: Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah. Keduanya berasal dari PKB dan menjabat pada periode yang berdekatan. KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini, dengan total dugaan korupsi mencapai Rp53,7 miliar.
Gibran Terancam Dimakzulkan, Dinasti Politik Jokowi di Ujung Tanduk
Tak hanya para menteri dan kepala daerah, kini posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga dalam sorotan tajam. Sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran melalui DPR. Mereka menilai proses pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 sarat dengan pelanggaran hukum, termasuk keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan batas usia capres/cawapres.
Isu pemakzulan semakin menguat setelah muncul indikasi bahwa akun media sosial Kaskus dengan nama pengguna “Fufufafa”, yang disebut-sebut milik Gibran. Akun tersebut diduga digunakan untuk melecehkan tokoh-tokoh nasional, termasuk salah satunya adalah Prabowo.
Meski belum ada penyelidikan resmi terkait akun itu, tekanan terhadap Gibran makin besar, memperkuat wacana bahwa dinasti politik Jokowi sedang mengalami keretakan serius.
Keretakan Koalisi Jokowi-Prabowo?
Serangkaian kasus ini menimbulkan spekulasi mengenai retaknya kongsi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi. Hubungan yang awalnya tampak solid, kini dinilai goyah seiring tekanan publik terhadap tokoh-tokoh yang selama ini menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan Jokowi.
Sumber di lingkungan Istana menyebut bahwa Prabowo tidak akan menghalangi proses hukum terhadap siapa pun yang terlibat korupsi, termasuk jika menyangkut pihak dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini bisa menjadi sinyal awal pecahnya kongsi politik Prabowo-Jokowi, dan sekaligus membuka lembaran baru penataan ulang kekuasaan di era pemerintahan mendatang.
Kesimpulan: Akhir Dinasti atau Awal Bersih-Bersih?
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan sinyal kuat bahwa era perlindungan politik terhadap elite tertentu mulai berakhir. KPK dan Kejagung tampaknya mengambil langkah lebih tegas dalam membongkar kasus-kasus besar, termasuk yang melibatkan tokoh dengan hubungan kekerabatan langsung dengan mantan presiden.
Apakah ini menjadi awal kehancuran dinasti politik Jokowi, atau justru menjadi babak baru pembersihan korupsi yang lebih serius di era Prabowo? Rakyat Indonesia menanti jawabannya.
