Nitikan.id – Pada sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan sebuah pidato yang bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menegaskan soal perjuangan dan cita-cita ke depan yang kemudian harus tertuang sebagai dasar negara.
Dalam pidatonya, Bung Karno mengurai dasar negara yakni (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Perikemanusian, (3) Mufakat, Dasar Perwakilan, dan Permusyawaratan, (4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan yang Berkebudayaan.
Gagasan para tokoh anggota BPUPKI ditampung dan diperdebatkan salah satunya oleh seorang tokoh Islam bernama, Ki Bagus Hadikusumo.
Pada sidang pertama BPUPKI, Ki Bagus memberikan masukan bahwa ajaran agama yakni Islam harus jadi landasan.
“Tuan-tuan yang terhormat, tentu saja tuan-tuan menghendaki negara kita ini mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu, erat persaudaraannya lahir dan batin. Kalau memang demikian maka marilah kita bangunkan negara kita ini berdiri di atas dasar-dasar ajaran Agama Islam,” ucap Ki Bagus yang dikutip dari Medcom.
Ki Bagus melihat dengan dasar ajaran Islam akan mampu mengakomodir kepentingan kelompok lain. Dirinya tidak bermaksud meletakkan Islam sesuai pengertian kelompok yang berbeda di atas elemen pendiri bangsa lain.
“Meskipun negara dibangun didasarkan kepada hukum Islam, akan tetapi hak masyarakat untuk memilih dan menentukan agamanya harus dihormati dan dilindungi,” diktip dari Ki Bagus Hadikusumo: Biografi. Perjuangan, dan Pemikiran.
Pasca penyampaian pidato anggota BPUPKI, terbentuk Panitia Sembilan yang memfasilitasi rumusan dasar negara. Para anggota Panitia Sembilan ini akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan politik yang disebut Piagam Jakarta.
Di dalamnya disebutkan lima hukum dasar negara yaitu (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Kemanusian yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terapi terjadi perdebatan keras. pasca Soekarno menyebut permintaan agar Islam jadi dasar negara akan merusak perdamaian dan pertentangan. Ki Bagus sangat intens terlibat dalam perdebatan konstitusi ini..
Memperhatikan kritik tajam Ki Bagus, Soekarno menegaskan bahwa Piagam Jakarta harus dipertahankan. Akhirnya hingga 16 Juli 1945, Piagam Jakarta dan UUD 1945 telah diselesaikan sesuai kesepakatan awal.
Sangat jelas, peran kuat Ki Bagus (bersama tokoh Islam lainnya) sangat berpengaruh terhadap penetapan UUD 1945.
Walau begitu masih terjadi perdebatan keras mengenai pasal pertama dari butir Pancasila. Pada sidang yang dihelat 18 Agustus 1945, ada usulan untuk mengganti kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Ki Bagus saat itu merasa kecewa dan menolak sebanyak empat kali untuk mufakat. Bung Karno sampai beberapa kali mengutus orang untuk melobi pimpinan Muhammadiyah ini. Tetapi Ki Bagus tetap kekeh dengan pendapatnya.
“Kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima! Jadi, nyata negara ini tidak berdiri di atas agama Islam dan negara akan netral. Itu terang-terangan saja. Jangan diambil sedikit kompromis seperti Tuan Soekarno katakan,” ucap Ki Bagus.
Ki Bagus memang menjadi orang terakhir yang bertahan dengan gagasan Piagam Jakarta.
Kasman Singodimedjo pun datang untuk melobi Ki Bagus Hadikusumo dan berhasil. Setelah menerima, Ki Bagus akhirnya mengusulkan narasi baru.
Akhirnya, Sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Ki Bagus disertakan dengan lafaz Qul Huwa Allahu Ahad, yakni penjelasan tentang keesaan Allah SWT pada ayat pertama surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran.
