Oleh: Niskala Mulya Rahadian Fathir
Rakean Galuh Pakuan
Insiden protes suporter Persikas Subang terhadap Dedi Mulyadi saat acara “Nganjang Ka Warga” di Desa Sukamandijaya, Ciasem, Subang, Rabu malam (28 Mei 2025), mengungkapkan lebih dari sekadar kemarahan seorang tokoh publik. Ini adalah cerminan dari bagaimana aspirasi masyarakat—yang seharusnya mendapat ruang dalam demokrasi—terkadang ditanggapi secara emosional dan represif.
Dalam acara yang penuh nuansa empati, Dedi Mulyadi menunjukkan kemarahannya kepada sekelompok suporter yang membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan Persikas”. Mereka memprotes dugaan penjualan klub sepak bola kebanggaan daerah itu ke luar Subang. Bukan tanpa alasan, sepak bola bagi mereka bukan hanya soal skor dan pertandingan, tapi identitas, kebanggaan, dan harapan.
Namun, alih-alih menjadi pemimpin yang merangkul dan mendengarkan, Dedi Mulyadi lebih memilih mempertontonkan kemarahannya. Dalam berbagai pemberitaan, ia menyebut aksi para suporter sebagai “tidak tahu adab” karena mengganggu momen empati kepada seorang ibu pemulung. Pertanyaannya: sejak kapan memperjuangkan aspirasi kolektif masyarakat dianggap sebagai gangguan? Bukankah dalam konteks kepemimpinan yang melayani, protes justru harus dilihat sebagai bentuk kepedulian warga?
Kritik ini bukan untuk mengabaikan pentingnya empati kepada individu, tetapi membandingkan dua hal yang seharusnya tidak dibenturkan: kepedulian kepada warga yang kurang mampu dan perhatian terhadap olahraga sebagai bagian dari pembangunan sosial. Dedi Mulyadi, yang selama ini dikenal dengan gaya populis dan teatrikal, tampaknya lebih memilih mempertontonkan kesedihan demi konten ketimbang membangun optimisme dan kesehatan masyarakat melalui olahraga.
Sepak bola adalah olahraga rakyat. Ia mengandung nilai-nilai kebersamaan, kedisiplinan, dan harapan. Ketika klub lokal seperti Persikas Subang terancam eksistensinya, masyarakat berhak bertanya dan bersuara. Karena klub-klub seperti Persikas bukan sekadar institusi olahraga, melainkan simbol daerah dan sarana membangun kesehatan masyarakat—baik fisik maupun mental.
Sayangnya, tanggapan emosional Dedi justru menunjukkan minimnya ruang dialog yang sehat antara pemimpin dan rakyat. Alih-alih menjadi ruang aspiratif, acara itu berubah menjadi panggung penegakan kehendak satu arah. Lebih ironis lagi, para suporter dikabarkan sempat diamankan, seperti kriminal hanya karena menyuarakan kekhawatiran mereka secara damai.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus menyadari bahwa membangun bangsa tidak hanya melalui jalan bantuan dan simpati personal. Membangun bangsa juga berarti memberi ruang bagi masyarakat untuk bersuara, menjaga warisan budaya termasuk sepak bola lokal, serta menjadikan olahraga sebagai kebutuhan dasar yang dijamin dan diatur dengan serius.
Kritik ini adalah ajakan untuk mengubah pendekatan. Dari pencitraan menjadi pelayanan. Dari reaksi emosional menjadi dialog terbuka. Dari konten untuk simpati menjadi kebijakan untuk kemajuan.
Sebab, pemimpin yang besar bukan yang paling keras suaranya ketika marah, tetapi yang paling lapang dadanya ketika dikritik. Dan rakyat yang kritis bukanlah musuh, melainkan mitra dalam membangun daerah yang lebih baik.
