Jakarta, Nitikan.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting secara menyeluruh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam acara Proklamasi Democracy Forum yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat di Jakarta, Senin (19/5).
“Jadi nanti ketika Pilkades gelombang selanjutnya digelar, Kemendagri akan memaksimalkan penggunaan e-voting di seluruh Pilkades,” ujar Bima.
Ia menjelaskan, sistem tersebut sebelumnya telah diterapkan di 1.700 desa dan terbukti berjalan aman serta kondusif. “Awalnya banyak yang tidak percaya. Tapi ketika para kandidat melihat bahwa sistem ini membuat lapangan bermain menjadi setara tanpa intervensi, akhirnya semua mendukung,” tuturnya.
Bima juga mengungkapkan bahwa sistem e-voting ini dikembangkan dengan dukungan teknologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Prosesnya dilakukan melalui layar sentuh (touchscreen), kemudian hasilnya dicetak dan disimpan dalam bentuk hard copy yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Pemilih pun mendapatkan salinannya.
Menurut Bima, penggunaan e-voting dapat menekan anggaran Pilkades dan mempersingkat waktu penghitungan suara. Selain itu, sistem ini dinilai mampu mengurangi potensi kecurangan serta memudahkan partisipasi pemilih, termasuk penyandang disabilitas.
Meski demikian, implementasi e-voting di tingkat desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian yang diterbitkan di ResearchGate (2022) mencatat bahwa rendahnya literasi digital di masyarakat pedesaan menjadi hambatan utama. Laporan WeAreSocial mencatat bahwa meskipun penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 77 persen pada 2024, kesenjangan literasi digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup besar.
Tak hanya itu, infrastruktur digital yang belum merata, seperti keterbatasan akses internet stabil di daerah terpencil, juga menjadi kendala yang perlu segera diatasi agar proses pemilihan dapat berjalan lancar dan inklusif.
Kemendagri menyatakan akan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat guna mendukung kelancaran penerapan e-voting secara nasional di masa mendatang.
