Oleh: Saiful Huda Ems.
Semenjak Indonesia dipimpin oleh Jokowi, Indonesia berkembang pesat menjadi negara mafia. Banyak keputusan penting negara yang sangat merugikan dan membahayakan rakyat, dilakukan baik secara serampangan, maupun dilakukan melalui prosedur formal perundang-undangan yang dipaksakan. Perlu kajian serius untuk menelusuri hal ini lebih jauh.
Padahal dahulu ketika saya masih remaja dan tinggal di Eropa, saya pikir negara mafia itu Italia, namun ternyata setelah puluhan tahun saya cermati dan renungkan, mungkin Indonesia jauh lebih parah dari Italia. Selain banyaknya keluarga elite bisnis maupun politik menguasai dua sektor itu, mereka juga mendapatkan keistimewaan (privilege) dalam perlakuan hukum.
Sebagai sebuah contoh, ketika Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah memanggil dan memeriksa Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu pada Selasa (2/12/2025), dan Tim Penyidik serta Kasatgas Penyidikan, AKBP Rosa Purbo Bekti pada Kamis (4/12/2025).
Pemanggilan dan pemeriksaan oleh Dewas KPK itu terkait alasan tidak kunjung dipanggilnya menantu Jokowi yang saat ini menjadi Gubernur SUMUT, Bobby Nasution. Bobby harusnya segera dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK, sebagai saksi selama proses penyidikan dan pentutan kasus suap proyek jalan di SUMUT, namun sampai saat ini Bobby masih belum juga diperiksa oleh Penyidik KPK.
Sedangkan pemanggilan dan pemeriksaan Dewas KPK terhadap di antaranya Tim Penyidik dan Kasatgas Penyidik KPK tersebut, pun sampai saat ini juga tidak kunjung terdengar hasilnya. Seolah semua berita hasil pemeriksaannya menghilang, hanyut dengan derasnya berita banjir di 3 provinsi di Sumatera, yang menewakan ribuan korban.
Bahkan yang saya dengar terahir, pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK terhadap Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, termasuk pada tim penyidik serta Kasatgas Penyidikan KPK, diputuskan semua sudah dengan SOP, alias sudah sesuai dengan prosedur.
Jika itu yang terjadi, maka Dewas dan Penyidik KPK benar-benar telah melukai rasa keadilan kita sebagai rakyat, yang berharap tegaknya hukum tanpa pandang bulu. Hanya di negara fasis, otoriter atau negara yang berada dalam kendali para Mafiosolah, hukum tidak dapat menyentuh orang-orang korup yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Belum lagi dengan peristiwa kebakaran gedung Terra Drone Building di Kemayoran Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025) yang sangat mengejutkan, dan telah memakan korban 22 orang meninggal dunia.
Menurut informasi yang saya dapat, korban terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki; di antaranya terdapat seorang perempuan yang sedang hamil.
Terra Drone ini merupakan salah satu perusahaan layanan drone terbesar di dunia, dan mempunyai peranan penting di Indonesia. Kebakarannya Terra Drone Building ditengarai oleh banyak orang, ada hubungannya dengan bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera.
Terra Drone sebelumnya telah banyak melakukan pemetaan dan pengelolaan data perkebunan sawit di Indonesia, termasuk pada ratusan ribu hektar lahan perkebunan sawit di Sumatera, yang mengakibatkan hutan-hutan digunduli dan menjadikan banjir bandang dimana-mana, tak terkecuali di Sumatera.
Kebakaran Terra Drone Building banyak dicurigai orang sebagai sebuah kesengajaan dari pihak tertentu (Mafioso Penguasa Hutan dan Lahan Sawit), untuk menghanguskan data-data pemetaan dan pengelolaan hutan, termasuk lahan perkebunan sawit tersebut.
Inilah gambaran, betapa Indonesia, negeri kita yang elok ini telah dirusak dan dikuasai oleh para Mafioso, yang sampai saat ini masih dilindungi oleh penguasa. Bagaimana dengan pendapat kalian?…(SHE).
11 Desember 2025.
Saiful Huda Ems (SHE).
