Jakarta, Nitikan.id – Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengalami serangan doxing dan perundungan daring setelah fotonya digunakan tanpa izin dalam unggahan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Serangan tersebut bermula ketika akun Instagram resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, @diskominfobjabar, mengunggah sebuah video berisi klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait isu pemangkasan anggaran sebesar Rp47 miliar.
Dalam video tersebut, Gubernur Dedi membantah bahwa anggaran itu digunakan untuk membayar buzzer. Namun, yang menjadi sorotan adalah penggunaan foto Neni dalam video itu, tanpa seizin dirinya.
“Saya sangat menyayangkan langkah Pemprov Jabar yang menggunakan foto saya tanpa izin, kemudian menafsirkan secara sepihak dan menyebarkannya melalui akun resmi pemerintah,” ujar Neni seperti dilansir dari Tempo, Kamis, 16 Juli 2025.
Neni mengungkapkan bahwa sejak unggahan itu muncul pada 15 Juli 2025, akun media sosial pribadinya — Instagram @neni1783 dan TikTok @neninurhayati36 — diserang dengan komentar kasar dan tindakan doxing. Sejumlah akun yang diduga terlibat dalam serangan ini antara lain @izrail_6661, @soeherly, dan @finaf238. Bahkan, akun @mulya.agung1 diketahui mengirim pesan bernada kebencian langsung ke kotak masuk Neni.
Neni menegaskan bahwa konten video yang ia unggah sebelumnya di TikTok pada 5 Mei 2025 tidak ditujukan secara personal kepada Gubernur Jawa Barat. Dalam video tersebut, ia membahas potensi ancaman dari penggunaan buzzer dalam politik berdasarkan data dari Harian Kompas, seperti dalam laporan “Buzzer Mengepung Warga” dan “Menyelisik Jejak Para Buzzer: dari Kosmetik hingga Politik”.
“Video itu dibuat sebagai edukasi publik. Saya hanya menyampaikan ulang data dari media nasional untuk mengingatkan kepala daerah agar tidak berlebihan dalam pencitraan, dan tidak menggunakan buzzer untuk menyerang aktivis kritis,” ujar Neni.
Ia juga menambahkan bahwa dalam video tersebut tidak menyebut nama Dedi Mulyadi secara spesifik. “Kontennya bersifat umum untuk semua kepala daerah yang terpilih dalam Pemilihan Serentak 2024,” ujarnya.
Meski demikian, Neni mengakui bahwa ia memang pernah mengkritik kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam beberapa video. Namun, ia juga memberikan apresiasi kepada Dedi dalam kesempatan lain.
“Saya tidak menyerang secara pribadi. Kritik saya fokus pada kebijakan. Sama halnya dengan kritik yang saya tujukan kepada sejumlah pejabat publik lainnya,” katanya.
Sumber Berita: Tempo
Pegiat Pemilu Kena Doxing Setelah Fotonya Disebar Akun Instagram Diskominfo Jabar
