Panggung politik Indonesia selalu menyimpan kejutan kali ini, perhatian publik tersedot ke satu titik yang tampaknya sepele: sejumlah menteri sowan ke rumah Jokowi di Solo bahkan setelah masa jabatannya sebagai presiden resmi berakhir. Para tamu itu ada wajah-wajah penting: Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Pertanyaannya bukan sekadar “kenapa datang,” tapi lebih dalam: kenapa sekarang?
Dibalik gesture silaturahmi yang tampak cair dan bersahabat banyak pengamat mencium aroma politik yang tajam. Sowan ini terjadi pasca pertemuan yang tak kalah penting: Prabowo dan Megawati yang akhirnya bertemu setelah lama tak duduk bersama. Sebuah pertemuan politik yang menguatkan sinyal reshuffle, rekonsiliasi, atau bahkan reorientasi koalisi maka, sowan para menteri ke rumah Jokowi bukan sekadar kunjungan basa-basi melainkan bisa dibaca sebagai manuver: menjaga posisi, mencari perlindungan, atau memperkuat dukungan.
Ujang Komarudin, pengamat dari Universitas Al Azhar menyebut peristiwa ini sebagai bagian dari strategi politik untuk bertahan. Ada nuansa ingin tetap dekat dengan “pusat kekuasaan lama” demi memastikan eksistensi di kekuasaan yang baru apalagi, banyak menteri ini dikenal sebagai “anak ideologis” Jokowi, bukan Prabowo.
Refly Harun, pengamat hukum tata negara bahkan lebih keras. Ia mengkritisi pernyataan seorang menteri yang menyebut Jokowi masih sebagai “bos.” Dalam sistem presidensial, presiden baru adalah pemimpin tunggal maka pernyataan seperti itu, kata Refly, bisa membingungkan publik dan menciptakan ambiguitas loyalitas di tubuh kabinet.
Dalam diskursus politik Indonesia, istilah “matahari kembar” sudah lama dikenal. Ia mengacu pada situasi di mana ada dua tokoh kuat yang sama-sama memiliki pengaruh besar baik secara simbolik maupun praktis. Dalam konteks hari ini Jokowi dan Prabowo bisa dianggap dua matahari itu. Satu masih bersinar dari belakang layar sedangkan satu lagi sedang memulai terang dari kursi presiden.
Istilah lain yang tak kalah relevan adalah: satu perahu dua nahkoda bila “matahari kembar” lebih pada simbol dan pengaruh maka “dua nahkoda” adalah soal siapa yang benar-benar memegang kendali. Jika Jokowi terus mengarahkan, menyarankan atau bahkan memengaruhi arah kebijakan lewat loyalis-loyalisnya maka akan sulit bagi Prabowo untuk memimpin dengan tenang. Kapal bisa oleng, kompas bisa bingung, dan penumpang yakni rakyat menjadi terombang-ambing.
Pada titik ini loyalitas para menteri diuji apakah mereka akan bersandar pada kekuatan simbolik masa lalu atau tunduk pada kekuasaan formal yang sekarang? Atau justru bermain di dua kaki dengan kalkulasi politik yang rumit dan licin?
Dalam percakapan warung kopi, rakyat sering merasa hanya jadi penonton tapi mari kita telisik lebih dalam manuver elite seperti ini kalau disikapi dengan niat baik dan visi jangka panjang, sebenarnya bisa berdampak positif.
Pertama, munculnya dua kutub kekuatan meski tak resmi bisa menciptakan semacam check and balance informal. Meski Jokowi tak lagi berkuasa, kedekatan sebagian elite padanya bisa mencegah kekuasaan Prabowo menjadi terlalu mutlak ada “rem tangan” sosial yang bekerja dalam diam.
Kedua, kalau manuver ini dilandasi semangat menjaga keberlanjutan, maka program-program yang sudah dirasakan rakyat tak akan terbengkalai. Bisa kita bayangkan kalau Prabowo tiba-tiba ingin mengganti semua arah kebijakan Jokowi. Rakyat di desa yang sedang menanti jalan, jembatan, atau bansos bisa terkena dampaknya maka transisi yang cair dan kompromistis justru bisa menjaga stabilitas.
Ketiga, dalam jangka panjang persaingan pengaruh elite bisa membuka ruang kompetisi gagasan kalau Prabowo dan Jokowi punya gaya kepemimpinan dan prioritas yang berbeda, rakyat bisa melihat dan menilai sendiri. Lalu lewat saluran demokrasi yakni media, DPR pada pemilu mendatang rakyat bisa ikut mengarahkan jalannya bangsa.
Sudah tentu itu semua hanya mungkin terjadi jika para elite benar-benar berpikir untuk rakyat tapi kalau semua hanya demi jabatan, proyek, atau warisan kekuasaan maka kita hanya sedang menyaksikan opera kekuasaan yang menegangkan tapi nihil makna dan kita hanya mendapat debu dari gemuruh langkah mereka.
Fenomena sowan ke Jokowi juga membuka perbincangan tentang peran mantan presiden dalam politik nasional pada banyak negara, mantan presiden memilih diam, menepi, atau menjadi tokoh moral. Sementara di Indonesia, kultur politik kita belum punya “jarak sakral” itu justru sering kali mantan presiden tetap memegang peran besar secara tidak langsung.
Jokowi, dengan jaringan loyalis dan infrastruktur politiknya jelas belum selesai. Bahkan bisa dibilang, ia sedang merangkai bentuk baru dari kekuasaan. Iya,kekuasaan pasca-kekuasaan.
Apakah ini berbahaya? Belum tentu tapi jika tidak dikawal, bisa menciptakan kebingungan arah dan krisis kepemimpinan. Rakyat bisa tersesat dalam kabut manuver elite sementara masalah-masalah nyata seperti harga beras, akses kesehatan, atau pendidikan tetap menggantung.
Sowan para menteri ke rumah Jokowi adalah peristiwa kecil yang memuat pesan besar,ia menunjukkan bahwa politik Indonesia belum selesai dengan dirinya sendiri. Loyalitas masih sering kabur,kekuasaan belum mengenal masa pensiun dan rakyat, masih sering jadi penonton daripada pelaku utama.
Namun, kita tidak boleh lelah berharap dalam setiap drama kekuasaan selalu ada celah bagi kebaikan. Bila para elite mau menahan ego mengutamakan rakyat dan menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah bukan warisan maka sowan bisa menjadi jembatan bukan batu sandungan.
Kita harus terus menerus mengingatkan bahwa politik bukan soal siapa yang disalami tapi siapa yang dibela. Bukan soal kursi yang dijaga, tapi siapa yang dijaga dari penderitaan.
Diantara dua matahari dan dua nahkoda, semoga kapal bernama Indonesia tak kehilangan arah.
Subang,15 April 2025
Hegar Dinandaru Shobron
Pegiat RB Tunas Aksara
Pamanukan
