Nitikan.id – Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang kerap dijuluki “Gubernur Konten,” dikenal luas karena pendekatan komunikasinya yang masif melalui media sosial. Namun, di balik popularitasnya, strategi pencitraan politik Dedi menuai kritik tajam. Praktik yang dinilai manipulatif ini dianggap mengabaikan substansi kebijakan dan menciptakan persepsi publik yang tidak utuh, sebagaimana disoroti dalam sejumlah penelitian akademik dan laporan media.
Manipulasi Persepsi Lewat Media Sosial
Dedi aktif menggunakan platform YouTube untuk menampilkan berbagai kebijakan, seperti program pendidikan karakter yang mengirim pelajar “nakal” ke barak militer. Dalam video-videonya, ia sering tampil emosional saat berinteraksi dengan siswa, membangun narasi bahwa kebijakan ini efektif dan humanis.
Namun, laporan BBC News Indonesia (2025) menyebut program tersebut tidak memiliki dasar hukum, kajian ilmiah, maupun kurikulum yang jelas. Penelitian Wardle dan Derakhshan (2017) dalam Information Disorder mengingatkan bahwa narasi media sosial yang terkurasi secara emosional dapat menyesatkan publik dan membentuk persepsi yang bias.
Kebijakan Kontroversial dan Erosi Kepercayaan Publik
Beberapa kebijakan Dedi seperti pelarangan study tour dan pemecatan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok diumumkan secara dramatis di hadapan publik. Meski menarik perhatian media, pendekatan ini dinilai populis dan tidak menyentuh akar persoalan pendidikan.
Tempo (2025) mengkritik langkah tersebut sebagai bentuk pencitraan yang mengabaikan proses dan substansi. Sementara itu, kebijakan barak militer menuai penolakan dari orang tua siswa di Bekasi dan dilaporkan ke Komnas HAM (Kompas.com, 2025). Penelitian Citrin dan Stoker (2018) dalam Annual Review of Political Science menyatakan bahwa kebijakan yang tidak autentik cenderung merusak kepercayaan publik — hal yang tampak dari munculnya spanduk protes di Cirebon yang menyebut Dedi “berlebihan dalam pencitraan.”
Emosi Publik dan Polarisasi Sosial
Meski menuai kritik, pencitraan Dedi tetap mendapat dukungan dari sebagian warganet. Di platform X (sebelumnya Twitter), akun @davinnhayes memujinya sebagai ancaman bagi “oknum yang tidak ingin maju.” Namun, menurut Lau dan Redlawsk (2006) dalam The Feeling Thermometer, persepsi berbasis emosi sering kali tidak realistis dan rentan terhadap manipulasi.
Kritik juga datang dari tokoh politik seperti Tamsil Linrung yang menyebut kebijakan Dedi sebagai “putus asa” (Kompas.com, 2025). Penelitian Bennett dan Iyengar (2008) dalam Journal of Communication menegaskan bahwa paparan berlebihan terhadap narasi manipulatif justru dapat melemahkan partisipasi politik masyarakat.
Dorongan Menuju Transparansi dan Akuntabilitas
Para pengamat menyarankan agar Dedi mulai menyeimbangkan strategi komunikasinya dengan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Journal of Indonesian Education (2022) mengkritisi minimnya dasar akademik dalam kebijakan pendidikan Dedi. Selain itu, peningkatan literasi media masyarakat menjadi penting agar informasi dari media sosial bisa diverifikasi secara mandiri.
Sebagaimana dilaporkan detik.com (2025), transparansi digital yang diusung oleh Dedi harus diimbangi dengan akuntabilitas nyata, agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap kepercayaan publik.
Kesimpulan
Dedi Mulyadi berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat melalui pendekatan digital. Namun, strategi pencitraan yang berlebihan, manipulatif, dan kontroversial telah memunculkan kekhawatiran terkait integritas kebijakan dan potensi polarisasi sosial. Ke depan, keseimbangan antara popularitas dan kebijakan yang substansial menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan kepemimpinannya.
