Bandung, Nitikan.id — Penunjukan Mardigu Wowiek Prasantyo sebagai Komisaris Bank BJB pada April 2025 memicu kehebohan publik dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Sosok yang dikenal sebagai “Bossman Sontoloyo” itu kini resmi menduduki jabatan strategis di bank milik Pemerintah Daerah Jawa Barat, meski memiliki rekam jejak yang dipenuhi kontroversi, baik dalam dunia usaha maupun kehidupan pribadi.
Masyarakat mempertanyakan alasan di balik pengangkatan ini, terutama karena Mardigu pernah terseret dalam kasus hukum dan konflik etik, termasuk yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta skandal rumah tangga yang menjadi konsumsi publik.
Kasus Santara dan Peringatan OJK
Salah satu kasus paling menonjol adalah pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh PT Santara Daya Inspiratama, perusahaan crowdfunding milik Mardigu. Pada Desember 2022, OJK menjatuhkan sanksi berupa Perintah Tindakan Tertentu (PTT) karena Santara terbukti melanggar ketentuan dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020, khususnya Pasal 40 ayat (4) dan angka (8).
Dalam pernyataan resminya saat itu, OJK menyebut, “Santara dilarang menambah penerbit efek dan pemodal baru hingga seluruh efek yang diterbitkan tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hal ini dilakukan demi perlindungan investor dan menjaga integritas pasar modal.”
Sejumlah investor mengaku kesulitan menarik dana mereka, yang memicu kecaman di media sosial. Meskipun OJK menegaskan bahwa permasalahan tersebut lebih bersifat operasional dan belum memenuhi unsur pidana penipuan, kasus ini tetap menimbulkan preseden negatif terhadap reputasi Mardigu sebagai pelaku usaha di sektor keuangan.
Skandal Perselingkuhan dan Drama Hukum
Tak hanya soal bisnis, kehidupan pribadi Mardigu juga menjadi sorotan tajam publik. Pada November 2023, ia terseret dalam skandal perselingkuhan dengan Destaza Hidayat, istri dari seorang pria bernama Muhammad Hanif Wicaksono. Perselingkuhan tersebut diduga terungkap setelah istri sah Mardigu, Dhita, menemukan bukti berupa tiket pesawat dan pemesanan hotel atas nama Destaza di Novotel Mangga Dua.
Yang mengejutkan, justru Hanif—suami dari Destaza—yang dipolisikan oleh Mardigu atas tuduhan pencemaran nama baik di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hanif kemudian dipenjara, memicu perdebatan publik soal ketimpangan kekuasaan dan keadilan hukum.
Skandal ini semakin mencuat ke publik setelah anak Destaza melaporkan kepada warga sekitar bahwa Mardigu adalah “selingkuhan ibunya,” dan sempat menimbulkan kegaduhan di lingkungan tempat tinggal mereka. Kasus ini mencoreng citra Mardigu di tengah masyarakat, dan semakin menegaskan bahwa sosoknya sarat polemik.
Isu Kedekatan Politik: Helmi Yahya dan Dedi Mulyadi
Di balik pengangkatan ini, muncul dugaan bahwa Mardigu mendapat posisi tersebut bukan hanya karena latar belakang bisnisnya, tetapi juga berkat kedekatannya dengan figur-figur politik. Nama Helmi Yahya, yang kerap tampil bersamanya dalam berbagai forum publik dan diskusi digital, disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang berada di balik layar.
Selain itu, Dedi Mulyadi—tokoh Jawa Barat yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan daerah—juga dikaitkan dengan proses pengangkatan ini. Dugaan ini semakin menguat seiring tidak adanya penjelasan resmi yang memuaskan dari pihak Bank BJB maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Respons Publik: Kritik Makin Keras
Media sosial ramai dengan kritik terhadap keputusan tersebut. Banyak warganet menyayangkan bahwa seorang yang pernah mendapat sanksi dari OJK dan terlibat skandal rumah tangga bisa dipilih untuk memegang tanggung jawab besar dalam lembaga keuangan daerah.
“Integritas itu penting, apalagi di posisi komisaris bank. Bagaimana publik bisa percaya?” tulis salah satu pengguna platform X. Tagar #KomisarisKontroversial dan #BJBTrending pun sempat viral di berbagai platform media sosial.
Kesimpulan
Pengangkatan Mardigu Wowiek Prasantyo sebagai Komisaris Bank BJB menjadi gambaran peliknya relasi antara politik, bisnis, dan moralitas publik. Meski secara hukum belum terbukti melakukan penipuan atau kejahatan serius, rekam jejak kontroversialnya patut dipertimbangkan secara lebih dalam dalam konteks jabatan publik.
Pertanyaan yang kini bergema di ruang publik adalah: apakah ini bentuk kepercayaan terhadap kapasitas bisnis, atau sekadar akomodasi politik belaka?
