Subang,Nitikan.Id- Kabupaten Subang kembali menghadapi ancaman serius akibat siklus banjir tahunan yang kian mengkhawatirkan. Bukan sekadar genangan air musiman, bencana ini telah menjelma menjadi penghambat utama kemajuan daerah, memicu efek domino yang melumpuhkan sektor pendidikan, menggerus ekonomi warga, serta merusak infrastruktur yang tengah dibangun.
Kondisi tersebut kembali dirasakan warga Subang akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Pantura dan dataran rendah dalam beberapa waktu terakhir. Banjir meluas di sejumlah kecamatan, mengganggu aktivitas sosial, ekonomi, dan layanan publik. Situasi ini mendapat sorotan serius dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Miftahul Huda Subang.
Pernyataan sikap ini disampaikan oleh BEM Institut Miftahul Huda Subang pada 29 Januari 2025, yang menegaskan bahwa banjir tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar fenomena tahunan.
Di sektor pendidikan, banjir yang merendam sejumlah wilayah Pantura dan dataran rendah Subang memaksa puluhan sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang, sedikitnya 27 sekolah terdampak banjir di beberapa kecamatan. Akibatnya, ribuan siswa kehilangan waktu belajar efektif karena ruang kelas terendam air dengan ketinggian signifikan.
Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran secara jangka panjang. Di wilayah yang mengalami banjir kronis, risiko penurunan literasi hingga meningkatnya angka putus sekolah menjadi ancaman nyata.
Dampak banjir juga menggerus sektor ekonomi kerakyatan. Lahan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Subang kerap mengalami fuso atau gagal panen akibat genangan air berkepanjangan. Aktivitas pasar rakyat terganggu, sementara distribusi logistik terhenti ketika akses jalan utama terputus.
Situasi tersebut berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat dan berpotensi mendorong peningkatan angka kemiskinan di wilayah terdampak banjir.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur daerah seolah berjalan di atas ketidakpastian. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan dan inovasi, justru terserap untuk perbaikan darurat jalan rusak, jembatan tergerus, serta sistem drainase yang belum mampu menampung debit hujan ekstrem.
Kerusakan akses jalan penghubung antar-kecamatan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga memperlambat roda ekonomi dan pelayanan publik secara permanen.
“Banjir bukan lagi sekadar tamu tahunan, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi Subang. Jika tidak ada langkah radikal dalam mitigasi bencana dan perbaikan sistem hulu–hilir, maka kita sedang mempertaruhkan ekonomi serta pendidikan anak cucu kita,” ujar Adri Korinendi, Sekretaris Jenderal BEM Institut Miftahul Huda Subang.
Melalui pernyataan sikap tersebut, BEM Institut Miftahul Huda Subang mendorong pemerintah daerah agar segera mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor. Langkah ini dinilai krusial agar Kabupaten Subang tetap mampu bertumbuh di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin ekstrem.(Red)
