Jakarta, Nitikan.id –
Pemerintah tengah mengkaji perubahan besar dalam sistem distribusi gas Elpiji subsidi 3 kilogram. Dalam skema baru yang sedang digodok, warung kelontong akan ditetapkan sebagai sub pangkalan resmi Pertamina, menggantikan peran pengecer yang selama ini mendistribusikan gas bersubsidi secara luas di lingkungan masyarakat.
Langkah ini diambil guna mempersingkat rantai distribusi sekaligus memastikan subsidi Elpiji 3 kg tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait potensi terbatasnya pasokan Elpiji subsidi jika distribusi dipersempit.
“Sekarang dalam proses bertahap, sudah sebagian warung menjadi sub pangkalan dan sudah mulai berjalan. Regulasi ini hampir final dan akan segera kami umumkan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (9/5/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.
Dalam aturan baru tersebut, pembelian Elpiji 3 kg hanya diperbolehkan melalui pangkalan dan sub pangkalan resmi yang terdaftar di sistem digital Pertamina. Hal ini diharapkan bisa memperketat pengawasan serta mencegah praktik penyimpangan yang selama ini kerap terjadi dalam penyaluran subsidi energi.
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk badan pengawas khusus untuk memastikan distribusi Elpiji subsidi berjalan sesuai ketentuan. “Tidak adil kalau subsidi BBM senilai Rp 135–170 triliun diawasi BPH Migas, sementara subsidi Elpiji Rp 80–87 triliun hanya diawasi tujuh orang,” tegasnya.
Terkait bentuk badan pengawas tersebut, saat ini pemerintah tengah mengkaji dua opsi: apakah akan membentuk lembaga bersifat ad-hoc atau permanen melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Penataan ulang distribusi ini merupakan respons atas gagalnya skema distribusi sebelumnya pada Februari 2025, yang menyebabkan kelangkaan Elpiji 3 kg di banyak daerah dan melonjaknya harga akibat keterbatasan pasokan.
Dengan menjadikan warung kelontong sebagai sub pangkalan, pemerintah berharap distribusi tetap menjangkau masyarakat secara langsung, namun dalam sistem yang lebih terkontrol dan tercatat secara digital.
“Kami sudah cukup belajar dari kejadian Februari lalu. Saya tidak akan mundur selangkah pun untuk memastikan distribusi subsidi ini tepat sasaran,” pungkas Bahlil.
