Di negeri yang mengaku demokratis ini, ada satu pemandangan yang selalu berulang seperti sinetron kejar tayang: setiap kali jalan dicor, gedung diresmikan atau plang proyek dipasang, rakyat berbondong-bondong mengucapkan terima kasih kepada pejabat. Spanduk dibentang, baliho dipajang, nama dicetak besar-besar, seolah-olah aspal dan beton itu keluar dari kantong pribadi sang pejabat. Padahal, di balik seremoni dan senyum kamera, ada ironi yang jarang disadari: kewajiban jabatan dipuja layaknya prestasi dan di situlah mental feodal diam-diam masih hidup, meski kita sudah lama pindah rumah ke alam demokrasi.
Dalam logika negara modern, kepala desa, kepala daerah atau kepala negara dipilih bukan untuk jadi pahlawan dadakan, apalagi dermawan pembangunan. Ia dipilih karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Jalan dibangun karena rakyat butuh jalan, sekolah dibangun karena anak-anak perlu belajar, puskesmas dibangun karena orang sakit butuh berobat. Semua itu dibiayai uang publik, direncanakan lewat anggaran dan memang menjadi tugas pokok jabatan. Kalau itu dianggap prestasi, sama saja seperti memuji tukang parkir karena mau meniup peluit atau memuji dokter karena mau pakai sarung tangan saat operasi.
Disinilah penting memahami perbedaan mendasar antara feodalisme dan demokrasi. Dalam feodalisme, kekuasaan bersifat turun-temurun dan vertikal. Penguasa berada di atas sedangkan rakyat di bawah. Hubungannya personal dan emosional, diikat oleh loyalitas dan rasa tunduk. Apa pun yang diberikan penguasa, meski berasal dari keringat rakyat tetap dipersepsikan sebagai kebaikan hati. Sebaliknya, demokrasi berdiri diatas prinsip kesetaraan warga negara. Kekuasaan bersumber dari rakyat, dijalankan lewat mandat dan dibatasi oleh aturan. Tidak ada hadiah yang ada adalah hak dan kewajiban yang saling mengikat.
Masalahnya, kebiasaan memuja kewajiban ini tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari satu mental jadul yang masih betah nongkrong di kepala kita yakni mental feodal. Dalam sistem feodal penguasa adalah tuan dan rakyat adalah kawula. Apa pun yang dilakukan penguasa, meski itu hak rakyat tetap dianggap kemurahan hati. Rakyat tidak memposisikan diri sebagai pemilik kedaulatan, melainkan sebagai penerima belas kasih maka wajar jika membangun jembatan saja bisa terasa seperti menurunkan wahyu dari langit.
Mental feodal ini licin, ia tidak selalu datang dengan mahkota dan singgasana. Ia bisa hadir dalam bentuk senyum ramah pejabat, sapaan “bapak” dan narasi pengabdian yang dibungkus slogan. Ia hidup dalam kalimat, “Ya namanya juga pemimpin, sudah baik kok,” bahkan ketika jalan berlubang, sekolah reyot dan pelayanan publik bikin orang pengen meditasi tingkat tinggi. Feodalisme modern bekerja bukan dengan cambuk tapi dengan rasa sungkan, ewuh pakewuh dan takut dibilang tidak tahu terima kasih.
Dalam demokrasi, relasi itu seharusnya dibalik, rakyat bukan kawula melainkan warga negara. Status ini membawa dua hal sekaligus: kewajiban dan hak. Salah satu kewajiban paling konkret warga negara adalah membayar pajak. Pajak bukan sumbangan sukarela, bukan pula sedekah ikhlas. Ia adalah iuran wajib yang menjadi bahan bakar negara untuk menjalankan pelayanan publik. Jalan, sekolah, rumah sakit, gaji aparatur semuanya berdiri di atas uang pajak.
Karena itu, membayar pajak otomatis melahirkan hak. Warga negara berhak dilayani dengan baik, berhak mendapat fasilitas publik yang layak dan berhak menuntut akuntabilitas. Hak ini bukan bonus kesopanan, melainkan konsekuensi logis dari kewajiban yang sudah ditunaikan. Ketika pajak dibayar, rasa sungkan seharusnya hilang yang ada justru keberanian bertanya: uang saya dipakai untuk apa, hasilnya di mana dan siapa yang bertanggung jawab.
Dititik inilah kewajiban pejabat sering berubah jadi jasa.Infrastruktur yang seharusnya menjadi hak warga diposisikan sebagai hadiah. Kritik dianggap kurang ajar, evaluasi dipersepsikan sebagai serangan pribadi. Rakyat diminta bersabar, mengerti dan maklum. Padahal bersabar itu urusan iman, sedangkan pelayanan publik itu urusan kontrak sosial namun dua hal ini sering dicampur aduk sampai rasanya seperti es campur kebijakan publik.
Lebih lucunya lagi, mental feodal ini sering dirayakan dengan penuh kesadaran, nama pejabat ditulis besar di prasasti proyek seolah-olah beton dan aspal keluar dari rekening pribadinya. Padahal yang keluar justru pajak rakyat, retribusi warga dan dana publik yang sejak awal memang dialokasikan untuk itu tapi karena relasinya feodal, rakyat diajak merasa berutang budi. Sudah dibangunkan kok masih protes, sudah diperhatikan kok masih kritik. Logika ini persis hubungan majikan dan pembantu bukan negara dan warga negara.
Feodalisme juga membuat standar prestasi jadi rendah. Yang penting terlihat bekerja, bukan bekerja dengan benar. Yang penting ada proyek, bukan manfaat. Yang penting ada gunting pita, bukan kualitas. Maka pembangunan sering berhenti di foto, bukan di fungsi. Jalan bagus untuk diresmikan, tapi cepat rusak. Gedung megah untuk dipamerkan, tapi sepi digunakan. Semua sah-sah saja, asal citra terjaga dan rakyat tetap manut.
Padahal dalam demokrasi, pengawasan dan kritik justru merupakan napas utama. Warga negara yang baik bukan hanya yang patuh membayar pajak tapi juga yang aktif mengawasi, mengkritisi, dan mengingatkan. Kritik bukan tanda kebencian melainkan bentuk kepedulian. Pengawasan bukan upaya menjatuhkan melainkan mekanisme agar kekuasaan tetap waras. Tanpa itu, demokrasi hanya tinggal upacara lima tahunan.
Mental warga negara berbeda dengan mental feodal. Warga negara bertanya: anggarannya berapa, kualitasnya bagaimana, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Warga feodal bertanya: kapan terima kasihnya, siapa yang harus dipuji, siapa yang tidak boleh dikritik. Yang satu rasional, yang lain emosional. Yang satu sehat untuk demokrasi, yang lain subur untuk kultus individu.
Ironisnya, feodalisme sering dibungkus narasi kesopanan. Kritik dianggap kasar, tuntutan dianggap tidak tahu diri. Padahal sopan itu soal cara, bukan soal diam. Mengkritik kebijakan bukan berarti kurang ajar, justru itu tanda peduli yang tidak sopan adalah menyalahgunakan jabatan sambil minta dipuji.
Selama mental feodal ini masih hidup, demokrasi kita akan pincang. Kita sibuk memilih pemimpin tapi lupa memperlakukan mereka sebagai pelayan publik. Kita rajin berterima kasih tapi malas bertanya. Kita mudah terharu oleh proyek tapi jarang mengecek dampaknya. Kemudian para pemimpin yang seharusnya malu jika kewajibannya tidak selesai, justru bangga karena kewajibannya dianggap prestasi.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti kagum pada hal-hal yang seharusnya normal. Jalan dibangun itu wajar. Sekolah diperbaiki itu standar. Layanan kesehatan berjalan itu keharusan. Luar biasa itu justru jika semua itu dilakukan dengan jujur, tepat sasaran tanpa korupsi dan benar-benar memihak rakyat kecil. Disitulah prestasi sebenarnya bukan di spanduk terima kasih.
Kalau tidak, feodalisme akan terus hidup, beranak-pinak di balik baliho serta seremoni dan kita pun akan terus menjadi rakyat yang sibuk bersyukur pada pejabat, lupa bahwa kedaulatan sejatinya ada di tangan kita sendiri.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat RB Tunas Aksara
Pamanukan
