Nitikan.id – Organisasi penelitian independen Yayasan Institut Sumber Daya Dunia atau World Resource Institute (WRI) Indonesia meminta semua pihak untuk mewaspadai kebakaran hutan dan lahan yang rentan terjadi terutama saat tahun politik.
“Beberapa analisis dari beberapa lembaga riset menyebutkan bahwa kecenderungan di Indonesia ketika tahun-tahun pilkada, tahun-tahun setelah tahun pemilihan kepala daerah atau pemilu, ini biasanya deforestasi akan naik,” kata Direktur Program WRI Indonesia Arief Wijaya sebagaimana dilansir dari Antaranews.
Arief menyampaikan bahwa kasus deforestasi hutan dan lahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik karena hal itu terkait dengan janji-janji politik calon kepala daerah.
Ketika mereka terpilih dan menduduki kursi jabatan kepala daerah, maka pemberian izin pembukaan hutan dan lahan tak bisa terelakkan yang berakibat terjadinya peningkatan angka deforestasi di Indonesia.
“Ketika mereka terpilih, pemberian ini biasanya di tahun-tahun lalu atau dekade lampau juga kemudian berusaha untuk direalisasikan yang berakibat pada naiknya laju kerusakan hutan,” ujar Arief.
Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama sembilan tahun terakhir, kasus kebakaran hutan dan lahan tertinggi terjadi saat pemilu dan setahun usai pesta demokrasi berlangsung.
Pada 2014, luas hutan dan lahan yang terbakar hanya sebanyak 44 ribu hektare, lalu meningkat signifikan menembus angka 2,6 juta hektare pada 2015, kemudian turun lagi menjadi 438 ribu hektare pada 2016.
Kasus kebakaran hutan dan lahan kembali turun ke angka 165 ribu hektare pada 2017, lalu bergerak naik ke 529 ribu hektare pada 2018, serta melesat menjadi 1,6 juta hektare hutan dan lahan yang terbakar pada 2019.
Selanjutnya kasus kebakaran hutan dan lahan tercatat turun ke angka 296 ribu pada 2020, lalu naik sedikit ke angka 358 ribu hektare pada 2021, serta kembali turun hingga ke angka 204 ribu hektare hutan dan lahan terbakar pada 2022.
Pada 25 Januari 2023; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sempat menuturkan bila menjelang tahun politik biasanya orang lalai karena sibuk kerja mengurusi persiapan pemilu yang membuat perhatian kurang waspada dalam menjaga hutan dan lahan dari ancaman api.
Ia lantas mengingatkan semua pemimpin daerah untuk meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga hutan dan lahan yang rawan terbakar di wilayah masing-masing.
Dan yang terbaru adalah beberapa pekan yang lalu ketika pemerintah mengampuni kejahatan kehutanan (meminjam istilah Walhi), seluas 3,3 juta hektar melalui mekanisme pasal UU Cipta Kerja yang rentan menjadi ruang transaksional di tahun politik.
