Bandung, Nitikan.id – Sebuah akun anonim bernama “DigitalGhostt” mengklaim telah menguasai 4,6 juta data pribadi warga Jawa Barat. Melalui unggahan di platform media sosial X (dulu Twitter), pada Rabu, 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB, akun tersebut mempertanyakan sistem pertahanan siber Indonesia dan menyindir lemahnya pengamanan data oleh lembaga pemerintah.
“Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah ia tertidur di atas tumpukan uang?” tulis akun tersebut dalam bahasa Inggris.
Unggahan itu disertai tangkapan layar dari forum dark web yang memperlihatkan penawaran sebuah database bertajuk “4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]”. Dalam gambar tersebut, tampak logo resmi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Deskripsi yang ditampilkan mencakup sejumlah data sensitif, mulai dari nama lengkap, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, hingga pekerjaan.
Meski keaslian data tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, unggahan tersebut telah memicu kekhawatiran luas dan berpotensi menjadi salah satu insiden kebocoran data terbesar di wilayah Jawa Barat.
DigitalGhostt diketahui sebagai pengguna aktif forum gelap (dark web) yang memiliki reputasi tinggi dalam komunitas peretas. Ia juga disebut-sebut sebagai sosok yang sama di balik pembobolan 700 ribu data milik Kementerian Pertahanan RI, menurut unggahan akun @H4ckmanac.
Menanggapi isu ini, pakar keamanan siber dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Budi Rahardjo, menyatakan bahwa meskipun perlu diverifikasi lebih lanjut, klaim dari pelaku berpotensi benar.
“Biasanya, kalau kasus seperti ini memang benar adanya. Meski harus kita verifikasi dulu, tapi indikasi awal menunjukkan kemungkinannya besar bahwa kebocoran itu betul terjadi,” ujar Budi saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengaku baru mengetahui dugaan kebocoran ini. Ia menegaskan akan segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Saya akan segera memanggil Diskominfo dan berkoordinasi dengan Tim Siber Polda Jabar untuk menyelidiki masalah ini. Identitas warga harus dilindungi, tidak boleh disalahgunakan. Ini serius, karena 4,6 juta data berarti sekitar 9 persen dari populasi warga Jabar yang terancam,” kata Erwan.
Ia juga menambahkan bahwa penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar kasus ini tidak melebar dan berdampak lebih luas.
Di luar kebocoran data warga Jabar, akun yang sama juga mengunggah sejumlah tawaran data pribadi lainnya. Beberapa di antaranya termasuk data konsumen perusahaan pembiayaan Kreditplus, database milik e-commerce Blibli (Djarum Group), data internal Polri, informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta database dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).
Kasus ini menambah deretan panjang insiden kebocoran data di Indonesia dan kembali menegaskan pentingnya penguatan sistem keamanan siber di instansi pemerintahan maupun sektor swasta. Pemerintah pusat diharapkan segera turun tangan untuk melakukan investigasi menyeluruh serta meninjau ulang kebijakan perlindungan data pribadi di era digital.
