Rasanya aneh membaca dua kabar dalam satu tarikan napas. Di satu sisi, pemerintah daerah menerima penghargaan nasional, naik panggung, bersalaman dengan pejabat pusat, berfoto dengan latar belakang spanduk besar bertuliskan akuntabilitas dan reformasi birokrasi. Di sisi lain, delapan warga pulang tanpa napas karena miras oplosan. Yang satu dirayakan dengan tepuk tangan. Yang lain diantar dengan doa dan tangis.
Ironinya bukan pada penghargaannya. Tidak ada yang salah dengan prestasi. Wajar jika sebuah daerah bangga ketika disebut dalam forum nasional. SAKIP Award adalah tanda bahwa kinerja birokrasi dinilai baik, laporan rapi, program terukur. Menjadi tuan rumah acara hibah barang rampasan KPK juga bukan perkara kecil. Itu menunjukkan posisi yang diperhitungkan dalam tata kelola pemerintahan.
Namun kehidupan tidak berlangsung di dalam laporan kinerja. Ia berlangsung di kampung-kampung, di jalanan, di obrolan warung kopi, di grup keluarga yang mendadak sunyi ketika kabar kematian datang. Di situ, delapan nyawa terasa jauh lebih nyata daripada satu plakat penghargaan.
Miras oplosan bukan cerita baru. Ia seperti penyakit musiman yang selalu kembali, hanya menunggu waktu dan kelengahan. Setiap kali ada korban, kemarahan muncul. Setelah itu, perhatian perlahan surut. Lalu berulang lagi. Pertanyaannya sederhana: jika tata kelola sudah begitu baik sampai mendapat penghargaan, mengapa tragedi seperti ini masih terjadi?
Tentu ada yang berargumen bahwa ini soal tanggung jawab individu penjual dan pembeli. Tidak semua bisa dibebankan kepada pemerintah. Itu benar. Tetapi bukankah fungsi dasar negara adalah melindungi warganya? Bukankah pencegahan seharusnya lebih diutamakan daripada penyesalan?
Ironi ini menghadirkan dua wajah yang kontras. Satu wajah tampil di panggung nasional: rapi, percaya diri, penuh angka capaian dan indikator keberhasilan. Wajah lainnya hadir di gang-gang sempit: tempat keluarga berduka, tempat tetangga bergotong royong membantu biaya pemakaman, tempat pertanyaan sederhana bergema, “Kok bisa?”
Tidak ada yang anti prestasi. Semua ingin daerahnya maju. Namun kemajuan seperti apa yang ingin dibanggakan? Apakah kemajuan itu hanya terlihat dalam presentasi dan seremoni, atau juga terasa dalam rasa aman sehari-hari?
Ada kegelisahan ketika penghargaan lebih cepat menyebar di media sosial dibanding kabar duka. Seolah-olah foto panggung lebih menarik daripada upaya memastikan tidak ada lagi botol oplosan beredar. Seolah-olah tepuk tangan lebih nyaring daripada sirene ambulans.
Padahal ukuran keberhasilan pemerintahan pada akhirnya sederhana: seberapa aman warganya, seberapa kecil risiko tragedi yang sebenarnya bisa dicegah. Tragedi miras oplosan bukan sekadar soal minuman beracun. Ia sering terkait dengan pengangguran, tekanan ekonomi, kurangnya ruang ekspresi anak muda, dan lemahnya pengawasan. Ia adalah gejala dari persoalan sosial yang lebih dalam.
Penghargaan administratif dan tragedi sosial berjalan di dua jalur yang berbeda. Yang satu mengukur kepatuhan pada sistem dan kualitas pelaporan. Yang lain menguji kepekaan, ketegasan, dan kehadiran nyata di tengah masyarakat. Ketika keduanya muncul bersamaan, publik secara alami akan membandingkan.
Yang dibutuhkan bukanlah mempertentangkan keduanya, melainkan menyadari bahwa prestasi birokrasi belum tentu berarti perlindungan sosial sudah maksimal. Penghargaan seharusnya menjadi titik tolak untuk bekerja lebih baik, bukan garis akhir yang meninabobokan.
Momen seperti ini justru menjadi ujian kepemimpinan. Apakah ada empati yang kuat dan terlihat? Apakah ada langkah konkret yang segera diumumkan? Apakah tragedi ini dijadikan momentum pembenahan serius, atau hanya menjadi berita satu siklus?
Karena pada akhirnya, plakat penghargaan akan tersimpan di lemari atau terpajang di dinding kantor. Sementara yang tinggal di masyarakat adalah ingatan tentang siapa saja yang pergi terlalu cepat dan apakah setelah itu keadaan benar-benar berubah.
Daerah boleh naik panggung nasional dan merasa bangga. Itu sah. Namun jangan sampai ada panggung lain yang lebih sunyi: pemakaman yang bertambah karena kelalaian yang sama berulang.
Jika penghargaan adalah tanda bahwa jalur administrasi sudah benar, maka keselamatan warga adalah tujuan akhirnya. Tanpa itu, semua tepuk tangan terasa hampa.
Semoga setelah lampu seremoni dipadamkan, perhatian terhadap kehidupan nyata justru semakin dinyalakan.
Oleh : Dimas Supriatna
Mahasiswa Institut Miftahul Huda Subang
