Saya ini orang desa,beneran desa, hidup begitu-gitu aja dengan aktifitas sehari-hari bangun pagi, salat subuh, bantu di sawah, makan, kerja, salat lagi, terus tidur. Kalau malam ronda kadang ngobrol soal bola atau pilpres sama bapak-bapak tetangga,selebihnya ya hidup berjalan begitu saja nggak pernah terlalu mikir rumit.
Akhir-akhir ini saya kepikiran, gara-gara ramai lagi soal ijazah Presiden Jokowi yanv katanya palsu,ada yang bilang asli tapi palsu (aspal),ada yang yakin palsu beneran. Ada pula 100% yakin itu cuma hoaks basi. Saya nggak mau langsung percaya tapi juga nggak bisa langsung menyangkal.
Pertanyaan saya sederhana : Apa iya, seorang Presiden yang sudah dua periode memimpin negara sebesar ini, bisa sampai ke puncak kekuasaan tanpa ijazah yang sah? Kalau memang benar palsu lalu sistem macam apa yang bisa membiarkannya lolos begitu saja? Dan kalau ijazahnya memang asli, kenapa urusannya jadi sepelik ini?
Gus Sabrang, putra Cak Nun, pernah bilang, “Kerumitan manusia adalah ketika ia menguasai banyak kosakata sehingga bisa mendefinisikan berbagai fenomena yang ada di sekelilingnya.” Artinya, makin pinter orang kadang makin rumit pula cara pikir dan hidupnya termasuk cara menyikapi hal yang sebenarnya sederhana.
Saya jadi ingat bapak saya dulu yang kalau ditanya soal hidup selalu jawab, “Yang penting bisa panen dan makan,anak-anak sehat, besar, bisa nikah, ya sudah.” Tak ada ambisi jadi sarjana apalagi pejabat,bahkan Presiden tapi zaman sekarang hidup nggak sesederhana itu. Orang bahkan bisa ribut hanya karena satu lembar kertas bernama ijazah.
Sebenarnya, ijazah itu apa sih? Kertas bukti,simbol bahwa seseorang pernah menempuh pendidikan di suatu institusi. Ia adalah bentuk legalitas, bukan realitas.
Orang bisa saja lulus kuliah tapi tak becus kerja. Sebaliknya, banyak yang tak lulus tapi jenius seperti Steve Jobs, Bill Gates, Haji Masagung, Hatta,Tan Malaka , bahkan Gus Dur mereka semua tak tamat kuliah tapi sumbangsih mereka luar biasa.
Sementara dinegeri kita, ijazah kadang jadi berhala,simbol suci. KTP-nya kaum intelektual. Tanpa itu, seolah kau bukan siapa-siapa. Kau bukan bagian dari sistem yang diakui.
Maka, ketika ada isu ijazah Jokowi palsu bukan hanya soal legalitas pribadi yang digugat tapi juga kepercayaan publik terhadap sistem karena jika benar palsu, bagaimana mungkin semua lembaga bisa meloloskan? Dari KPU, Bawaslu, DPR, sampai Mahkamah Konstitusi?
Kemudian jika tidak palsu, mengapa negara begitu susah membuktikannya? Bukankah cukup tunjukkan dokumen resmi dari UGM? Bahkan fotokopi ijazah pun bisa diperiksa keasliannya,kenapa malah mbulet,ruwet,ribet dan penuh drama?
Mungkin benar, bahwa negara kita ini terlalu sering menyembah simbol,kita cinta gelar,kita percaya pada formalitas tapi kita lupa bertanya tentang kualitas, integritas, dan kebermanfaatan.
Ada yang punya gelar panjang tapi mulutnya penuh dusta. Ada yang pakai toga dan jubah akademik tapi menyunat anggaran bansos maka ijazah bukan lagi ukuran moral tapi sekadar tiket masuk ke sistem yang sudah mapan.
Dalam konteks itu isu ijazah Jokowi menjadi penting bukan karena satu orang tapi karena sistem. Apakah kita sedang menatap cacat dalam sistem kita sendiri?
Ada ironi yang tak bisa saya abaikan bahwa kita hidup di negara dengan birokrasi yang ribetnya minta ampun. Untuk hal sepele seperti bikin KTP saja, harus mengurus terlebih dahulu surat pengantar RT-RW, fotokopi KK, sidik jari, foto, dan kadang sogokan tapi untuk urusan yang jauh lebih besar yaitu pencalonan presiden, kok bisa longgar?
Ini macam kamu masuk sekolah disuruh pakai seragam lengkap, sepatu hitam, dan ikat pinggang, tapi kepala sekolahnya sendiri ke kantor pakai sandal jepit. Lucu kan?
Jadi, kalau memang benar Jokowi punya ijazah yang sah, mengapa negara tidak segera membersihkan isu ini dengan terang-benderang? Mengapa yang terjadi justru saling tuduh, saling lapor dan pengadilan yang berlarut-larut?Apakah kita sedang menyaksikan pertunjukan teater kekuasaan yang penuh simbol tapi miskin kejujuran?
Tentunya,tulisan ini bukan sedang menghakimi Jokowi tapi mencoba menyelami, mengapa isu ini bisa berlarut-larut? Kenapa masyarakat kita begitu gampang terbelah antara fanatik buta dan pembenci fanatik?
Kita seolah kehilangan nalar waras. Padahal pertanyaan publik itu sah dan wajar,rakyat berhak tahu siapa yang memimpin mereka. Apakah orang itu sah secara legal dan moral,apakah prosesnya benar dan bisa diuji. Itu hak publik,bukan sekadar urusan pribadi.
Dalam ilmu filsafat, ada yang disebut simulacra. Sebuah kondisi ketika simbol menggantikan realitas. Misalnya, kita menghargai seseorang bukan karena dia baik, tapi karena dia punya jabatan,kita hormat bukan karena karakter, tapi karena gelar.
Begitu pula dalam politik,kadang kita tak peduli pada isi tapi hanya pada kulit maka ijazah pun bisa menjadi semacam simulacrum. Ia bukan lagi bukti kemampuan tapi simbol kekuasaan.
Lalu ketika simbol itu mulai diragukan yang dipertaruhkan bukan hanya nama seseorang tapi juga kepercayaan publik pada sistem yang selama ini membungkusnya.
Saya jadi mikir, bagaimana kalau saya yang dituduh ijazahnya palsu? Gampang saja. Saya tinggal tunjukkan ijazah asli saya berikut transkrip, foto waktu wisuda, dan teman-teman seangkatan. Selesai,kalau perlu bawa juga dosen wali dan pembimbing skripsi.Kenapa hal yang sesederhana itu jadi begitu sulit dilakukan oleh seorang kepala negara?
Jangan-jangan karena kita memang sudah terlanjur hidup dalam sistem yang ruwet dan penuh tabir? Dimana setiap hal harus melalui proses politik, negosiasi, pencitraan, dan kalkulasi elektabilitas?
Bagi saya ini semua bukan soal Jokowi pribadi tapi soal kultur yang sedang kita rawat,kita sedang menyembah kertas, bukan kualitas. Kita sibuk mencetak lulusan tapi tak peduli pada kejujuran.
Negara harusnya hadir untuk menjernihkan,bukan malah memperkeruh tapi dalam isu ini, negara seolah ikut bermain dalam kebingungan publik. Tidak ada sikap tegas,tak ada keterbukaan total. Hanya ada saling tuduh dan drama berkepanjangan.
Mungkin, kita sedang hidup di zaman di mana kebenaran bukan lagi soal fakta tapi soal siapa yang paling berkuasa mengendalikan narasi dan ketika narasi bisa direkayasa, maka rakyat hanya jadi penonton dalam teater simbolik yang tak pernah usai.
Lalu, bagaimana kita menyikapinya?
Pertama, jangan fanatik. Baik fanatik membela maupun menjatuhkan karena fanatisme mematikan nalar.
Kedua, harus tetap kritis karena pertanyaan publik harus dijawab dengan transparansi bukan dengan emosi atau ancaman.
Ketiga, dorong sistem untuk lebih terbuka jangan sampai kita jadi negara yang takut pada pertanyaan, tapi bangga pada simbol.
Karena jika sebuah bangsa takut pada pertanyaan maka bangsa itu sedang berjalan mundur dan jika simbol lebih dihargai daripada substansi maka kita bukan sedang membangun peradaban tapi sedang membungkus kekosongan.
Sebagai orang desa yang tak terlalu mengerti politik tinggi, saya hanya ingin berkata:
“Pak Jokowi, kalau memang punya ijazah asli tunjukkanlah dengan terbuka tidak ada yang perlu ditakutkan jika memang benar karena rakyat hanya ingin tahu bahwa mereka pernah dipimpin oleh orang yang jujur dan sah.”
Sederhana, bukan?
Tapi di negeri ini, kesederhanaan adalah kemewahan.
Subang, 16 April 2025
Hegar Dinandaru Shobron
Pegiat RB Tunas Aksara
