JAKARTA, NITIKAN.ID – Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kabar tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah sehari sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik dan hukum menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen persyaratan pendidikan Gibran.
Prasetyo sebelumnya membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Meski Budi Arie telah membenarkan kabar pengunduran diri tersebut, proses administrasi dan konstitusional tetap perlu dipastikan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus ditindaklanjuti melalui mekanisme formal di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Bagaimana Mekanisme Penggantian Wapres?
Apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden telah dinyatakan secara resmi, penggantinya tidak dipilih melalui pemilihan umum ulang. Mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan lebih terperinci mengenai proses tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Berdasarkan ketentuan tersebut, berikut tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
1. Pengunduran Diri Disampaikan Secara Tertulis
Proses diawali dengan pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden secara tertulis yang ditujukan kepada MPR.
Yusril menjelaskan bahwa surat tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan melalui mekanisme konstitusional.
2. MPR Menggelar Rapat Gabungan
Setelah terjadi kekosongan jabatan, MPR menggelar rapat gabungan paling lambat 3 x 24 jam. Rapat tersebut menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Selanjutnya, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil rapat dan persyaratan calon yang harus dipenuhi.
3. Presiden Mengusulkan Dua Nama
Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua orang calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Kedua calon harus disertai dokumen persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Usulan tersebut disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan berlangsung.
4. MPR Melakukan Verifikasi Calon
Sebelum pemilihan, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kedua calon. Tim ini bertugas memastikan bahwa seluruh persyaratan pencalonan telah terpenuhi sebelum nama kandidat dibawa ke sidang paripurna.
5. Sidang Paripurna Pemilihan
MPR kemudian menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Seluruh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD memiliki hak suara dalam pemilihan tersebut.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang menentukan salah satu calon.
6. Penetapan dan Pelantikan
Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Sebelum menjalankan tugasnya, Wapres baru mengucapkan sumpah atau janji jabatan dalam sidang MPR sesuai ketentuan konstitusi. Wakil Presiden pengganti tersebut hanya melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan, bukan memulai masa jabatan baru selama lima tahun.
Tidak Ada Plt Wakil Presiden
Bagaimana dengan pemerintahan selama jabatan Wakil Presiden kosong? Yusril menjelaskan bahwa konstitusi tidak mengatur adanya pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan tersebut.
Presiden tetap menjalankan pemerintahan dan melaksanakan kewenangannya hingga Wakil Presiden definitif terpilih dan dilantik. Dengan demikian, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghentikan roda pemerintahan.
Hingga Rabu malam (11/11/2026), publik masih menunggu keterangan resmi pemerintah dan tindak lanjut MPR terkait proses pengunduran diri Gibran. Kepastian mengenai status formal jabatan Wakil Presiden menjadi hal penting sebelum tahapan pemilihan pengganti dapat dijalankan.
Sebab, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pergantian pejabat setingkat Wakil Presiden bukan sekadar persoalan keputusan politik, melainkan harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan konstitusi.(red).
