Dalam politik Indonesia, ada satu kebiasaan yang awalnya tampak sepele, lalu menjadi rutin, lalu dianggap wajar, dan akhirnya nyaris seperti adat baru: presiden melempar kaus ke rakyat. Kebiasaan ini populer di era Joko Widodo, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, seolah-olah ia adalah bagian tak terpisahkan dari protokol kenegaraan. Padahal, jika ditelusuri, ini bukan tradisi negara, melainkan kebiasaan personal yang kebetulan dilakukan berulang-ulang.
Seperti kebiasaan apa pun, kalau terlalu sering dilakukan, lama-lama orang lupa bertanya: perlu nggak, sih?
Di masa Presiden Jokowi, lempar kaus dipersepsikan sebagai simbol kesederhanaan dan kedekatan. Presiden dianggap “nggak jaim”, mau bercanda, mau menyapa, dan tentu saja mau berbagi. Publik pun tertawa, media memotret, dan kaus melayang-layang seperti simbol keakraban dadakan. Masalahnya, yang dimulai sebagai gaya personal pelan-pelan berubah menjadi ekspektasi. Kalau presiden turun ke lapangan tanpa melempar apa pun, malah terasa ada yang kurang.
Di titik inilah kebiasaan berubah menjadi beban simbolik.
Secara fungsional, melempar kaus memang efisien. Tidak perlu turun dari kendaraan, tidak perlu menembus kerumunan, dan tidak perlu risiko diserbu. Cukup lempar, senyum, dan lanjut jalan. Namun kepemimpinan tidak pernah hanya soal efisiensi. Ia adalah soal pesan, visual, dan makna yang diam-diam direkam oleh publik.
Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi. Presiden, seberapa pun kuat mandatnya, tetaplah pelayan. Tapi dalam adegan lempar kaus, visualnya sering kali berbanding terbalik: presiden berdiri di posisi tinggi, rakyat di bawah. Presiden melempar, rakyat berebut. Ada yang melompat, ada yang tersenggol, ada yang pulang dengan kaus, ada yang pulang dengan cerita nyaris jatuh.
Ini bukan soal niat buruk. Ini soal simbol yang kurang elok.
Dalam budaya Timur yang sering kita banggakan saat memberi itu ada adabnya. Disodorkan, bukan dilempar. Diberikan dengan tangan, bukan dari atas. Bahkan dalam urusan sekecil memberi makanan ke tetangga, kita paham bahwa cara sering kali lebih penting daripada isi. Maka aneh rasanya ketika urusan simbolik sebesar relasi pemimpin dan rakyat justru disederhanakan menjadi lemparan.
Bandingkan dengan pemandangan di Timor Leste. Perdana Menteri Xanana Gusmão kerap terlihat merunduk, memeluk, bahkan mencium tangan rakyatnya, terutama anak-anak dan para lansia. Apakah itu murni ketulusan atau strategi pencitraan? Bisa diperdebatkan. Tapi secara visual, pesannya jelas: pemimpin menurunkan tubuhnya untuk menghormati rakyat, bukan meninggikan posisinya untuk disoraki.
Di Indonesia, kebiasaan lempar kaus yang dipopulerkan Jokowi sebetulnya tidak salah sebagai gaya personal. Masalahnya muncul ketika gaya itu dianggap standar yang harus diteruskan. Seolah-olah presiden berikutnya wajib melakukan hal yang sama agar terlihat “dekat dengan rakyat”. Padahal, kedekatan tidak pernah punya satu bentuk tunggal, apalagi satu koreografi.
Yang lebih ironis, kaus yang dilempar itu sendiri sering kali biasa saja. Bahannya standar, desainnya sederhana, dan ukurannya kadang tidak ramah realitas tubuh rakyat. Tapi karena ia datang dari presiden, kaus itu naik kasta. Dipakai ke kondangan, dipajang di lemari, bahkan dijadikan bukti pernah “diperhatikan negara”. Yang sakral bukan kausnya, melainkan siapa yang melempar.
Di sinilah kita perlu dewasa sebagai bangsa. Tidak semua kebiasaan presiden harus diwariskan. Tidak semua gaya personal layak dijadikan tradisi. Ada kebiasaan baik yang perlu dilanjutkan, ada juga yang cukup dikenang sebagai ciri zaman, bukan pedoman masa depan.
Ke depan, seiring meningkatnya kesadaran politik masyarakat, tuntutan terhadap kepantasan publik akan semakin tinggi. Rakyat tidak lagi cukup diberi suvenir. Mereka ingin dihargai sebagai subjek, bukan penonton yang menunggu lemparan. Mereka ingin pemimpin yang hadir dengan gestur memuliakan, bukan sekadar meramaikan.
Sudah waktunya kita mengakhiri politik lempar-melempar ini. Bukan karena kausnya, tapi karena maknanya. Pemimpin yang besar bukan yang paling sering membagi barang, melainkan yang paling konsisten menjaga martabat rakyatnya. Sebab kaus bisa robek, sablon bisa pudar, tapi simbol penghormatan akan jauh lebih lama melekat dalam ingatan publik.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat Rumah Baca Tunas Aksara Pamanukan
