Bandung, Nitikan.id — Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai pergantian nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih memantik perdebatan di tengah masyarakat. Perubahan nama rumah sakit rujukan yang terletak di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung ini dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas di tengah persoalan pelayanan dan infrastruktur kesehatan yang masih menjadi sorotan publik.
Salah satu tokoh adat Sunda, Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira angkat bicara terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, penggantian nama RSUD Al-Ihsan bukan langkah prioritas, mengingat masih banyak aspek penting yang seharusnya mendapat perhatian lebih.
“Harus dilihat sejarah pendirian RSUD Al-Ihsan ini dan urgensi penggantian namanya. Bukankah masih banyak hal lain yang lebih penting untuk diperbaiki? Seperti pelayanan, infrastruktur, maupun kelengkapan alat medis,” ujar Andri dalam keterangan resminya, Jumat (4/7/2025).
Andri juga menyebut bahwa jika tujuan pergantian nama adalah untuk mengangkat budaya Sunda, maka banyak opsi lain yang bisa dipertimbangkan.
“Kalau mau perubahan nama yang lebih merepresentasikan masyarakat Sunda, kenapa tidak sekalian ubah nama Provinsi Jawa Barat saja? Toh kita ini masyarakat Sunda. Itu akan lebih tepat dan menyentuh akar identitas,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti banyaknya nama jalan di wilayah Jawa Barat yang menurutnya kurang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Ia mencontohkan sejumlah nama jalan di Kota Bandung seperti Jalan Pasteur, Jalan Braga, dan Jalan Merdeka yang menggunakan istilah asing atau serapan bahasa non-Sunda.
“Kalau memang mau menegaskan identitas budaya Sunda, sebaiknya dimulai dari penamaan jalan dan wilayah yang belum mencerminkan budaya lokal. Itu langkah yang lebih fundamental,” tegasnya.
Respon Publik Beragam
Di sisi lain, masyarakat turut memberikan tanggapan beragam terkait kebijakan ini. Sebagian menilai pergantian nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan budaya Sunda.
Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansinya.
Banyak masyarakat yang menanyakan mengenai urgensi pergantian nama tersebut, masyarakat menilai lebih baik perbaiki dulu soal pelayanan daripada rumah sakit tersebut.
Masyarakat menilai yang penting adalah pelayanan cepat, tenaga medis memadai, dan alat-alatnya lengkap, serta fungsi dan pelayanannya harus optimal.
Pengamat: Identitas Budaya Penting, Tapi Harus Tepat Sasaran
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Dr. M. Rizki Ardian, menilai bahwa upaya pelestarian budaya lokal lewat penamaan instansi publik memang penting, namun harus memperhatikan konteks dan kebutuhan masyarakat.
“Simbol budaya memang bisa diperkuat lewat penamaan, tapi harus disertai dengan substansi. Jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa pemerintah hanya fokus pada kosmetik, bukan pelayanan dasar,” jelasnya.
