Oleh: Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat RB Tunas Aksara Pamanukan
Ketika sejarah digenggam oleh ambisi, dan tanah suci dijadikan proyek politik yang tersisa hanyalah puing-puing dari peradaban yang tak sempat menuelesaikan doanya.
Sejak Benjamin Netanyahu kembali berkuasa lewat koalisi sayap kanan dan ultra Ortodoks pada akhir 2022, lanskap politik Timur Tengah bergetar pelan tapi pasti. Netanyahu bukan pemain baru dalam politik Israel, namun periode kepemimpinannya kali ini bukan sekadar comeback, ia membawa serta nafas lama Zionisme ekstrem yang semakin berani tampil ke permukaan.
Koalisi pemerintahannya diisi oleh tokoh-tokoh keras seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang secara terbuka menyerukan pengusiran rakyat Palestina, perluasan pemukiman Yahudi bahkan aneksasi penuh atas Tepi Barat.
Retorika mereka tidak lagi menyembunyikan impian tentang “Eretz Yisrael HaShlema” sebuah proyek lama dalam tubuh Zionisme yang ingin membentuk “Israel Raya” dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Eufrat di Irak.
Netanyahu, dalam banyak pidatonya menyebut Palestina sebagai “wilayah yang disengketakan”, bukan wilayah terjajah. Ia tidak pernah benar-benar mendukung solusi dua negara. Bahkan dalam wawancaranya dengan CNN, ia berkata, “Kami menginginkan perdamaian tapi tidak dengan menyerahkan kontrol atas keamanan kami kepada siapa pun.”
Kalimat itu terdengar diplomatis, namun sesungguhnya merupakan pengingkaran total atas eksistensi Palestina sebagai negara.
Zionisme pada awalnya adalah gerakan pembebasan nasional Yahudi dari penindasan Eropa. Namun seiring waktu, ia berkembang menjadi ideologi ekspansionis yang menjadikan klaim kitab suci sebagai legitimasi politik.
Gagasan “Israel Raya” tidak sekadar ilusi religius. Ia telah dikodifikasi dalam beberapa dokumen ideologis Zionis, seperti dalam proposal Yisrael Eldad dan Menachem Begin, tokoh pendiri kelompok teroris Irgun yang kini dianggap pahlawan oleh sebagian kalangan Israel.
Peta yang mereka bayangkan mencakup seluruh wilayah Palestina, Yordania barat, Dataran Golan di Suriah, Sinai di Mesir, dan bahkan sebagian Lebanon selatan. Klaim ini merujuk pada kitab Kejadian 15:18 yang menyebut Tuhan menjanjikan tanah dari “Sungai Mesir hingga Sungai Besar, sungai Eufrat.”
Dengan menghidupkan tafsir literal terhadap teks kuno, proyek ini menabrak realitas geopolitik modern dan menciptakan konflik struktural yang tak kunjung selesai.
Palestina bukan hanya tentang konflik wilayah. Ia adalah titik simpul dari tiga agama besar dunia yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam sejarah Islam, Palestina adalah tanah suci ketiga, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsha, yang disebut dalam Al-Qur’an sebagai lokasi perjalanan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad ﷺ.
Lebih dari itu, Palestina adalah simbol peradaban Islam yang damai, inklusif, dan kosmopolit. Selama ratusan tahun di bawah pemerintahan Islam (khususnya di era Kekhalifahan Utsmani), warga Yahudi dan Kristen hidup berdampingan dengan Muslim dalam sistem millet yang memberikan otonomi keagamaan dan perlindungan hukum.
Namun semua itu berubah drastis setelah Deklarasi Balfour (1917), disusul pendirian negara Israel pada 1948 yang disertai pengusiran sekitar 750.000 warga Palestina dalam peristiwa Nakba (malapetaka). Sejak saat itu, Palestina perlahan berubah dari rumah peradaban menjadi zona konflik abadi.
Bagi sebagian besar umat Islam, Palestina tidak hanya dipandang sebagai tanah suci, tetapi juga sebagai ujian sejarah. Ketika dunia Islam terpecah dan melemah, Palestina tetap menjadi titik api kesadaran kolektif yang menyatukan emosi, do’a, dan kadang frustrasi.
Pertanyaannya kini: apakah Palestina hanyalah korban kekuatan besar, atau justru ia adalah benteng terakhir dari kehormatan peradaban Islam?
Ketika Masjidil Aqsha dijarah haknya oleh pemukim Zionis ekstrem, dan Gaza dibombardir hingga rata oleh rudal, yang dirusak bukan hanya infrastruktur fisik, tapi juga simbol spiritual. Bukan hanya rumah-rumah rakyat yang ingin dihancurkan, tetapi jiwa dan keyakinan bahwa Islam masih punya tempat dalam sejarah modern.
Selama dekade terakhir, Netanyahu membuktikan bahwa diamnya dunia adalah lampu hijau untuk ambisi tanpa batas. Dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Eropa yang lemah, dan negara-negara Arab yang makin pragmatis (bahkan menormalisasi hubungan), Netanyahu melihat peluang untuk mewujudkan cita-cita besar Zionis.
Serangan besar-besaran ke Gaza pada 2023 dan 2024, yang menewaskan ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan jurnalis, tidak membuat dunia bergerak. Sementara itu, pemukiman Yahudi terus dibangun di tanah Palestina yang dirampas, dan hukum apartheid diterapkan terang-terangan.
Amnesty International dan Human Rights Watch bahkan menyebut Israel sebagai negara apartheid modern,namun label itu tidak cukup untuk menghentikan proyek “Israel Raya.”
Palestina mungkin terasa jauh tapi ketika peradaban Islam runtuh di jantungnya, maka yang lain akan menyusul satu per satu. Jika Masjidil Aqsha bisa dikotori tanpa perlawanan, lalu apa yang menjamin masjid di kota-kota lain akan aman dari penghilangan?
Kita tidak bicara soal perang tapi soal memori kolektif dan tanggung jawab moral.Palestina adalah batu ujian:
Apakah umat Islam benar-benar satu tubuh?
Apakah dunia masih punya nurani saat melihat anak-anak dikafani sebelum sempat sekolah?
Benjamin Netanyahu boleh punya rudal, veto di PBB, dan propaganda media internasional tapi sejarah tidak hanya ditulis oleh pemenang militer. Ia juga ditulis oleh orang-orang kecil yang tetap bertahan, oleh suara-suara jujur yang menolak bungkam, oleh do’a-do’a dari gang sempit yang menolak tunduk.
Palestina mungkin tampak kalah tapi selama adzan masih terdengar dari reruntuhan, dan anak-anak Gaza masih belajar mengeja kata “merdeka”, maka proyek Israel Raya belum sepenuhnya menang.
Karena dalam reruntuhan itulah peradaban Islam diuji dan dibentuk ulang, bukan sebagai dominasi, tapi sebagai keteguhan pada nilai kemanusiaan universal.
