Nitikan.id – Revolusi Kecerdasan Buatan (AI) sedang menyalakan mesin perubahan yang begitu cepat, memaksa bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk berpacu dalam mempersiapkan tenaga kerjanya. Indonesia, dengan jumlah penduduk usia produktif yang masif, berdiri di persimpangan jalan antara peluang emas dan ancaman keterpinggiran. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab bersama adalah apakah kita akan menjadi bangsa pengguna pasif, tertinggal di belakang gelombang teknologi, atau justru melompat ke depan dengan tenaga kerja yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing global?
Fakta menariknya, jika berbicara soal sikap tenaga kerja, Indonesia sesungguhnya menyimpan modal sosial yang luar biasa. Survei global PwC tahun 2024 menunjukkan, dibandingkan rata-rata dunia, pekerja Indonesia lebih antusias terhadap perubahan, lebih haus akan kesempatan belajar, bahkan lebih optimis bahwa teknologi, termasuk AI, akan meningkatkan kreativitas mereka.
Angka yang menakjubkan, lebih dari 90 persen responden di Indonesia menyatakan siap menghadapi transformasi di tempat kerja. Bandingkan dengan rata-rata global yang hanya berada di kisaran 60 persen. Artinya, pekerja Indonesia tidaklah gentar menghadapi disrupsi, mereka justru menantikannya dengan penuh energi.
Namun optimisme ini bagaikan api yang menyala tanpa tungku yang kokoh. Semangat belajar dan kesiapan mental itu setingkali terbentur pada kenyataan pahit, yaitu akses internet yang tidak merata dan sulit dijangkau, baik dalam kualitas sinyal maupun harga, kualitas infrastruktur digital yang timpang, serta kebijakan yang (Indonesia banget) kadang BERJALAN SENDIRI-SENDIRI TANPA KOORDINASI LINTAS LEMBAGA.
Sebagai contoh, di wilayah perkotaan, lebih dari separuh masyarakat sudah terhubung dengan internet. Tetapi di pedesaan, angkanya terjun bebas hingga tinggal sepertiga saja. Ketimpangan ini jelas menciptakan jurang kesempatan. Pekerja di kota besar bisa dengan mudah mengikuti kursus daring, mengakses materi pembelajaran AI, bahkan bersaing di pasar global. Sebaliknya, pekerja di desa masih berkutat dengan sinyal yang naik turun, apalagi berbicara tentang pelatihan digital yang canggih.
Mengenal IoT, Teknologi yang akan Diterapkan di Subang Metropolitan (intro…)
Kontradiksi ini menghadirkan paradoks besar bagi Indonesia. Di satu sisi, modal manusianya begitu menjanjikan, sedangkan di sisi lain fondasi infrastrukturnya masih rapuh. Paradoks ini juga menjelaskan mengapa sekadar menyiapkan program pelatihan tidaklah cukup. Apa gunanya ribuan modul daring jika sebagian besar rakyat bahkan belum punya koneksi internet stabil? Apa gunanya membanggakan sertifikasi kompetensi digital jika hanya segelintir kelompok yang mampu menjangkaunya? Di sinilah letak urgensi pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat mutlak. Tanpa jaringan broadband yang merata dan murah, mimpi tentang tenaga kerja siap AI hanya akan menjadi slogan elitis di kota-kota besar.
Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) sebagai peta jalan jangka panjang hingga 2045 digagas pemerintah sejak setengah dasawarsa lalu. Dengan pendekatan quadruple helix, yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif ini penting karena AI bukanlah sekadar urusan teknis, melainkan isu multidimensional yang menyentuh ekonomi, sosial, budaya, bahkan etika. Pemerintah juga menyiapkan Pedoman Etika AI, memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan rakyat.
Tetapi, seperti halnya banyak kebijakan di negeri ini, masalah seringkali bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya eksekusi. Fragmentasi antar-lembaga, koordinasi yang kerap terhambat birokrasi, hingga tumpang tindih kewenangan menjadi hambatan nyata.
UNESCO dalam laporan RAM-AI bahkan merekomendasikan pembentukan sebuah Badan Nasional AI untuk mengatasi keruwetan ini. Bayangkan jika ekosistem AI Indonesia ibarat sebuah orkestra, instrumen sudah lengkap, partitur sudah ada, tetapi tanpa dirigen yang jelas, bunyinya akan sumbang. Indonesia tidak butuh lebih banyak dokumen indah, melainkan kepemimpinan yang bisa menyatukan semua energi ini ke dalam aksi nyata.
Selain persoalan infrastruktur dan tata kelola, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan keterampilan. Laporan McKinsey menyebutkan bahwa sekitar 52 persen aktivitas pekerjaan di Indonesia berpotensi otomatisasi. Jika hanya membaca angka ini, banyak orang akan panik seolah-olah setengah pekerjaan akan lenyap begitu saja. Padahal kenyataannya lebih kompleks, AI hanya menggantikan tugas bukan mengambil alih pekerjaan secara utuh.
Misalnya, seorang akuntan mungkin tidak lagi menghabiskan waktu untuk memasukkan data manual karena AI bisa melakukannya lebih cepat. Tetapi peran akuntan itu tetap dibutuhkan untuk menganalisis, mengambil keputusan, atau berkomunikasi dengan klien. Artinya, yang hilang bukan profesinya, melainkan sebagian tugas repetitifnya. Pekerja yang siap AI bukanlah mereka yang sekadar bisa menggunakan teknologi, tetapi yang mampu berfokus pada keterampilan manusiawi berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, dan menjalin interaksi sosial yang bernilai.
Di sinilah pentingnya reformasi kurikulum pendidikan. Sudah saatnya AI tidak dipandang sebagai keahlian khusus anak teknologi, melainkan literasi dasar lintas disiplin. Contohnya, ITB sudah mulai membuka mata kuliah literasi data untuk semua mahasiswa, bahkan jurusan non-teknis. Universitas Brawijaya pun berani mengintegrasikan AI dalam jurusan sastra, membuktikan bahwa teknologi ini relevan di segala bidang.
Model ini harus diperluas ke sekolah vokasi dan universitas lain. Bahkan lebih jauh, prinsip “Human over AI” perlu ditanamkan sejak dini. Teknologi hanyalah alat, manusia adalah tuan.
AI bisa membantu mahasiswa menulis esai, tapi tanggung jawab intelektual tetap ada pada manusia. AI bisa menyarankan strategi bisnis, tapi keputusan etis tetap di tangan manusia. Pendidikan di era ini tidak lagi sekadar “mengajar cara menggunakan teknologi”, melainkan “mengajarkan cara tetap manusiawi di tengah teknologi”.
Pada akhirnya, kesiapan tenaga kerja menghadapi AI bukan sekadar soal kompetensi teknis, melainkan soal keberanian bangsa ini menata ulang prioritasnya.
Optimisme tenaga kerja Indonesia adalah energi luar biasa yang tak boleh sia-sia. Tetapi energi ini butuh wahana isnfrastruktur yang merata, kebijakan yang selaras, kurikulum yang reformis, dan kemitraan lintas sektor yang solid. Jika semua itu terwujud, disrupsi AI bukanlah bencana, melainkan peluang emas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Indonesia berdiri di tepi jurang perubahan. Di seberang sana, ada masa depan yang penuh janji. Tetapi untuk sampai ke sana, bangsa ini harus berani melompati kesenjangan infrastruktur, MELEWATI JEBAKAN BIROKRASI, dan menyeberangi arus deras perubahan keterampilan.
Tenaga kerja kita sudah siap, mental mereka sudah terbukti kuat. Kini, giliran negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan jalan mereka tidak terhalang. Sebab pada akhirnya, IDEALITAS-nya revolusi AI bukan tentang mesin yang menggantikan manusia, melainkan tentang manusia Indonesia yang belajar menjadi lebih dari sekadar pekerja, namun menjadi pencipta, inovator, dan pemimpin di era baru.
Lalu bagaimana REALITAS-nya di Indonesia (Subang)?
***
