Nitikan.id – Media asing menyoroti aksi demonstrasi Darurat Indonesia yang dilakukan secara besar-besaran oleh buruh, mahasiswa dan masyarakat dari berbagai elemen di kota-kota besar di Indonesia yang berpusat di Jakarta hari ini, Kamis (22/8/24).
Kantor berita Reuters misalnya, memuat artikel berjudul “Power struggle between Indonesia’s court and parliament sparks protests”.
Laman Reuters menggambarkan massa berdemo di depan Gedung DPR untuk memprotes perubahan Undang-undang (UU) yang memuat aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dianggap tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR pun dilaporkan menunda pengesahan UU itu, meski tak disebutkan sampai kapan.
DPR menunda pengesahan revisi undang-undang pemilu yang sempat mengancam akan memicu protes pada hari Kamis, menyusul demo atas undang-undang yang dianggap memperkuat pengaruh politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan lengser,” tulis laman tersebut.
“DPR berencana meratifikasi perubahan pada Kamis pagi yang akan membatalkan putusan pengadilan konstitusi (MK) awal minggu ini,” tambahnya.
“Perubahan undang-undang tersebut akan menghalangi kritikus pemerintah yang vokal dalam perebutan jabatan gubernur Jakarta yang berpengaruh, dan juga membuka jalan bagi putra bungsu Widodo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum di Jawa pada bulan November ini,” muatnya lagi merujuk Kaesang Pangarep.
Sementara itu BBC news memuat artikel dengan judul “Election law changes spark mass protests in Indonesia”
Laman tersebut menggambarkan ribuan orang di Indonesia berkumpul untuk memprotes upaya pemerintah untuk membatalkan putusan pengadilan konstitusi yang akan membuka pemilihan umum bagi pesaing mereka dari partai-partai kecil.
“Para demonstran berkumpul di luar gedung DPR di ibu kota Jakarta, juga di kota-kota besar lainnya seperti Padang, Bandung, dan Yogyakarta,” tulis laman tersebut.
“Pada hari Rabu, Mahkamah Agung Indonesia memutuskan bahwa partai politik tidak memerlukan minimal 20% perwakilan di dewan daerah mereka untuk mengajukan calon. Namun dalam waktu 24 jam, parlemen mengajukan mosi darurat untuk membatalkan perubahan ini – sebuah langkah yang telah memicu kecaman luas dan kekhawatiran akan krisis konstitusional,” tambahnya.
“Undang-undang yang dipercepat ini, yang akan membatalkan sebagian putusan pengadilan, diperkirakan akan disahkan pada hari kamis ini, yang menguntungkan partai-partai dalam koalisi yang berkuasa di bawah presiden yang akan lengser, Joko “Jokowi” Widodo, dan penggantinya, Prabowo Subianto. Akibatnya, banyak pemilihan kepala daerah diperkirakan akan berlangsung tanpa ada yang menentang,” imbuhnya.
“Pemerintah Indonesia juga berupaya mencari cara untuk menyiasati keputusan mahkamah konstitusi yang mempertahankan batas usia minimal saat ini, yaitu 30 tahun, bagi para calon, yang akan menghalangi putra Bapak Widodo yang berusia 29 tahun, Kaesang Pangarep, untuk mencalonkan diri dalam kontes regional di Jawa Tengah.” Muat laman BBC news.
☆☆☆☆
