Oleh : Hgr dinandaru shobron
Pegiat rumah baca Tunas aksara
Pamanukan
Ada hukum alam yang tak tertulis dalam perjalanan setiap bangsa: rakyat dan pemerintah harus berjalan beriringan tidak saling menindas, tidak pula saling menuntut lebih dari yang semestinya. Bila salah satu terlalu kuat sementara yang lain melemah, sejarah selalu mencatat lahirnya penderitaan.
Dalam keseimbangan itulah negara bisa berdiri tegak. Ia bukan hanya bangunan politik, melainkan rumah besar tempat keadilan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab hidup berdampingan. Namun begitu keseimbangan itu terganggu, apakah karena keserakahan penguasa atau kelengahan rakyat maka jangan heran jika rumah besar itu remuk dari dalam.
Dalam ilmu politik, negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat di dalam wilayah tertentu. Ia memiliki struktur, hukum, dan alat kekuasaan. Pemerintah adalah pengelola negara, tangan dan kaki yang bergerak menjalankan kehendak rakyat melalui kebijakan. Sedangkan bangsa adalah jiwanya rasa satu nasib, satu cita-cita, satu tanah air.
Negara tanpa rakyat hanyalah peta kosong; pemerintah tanpa bangsa hanyalah mesin tanpa jiwa. Maka kekuatan sejati sebuah negara terletak pada kesatuan antara rakyat yang sadar, pemerintah yang bijak, dan bangsa yang berjiwa besar.
Namun sejarah mengajarkan: ketiganya jarang seimbang. Ada masa ketika rakyat begitu lemah sementara pemerintah terlalu kuat. Ada pula masa ketika rakyat begitu kuat namun kehilangan arah, membuat pemerintah tak lagi punya wibawa. Dua-duanya sama berbahayanya, hanya berbeda wajah.
Rakyat yang lemah bukan berarti miskin semata; lemah berarti tak kritis, tak bersatu, tak sadar haknya, dan tak berani bersuara. Pemerintah yang kuat, bila tak diawasi, bisa berubah menjadi penguasa.
Kekuasaan tanpa kontrol ibarat api tanpa penjaga mungkin memberi terang di awal, tapi bisa membakar seluruh rumah bila dibiarkan.
Kita pernah mengalaminya di masa Orde Baru dimana pemerintah berdiri seperti tembok besar; rakyat tampak tenang, tapi ketenangan itu lahir dari tekanan. Kritik disamarkan menjadi “gangguan stabilitas,” ide baru dituduh “subversif.” Rakyat bukan tidak cerdas, hanya dibuat tak berdaya oleh sistem yang menakut-nakuti.
Kekuasaan tanpa kontrol melahirkan dua hal: korupsi dan kesenjangan. Ketika rakyat tak punya daya tawar, kebijakan hanya berpihak pada mereka yang dekat dengan istana. Rakyat kecil dipaksa bersyukur atas janji, bukan kenyataan. Negara tampak rapi, tapi seperti taman plastik yang indah tapi mati.
Namun bahaya juga muncul ketika rakyat menjadi sangat kuat tanpa arah, sementara pemerintah kehilangan wibawa. Setelah 1998, rakyat Indonesia merasakan kebebasan luar biasa tapi kebebasan yang datang mendadak kadang seperti anak kecil yang baru dilepas dari genggaman, ia berlari tanpa tahu arah.
Setiap kebijakan diprotes bahkan sebelum dicoba. Media sosial menjadi arena pertempuran opini yang panas, disatu sisi ini tanda rakyat hidup tapi di sisi lain, menunjukkan pemerintah kehilangan kepercayaan publik. Bila dibiarkan negara bisa kehilangan otoritasnya; rakyat bertindak sendiri, hukum menjadi lemah, dan konflik horizontal mudah meledak.
Kekuatan rakyat dan pemerintah seharusnya ibarat dua sayap burung. Rakyat memberi tenaga, pemerintah memberi arah. Burung tak akan bisa terbang dengan satu sayap saja.
Pelajaran tentang keseimbangan itu kini terasa nyata di Kabupaten Subang. Seorang dokter bernama dr. Maxi, mantan Kepala Dinas Kesehatan mengguncang ruang sunyi birokrasi dengan keberaniannya berbicara tentang dugaan setoran uang dari pejabat kepada bupati.
Ia bukan politisi. Ia bukan aktivis oposisi. Ia seorang dokter yang mengabdikan 27 tahun hidupnya untuk pelayanan kesehatan rakyat Subang. Dari Puskesmas kecil di Tambakdahan pada 1998, hingga menjadi kepala dinas, ia dikenal dermawan dekat dengan warga miskin, dan ringan tangan membantu tanpa pamrih.
Ketika dr. Maxi menyampaikan pengakuan bahwa dirinya pernah diminta menyetor uang kepada pejabat yang disebut-sebut mewakili Bupati Subang, publik gempar. Bupati menolak tudingan itu, menyebutnya fitnah tetapi gema dari peristiwa itu jauh melampaui siapa yang benar atau salah.
Yang mengguncang bukan hanya isi tuduhan, melainkan keberanian seorang pegawai daerah bersuara di tengah budaya takut. Dalam sistem birokrasi yang seringkali kaku, suara semacam ini jarang terdengar karena biasanya, diam lebih aman daripada jujur.
Kisah Subang seakan mengulang bab lama dalam buku bangsa ini: ketika pejabat bawahan menemukan keberanian moral untuk menegur kekuasaan, publik kembali diingatkan bahwa negara tanpa nurani hanyalah mesin.
Bagi sebagian orang, dr. Maxi hanyalah seorang ASN yang kecewa karena dimutasi tapi bagi yang melihat lebih dalam, ia mewakili sisi lain dari rakyat: sisi yang masih berani berkata “tidak” pada sistem yang dianggap tak adil. Ia melambangkan rakyat yang kuat dalam hikmah, bukan dalam amarah.
Sementara itu, Bupati Subang yang masih muda, Reynaldy Putra Andita, berada di sisi lain dari cermin: pemerintah yang sedang diuji integritas dan kepercayaannya. Ia menolak tuduhan, tetapi publik menunggu pembuktian karena dalam demokrasi, kepercayaan rakyat adalah oksigen bagi kekuasaan.
Kedua tokoh ini, dr. Maxi dan Bupati Reynaldy secara tak langsung sedang memainkan dua peran besar dalam panggung yang sama: satu berbicara atas nama moralitas, satu bertahan atas nama legitimasi dan di tengah mereka, berdiri kita: rakyat yang menyaksikan, menimbang, dan belajar.
Kisah Subang hanyalah potret kecil dari persoalan besar di negeri ini: ketidakseimbangan antara rakyat dan pemerintah. Pada satu sisi, rakyat sering dibuat tidak percaya, karena terlalu sering disuguhi janji tanpa kejujuran. Sedangkan disisi lain, pemerintah sering merasa diserang, karena lupa bahwa kritik adalah bagian dari cinta.
Rakyat yang lemah tak mampu mengontrol pemerintah,pemerintah yang defensif menolak dikritik dan media sering terjebak di antara kepentingan. Maka muncullah ruang hampa antara rakyat dan penguasa, ruang yang diisi dengan kecurigaan.Padahal, demokrasi tidak bisa hidup dari kecurigaan tapi dari kepercayaan. Sedangkan kepercayaan itu lahir ketika pemerintah bersikap transparan dan rakyat bersikap dewasa.
Subang memberi cermin bagi kita semua: bahwa integritas di daerah bukan soal jabatan tinggi,melainkan soal keberanian menjaga hati nurani. Seorang dokter yang tak lagi memegang jabatan bisa lebih berpengaruh daripada pejabat yang memegang kekuasaan, bila yang pertama bicara dengan kejujuran dan kasih.
Kisah itu mengingatkan pada kalimat lama: “Kebenaran tidak butuh pangkat.”
Mungkin, ditengah hiruk-pikuk politik nasional yang sering kehilangan arah moral, suara seperti dr. Maxi menjadi oase kecil yang menghidupkan harapan bahwa masih ada pejabat yang memilih jalan sunyi: jalan keberanian moral.Namun di sisi lain, kita pun harus adil: tak setiap tuduhan adalah kebenaran, tak setiap kritik adalah keadilan. Pemerintah yang dituduh pun berhak atas proses hukum dan pembuktian karena keadilan tanpa kehati-hatian bisa berubah menjadi fitnah.Disinilah pentingnya keseimbangan itu: rakyat yang berhikmah, pemerintah yang amanah.
Rakyat berhikmah bukan rakyat yang marah-marah di media sosial, melainkan rakyat yang menegur dengan data, menuntut dengan sopan, dan berjuang dengan karya. Rakyat seperti inilah yang menjadi sandaran kekuatan bangsa.
Sedangkan pemerintah yang amanah bukan yang keras terhadap rakyat tapi yang tegas terhadap dirinya sendiri. Ia berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu tapi juga berani mengakui kesalahan. Ia bukan pemilik rakyat, melainkan pelayan rakyat.
Hubungan keduanya seharusnya seperti dialog, bukan monolog.
Rakyat bertanya, pemerintah menjawab.Pemerintah menjelaskan, rakyat memahami maka dari situlah lahir trust,kepercayaan yang menjadi bahan bakar utama sebuah negara.
Keseimbangan antara rakyat dan pemerintah hanya mungkin tercapai bila ada keadilan karena rakyat yang lapar akan keadilan pasti gelisah, dan pemerintah yang menutup telinga dari jeritan rakyat pasti kehilangan legitimasi.
Keadilan bukan hanya soal hukum, tapi juga ekonomi, sosial, dan moral. Ketika rakyat merasa kebutuhannya diabaikan sementara pejabat hidup berlebihan di situlah api ketidakpercayaan mulai menyala. Pemerintah yang bijak seharusnya membaca tanda-tanda kecil sebelum menjadi kebakaran besar.
Sebaliknya, rakyat yang matang tidak mudah diprovokasi. Ia tahu bahwa pemerintah pun manusia yang bisa salah tapi yang tak bisa diterima adalah pemerintah yang berpura-pura benar.
Negara-negara maju yang stabil umumnya menjaga keseimbangan ini. Di negara Jepang, rakyat patuh karena percaya pemerintahnya bersih sedangkan di Swedia, pemerintah tegas karena tahu rakyatnya rasional.
Sementara di negara-negara yang gagal, kita melihat ekstrem menyakitkan: pemerintah diktator yang menindas rakyat, atau rakyat yang terpecah hingga negara hancur.
Indonesia kini berada di persimpangan kita tidak sedang berperang tapi sedang diuji oleh kemalasan berpikir dan kehilangan kepercayaan. Kita sering bertengkar soal siapa yang benar, bukan apa yang benar. Kita sibuk berdebat soal simbol, lupa menegakkan nilai.
Dalam pusaran itu, kisah dr. Maxi dan Bupati Subang menjadi pengingat sederhana bahwa keseimbangan antara rakyat dan pemerintah bukan teori melainkan kebutuhan hidup. Bila satu sisi memaksakan diri menjadi lebih besar, yang lain akan runtuh.
Pada akhirnya, kekuatan sejati bangsa tidak diukur dari tinggi gedung atau banyaknya undang-undang, tetapi dari kualitas hubungan antara rakyat dan pemerintahnya.Negara yang kuat adalah negara di mana rakyat percaya bahwa pemerintah bekerja untuk mereka, dan pemerintah percaya bahwa rakyat mencintai negeri ini.
Kita boleh berbeda pilihan politik, tapi jangan berbeda cinta kepada Indonesia.Kita boleh keras dalam kritik, tapi jangan hilang dalam kebencian.Kita boleh menuntut pemerintah, tapi jangan lupa menuntut diri sendiri.
Karena negara ini bukan milik penguasa atau oposisi, bukan milik partai atau ormas. Negara ini milik kita semua. Hanya bila rakyat dan pemerintah berjalan seimbang, saling menegakkan satu sama lain, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang bukan hanya besar di peta, tapi juga agung dalam martabat.
Rakyat yang kuat tanpa hikmah melahirkan kekacauan.
Pemerintah yang kuat tanpa kasih melahirkan penindasan tapi bila keduanya kuat dan berhikmah, lahirlah keadilan, dan negeri pun damai.”
Subang hanyalah cermin kecil dari wajah Indonesia. Disini, seorang dokter menyalakan lentera kejujuran, dan seorang bupati muda sedang diuji oleh kepercayaan.
