Demokrasi sekarang ini, sudah tidak lagi senyap dan khidmat seperti foto hitam-putih di buku PPKn. Ia kini berisik, ramai, penuh notifikasi, dan kadang muncul sambil nge-lag. Bilik suara masih ada, tentu saja, tapi jangan kaget kalau percakapan paling panas soal kebijakan negara justru terjadi di kolom komentar, story Instagram, atau thread yang panjangnya mengalahkan antrean bantuan sosial.
Dan ya, aktornya siapa lagi kalau bukan Generasi Z atau Generasi Premium
Premium bukan karena langganan aplikasi mahal, tapi karena standar moralnya naik kelas. Kalau generasi sebelumnya tumbuh dengan prinsip “hormati atasan dulu, urusan kritik belakangan”, Generasi Premium punya prinsip yang lebih praktis: “cek datanya dulu, baru hormat.” Mereka bukan antiotoritas, cuma alergi omong kosong. Negara boleh berkuasa, pejabat boleh bergelar, tapi kalau narasinya bocor, siap-siap ditambal warganet.
Generasi yang sering dicap kebanyakan main HP, kurang sopan, dan hobi membantah ini ternyata sedang melakukan hal yang cukup radikal: mengawasi negara bermodal kuota internet dan memori ponsel 128 GB. Murah, praktis, dan yang bikin pejabat gelisah cukup efektif. Tidak perlu kantor, tidak perlu stempel, cukup screenshot, unggah, dan tunggu algoritma bekerja.
Di tangan Generasi Premium, viralitas naik pangkat. Dulu viral identik dengan joget random atau drama selebritas yang kita lupa dalam dua hari. Sekarang, viral bisa berarti satu video kebijakan dipotong 30 detik, diberi subtitle, lalu dibedah rame-rame. Lengkap dengan arsip berita lama, pernyataan pejabat tahun lalu, dan data lapangan dari netizen yang kebetulan tinggal di lokasi kejadian. Demokrasi rasa crowdsourcing, tanpa proposal dan tanpa rapat hotel.
Stigma bahwa Generasi Premium cuma cari perhatian makin kelihatan rapuh. Mereka memang ribut, tapi ributnya pakai bukti. Bukan cuma “katanya”, tapi “ini link-nya”. Bukan sekadar “kok bisa?”, tapi “loh, di halaman sekian dokumennya bilang begini”. Senjata utama mereka bukan emosi, melainkan receipts. Dan internet, seperti kita tahu, tidak pernah lupa apalagi screenshot.
Teknologi bagi Generasi Premium bukan sekadar alat hiburan, tapi alat audit. Negara mungkin punya BPK, inspektorat, dan segudang lembaga pengawas dengan gedung megah. Tapi Generasi Premium punya timeline. Dan timeline ini kerja 24 jam, tanpa lembur, tanpa tunjangan, dan tanpa rasa sungkan. Salah dikit, langsung viral. Benar dikit, tetap dicek ulang. Tidak ada istilah “niat baik” tanpa bukti.
Di titik ini, banyak pejabat mulai merasa tidak nyaman. Pola komunikasi satu arah pidato panjang, rilis pers penuh jargon, klarifikasi yang lebih panjang dari masalahnya sudah tidak mempan. Generasi Premium maunya sederhana: jawab pertanyaan, tunjukkan data, selesai. Kalau jawab muter-muter, siap-siap dipotong jadi video 30 detik yang entah kenapa terasa lebih jujur daripada konferensi pers satu jam.
Reputasi di era ini juga rapuh. Dulu, membangun citra butuh waktu bertahun-tahun. Sekarang, meruntuhkannya cukup satu unggahan. Satu pernyataan yang tidak sinkron dengan realitas, satu kebijakan yang terasa timpang, dan algoritma akan bekerja lebih cepat daripada tim humas. Dalam hitungan jam, nama seseorang bisa jadi bahan diskusi nasional tanpa undangan resmi dan tanpa moderator.
Tapi menganggap Generasi Premium sebagai ancaman jelas salah alamat. Justru merekalah obat pahit yang selama ini dihindari birokrasi. Pahit, iya. Menyebalkan, sering. Tapi menyehatkan. Tanpa tekanan dari generasi ini, banyak persoalan mungkin masih disimpan rapi di bawah karpet birokrasi, ditemani laporan tebal yang jarang dibuka.
Generasi Premium cerewet soal transparansi, ribut soal krisis iklim, sensitif soal kesehatan mental. Dan jujur saja, semua itu bikin negara agak ngos-ngosan. Tapi bukankah itu tanda kemajuan? Negara dipaksa upgrade. Dari sistem manual yang ribet ke layanan digital yang bisa dilacak. Dari kebijakan elitis ke kebijakan yang siap diuji publik bahkan oleh akun anonim dengan foto profil anime.
Yang menarik, Generasi Premium sebenarnya tidak menuntut negara jadi sempurna. Mereka paham negara bukan startup yang bisa pivot tiap minggu. Yang mereka minta cuma tiga: jujur, konsisten, dan mau dikritik. Salah masih bisa dimaafkan. Ngeles? Nah, itu yang bikin kolom komentar panjang.
Dari sinilah lahir semangat tak tertulis: “Data, Bukan Drama.” Kurang data, jangan banyak gaya. Kurang bukti, jangan kebanyakan klarifikasi. Ini bukan antiemosi, tapi pro-logika. Kritik boleh keras, asal ada dasar. Dan itu justru tanda warga negara yang sehat meski sering dianggap bawel.
Tentu, ruang digital bukan tanpa risiko. Ada hoaks, ada polarisasi, ada debat kusir yang lebih panas dari kompor kos. Tapi solusi atas keributan bukan membungkam, melainkan membuka. Dialog, bukan sensor. Klarifikasi, bukan intimidasi.
Fajar baru akuntabilitas itu sudah terbit. Bukan dari podium megah, tapi dari layar ponsel yang retak, baterai 15 persen, dan notifikasi yang tak pernah tidur. Dan sepertinya, negara mau tidak mau harus bangun lebih pagi karena dia sedang diaudit oleh jempol Generasi Premium.
Aditya Nauval
Pegiat RB Tunas Aksara Pamanukan
