Garut, Nitikan.id – Tragedi dalam gelaran pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menewaskan tiga warga akibat desak-desakan, kini menjadi sorotan tajam publik. Kejadian memilukan yang terjadi saat acara hajatan besar tersebut berlangsung, tak hanya menimbulkan duka, tetapi juga memunculkan ironi di balik citra yang selama ini dibangun oleh sang pejabat publik.
Peristiwa ini bermula dari membludaknya masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Akibat kurangnya pengendalian massa dan tidak adanya mitigasi kerumunan yang memadai, desak-desakan pun tak terelakkan. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk seorang anggota kepolisian.
Namun, perhatian publik bukan hanya tertuju pada tragedi itu sendiri. Di media sosial, khususnya platform X (sebelumnya Twitter), muncul gelombang narasi seragam dari sejumlah akun yang diduga merupakan buzzer.
Akun-akun tersebut menyebarkan pernyataan senada, seperti “Akibat masyarakat tidak tertib berdampak desak-desakan yang menimbulkan korban jiwa termasuk Polri,” yang dianggap sebagai upaya pengalihan tanggung jawab dari pihak penyelenggara kepada masyarakat.
Kemunculan narasi yang terorganisasi ini menuai kecurigaan publik terhadap adanya orkestrasi opini di media sosial demi melindungi citra sang gubernur.
Padahal, sebelumnya Dedi Mulyadi secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak menggunakan jasa buzzer atau strategi pencitraan digital dalam aktivitas politik dan komunikasi publiknya.
Ironi tersebut semakin dalam ketika seorang aktivis kepemiluan yang mengunggah konten edukatif tentang bahaya buzzer politik di media sosial justru mendapat serangan balik, termasuk tindakan doxing atau penyebaran data pribadi.
Aktivis tersebut bahkan ditampilkan dalam unggahan resmi akun Instagram milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, dengan menyertakan foto sang aktivis, langkah yang dinilai sebagai intimidasi oleh sejumlah pihak.
Tindakan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai konsistensi sikap Dedi Mulyadi sebagai pejabat publik, khususnya dalam menjunjung nilai demokrasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Berbagai pihak mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan klarifikasi secara terbuka, serta bertanggung jawab atas tragedi yang menelan korban jiwa tersebut.
Selain itu, investigasi mendalam terhadap pola penyebaran narasi di media sosial pun dinilai penting, guna memastikan tidak ada intervensi kekuasaan dalam pembentukan opini publik yang bersifat manipulatif.
Tragedi ini bukan sekadar soal kelalaian dalam penyelenggaraan sebuah pesta keluarga pejabat, tetapi mencerminkan persoalan mendalam tentang tata kelola komunikasi publik, etika pejabat, dan penggunaan kekuatan digital dalam membentuk narasi.
Transparansi dan akuntabilitas kini menjadi tuntutan utama publik terhadap kepemimpinan di Jawa Barat.
Source Berita:
