Anjing laut merupakan salah satu hewan yang cukup unik. Namanya mengandung kata anjing, tetapi kehidupannya justru lebih banyak di laut. Tubuhnya menyerupai ikan, memiliki sirip, pandai berenang, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Namun, secara biologis, anjing laut bukanlah ikan, melainkan mamalia. Ia bernapas dengan paru-paru, melahirkan, dan menyusui anaknya.
Kalau bagian wajahnya ditutupi, orang mungkin lebih mudah menganggapnya sebagai ikan. Sebaliknya, jika bagian tubuhnya ditutupi dan hanya wajahnya yang terlihat, orang akan segera teringat pada seekor anjing. Begitulah anjing laut, satu hewan dengan dua penampakan yang bisa melahirkan kesan berbeda, tergantung bagian mana yang sedang kita lihat.
Dalam kehidupan manusia, rupanya ada juga yang mirip anjing laut. Terutama dalam urusan politik. Satu peristiwa bisa melahirkan banyak kesimpulan. Satu tokoh bisa dipuji setinggi langit oleh sebagian orang, tetapi dicaci habis-habisan oleh kelompok lainnya. Bukan karena peristiwanya berbeda, melainkan karena sudut pandangnya yang tidak sama. Bahkan, kadang-kadang bukan soal apa yang dilihat, tetapi siapa yang sedang memperlihatkannya.
Hari-hari ini, masyarakat seperti sedang menyaksikan pertunjukan anjing laut dalam sebuah kolam politik. Ada tiga kelompok besar yang mulai memperlihatkan taringnya masing-masing. Mereka ramai di media sosial, saling beradu argumen, bahkan tidak menutup kemungkinan turun ke jalan membawa spanduk dan pengeras suara.
Kelompok pertama adalah mereka yang sangat marah terhadap kelompok politik yang sebelumnya menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan. Mereka merasa ada pengkhianatan, permainan di belakang layar, dan orang-orang yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Namun, kemarahan itu tidak membuat mereka meninggalkan penguasa yang sekarang. Sebaliknya, mereka justru menjadi barisan paling depan untuk mempertahankannya. Bagi kelompok ini, musuh lama harus disingkirkan, sementara penguasa baru perlu diberi kesempatan. Persoalannya, kesempatan bukan berarti cek kosong untuk melakukan apa saja.
Kelompok kedua adalah mereka yang berada di seberang. Apa pun persoalannya, mereka akan berusaha membela tokoh yang selama ini menjadi panutan politiknya. Posisi politik keluarga dan orang-orang dekatnya harus dipertahankan.
Bahkan, ketika kebijakan pemerintah sekarang dianggap bermasalah, mereka dengan senang hati menjadikannya bahan serangan. Pokoknya, selama bisa melemahkan lawan, semua amunisi boleh dikeluarkan. Kalau perlu, kesalahan kawan disimpan rapat-rapat, sementara kesalahan lawan dipajang sebesar baliho pinggir jalan.
Lucunya, kedua kelompok ini sering kali merasa sedang memperjuangkan kebenaran. Masing-masing punya argumentasi, data, potongan video, tangkapan layar, hingga kutipan para ahli. Kalau perlu, satu kejadian bisa dipotong menjadi beberapa bagian agar sesuai dengan selera masing-masing. Kebenaran pun terkadang diperlakukan seperti kue ulang tahun, bisa dipotong-potong sesuai jumlah tamu.
Lalu, bagaimana dengan kelompok ketiga? Kelompok ini tidak ingin menjadi pengikut fanatik siapa pun. Mereka menginginkan agar persoalan politik diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Mereka menuntut agar wakil presiden yang menjadi inti dari sengkarut politik ini mundur, atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional yang sah melalui parlemen. Mereka juga mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa dan mengadili seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan tanpa tebang pilih.
Namun, sikap kritis kelompok ini tidak berhenti pada persoalan masa lalu. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat hari ini tetap harus dikritik. Sebab, kritik bukan barang dagangan yang hanya laku ketika pemerintah dikuasai kelompok yang tidak disukai. Siapa pun presidennya, kewajiban rakyat untuk mengawasi kekuasaan tidak pernah berakhir.
Kelompok ketiga juga tidak boleh merasa paling suci hanya karena tidak mengenakan seragam politik kedua kubu. Sebab, fanatisme tidak selalu datang dengan bendera. Kadang-kadang ia datang dengan pakaian sederhana bernama independensi. Merasa paling netral, paling rasional, dan paling bermoral juga bisa menjadi bentuk kesombongan baru.
Karena itu, keberanian mengkritik penguasa harus berjalan beriringan dengan kesediaan mengoreksi diri sendiri. Nah, setelah mengetahui ketiga kelompok tersebut, pertanyaannya sederhana. Kita berada di kelompok yang mana?
Apakah termasuk kelompok pertama yang begitu bersemangat mempertahankan penguasa sekarang, sampai-sampai lupa bahwa kekuasaan juga harus terus diawasi?
Ataukah kelompok kedua yang begitu sibuk membela tokoh pujaannya, sampai-sampai setiap kesalahan dianggap sebagai fitnah dan setiap kritik diperlakukan sebagai serangan politik?
Atau justru kelompok ketiga yang tidak mau menjadi pengikut siapa pun, tetapi tetap konsisten memperjuangkan keadilan, mengawasi kekuasaan, dan menuntut pertanggungjawaban siapa pun yang terbukti melakukan kesalahan?
Sebenarnya, kelompok ketiga bisa saja duduk santai sambil menikmati pertengkaran dua kelompok pertama dan kedua. Biarkan mereka saling serang, saling bongkar, dan saling membuka kartu. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Tidak ada jaminan bahwa salah satu kelompok akan benar-benar kalah.
Bisa jadi satu kubu berhasil menyingkirkan lawan politiknya, tetapi kemudian justru merasa terlalu nyaman dengan kekuasaan. Bisa juga kubu lainnya kembali mendapatkan tempat dan menganggap semua kritik sebagai gangguan. Jangan-jangan, setelah pertunjukan selesai, rakyat hanya berganti penonton, sementara pemainnya tetap orang-orang yang sama.
Karena itu, kelompok ketiga harus memiliki strategi yang konkret. Perjuangan tidak boleh mandek sebatas menjadi pemandu sorak moral di media sosial. Kemarahan harus diubah menjadi gerakan yang terorganisasi. Simpul-simpul masyarakat sipil perlu diperkuat, posko literasi politik dibangun di akar rumput, dan ruang diskusi publik diperluas.
Kebijakan hukum yang timpang perlu diuji melalui eksaminasi publik, sementara langkah hukum, termasuk gugatan warga negara, dapat ditempuh sesuai dasar dan mekanisme yang berlaku. Tuntutan konstitusional harus terus disuarakan melalui jalur yang terukur.
Desakan pertanggungjawaban wakil presiden dan proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan kekuasaan tidak boleh tenggelam dalam riuh pertarungan dua kubu. Perjuangan harus bertumpu pada bukti, argumentasi, dan konsolidasi masyarakat, bukan sekadar kemarahan sesaat.
Pada saat bersamaan, kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah hari ini juga harus dikawal dengan data yang valid. Jangan sampai setelah satu kelompok tumbang, kelompok lainnya justru naik panggung dengan membawa kebiasaan buruk yang sama. Sebab, tujuan perjuangan bukan sekadar mengganti siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan memastikan bahwa sistem kekuasaan itu sendiri benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Anjing laut tetaplah anjing laut, ia tidak berubah menjadi ikan hanya karena tubuhnya terlihat seperti ikan. Begitu pula ia tidak berubah menjadi anjing hanya karena wajahnya menyerupai anjing. Identitas tidak boleh ditentukan hanya dari bagian yang sengaja diperlihatkan.
Kita sebagai masyarakat juga harus belajar melihat sesuatu secara utuh. Untuk tidak mudah terpukau oleh wajah, tidak pula terlalu gampang tertipu oleh penampilan. Sebab, yang paling berbahaya bukanlah ketika seseorang salah mengenali seekor anjing laut, melainkan ketika ia terus-menerus dibodohi oleh pertunjukan, sementara para pemainnya diam-diam menikmati hasil penjualan tiket.
Jangan sampai rakyat sibuk berdebat apakah yang sedang berenang itu ikan atau anjing, sementara kolamnya justru sedang dikuras oleh mereka yang berkuasa.
Hgr Dinandaru Shobron
Pegiat rumah baca Tunas Aksara
