JAKARTA, NITIKAN.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki jalur hukum untuk menggugat putusan terkait dokumen penyetaraan pendidikan setara SMA miliknya. Dokumen tersebut sebelumnya digunakan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan wakil presiden.
Pernyataan itu disampaikan Yusril menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan milik Gibran. Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun MA terkait persoalan tersebut telah bersifat final sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita. Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Putusan Mahkamah Agung juga sudah final,” ujar Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, pihak tergugat dalam perkara di MA adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara itu, Gibran tidak tercatat masuk dalam perkara tersebut sebagai tergugat intervensi.
Kondisi tersebut, menurut Yusril, membuat Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA dalam kapasitasnya sebagai pihak di luar sengketa.
Ia juga menyebut Kemendikdasmen tidak berencana mengajukan PK. Kementerian tersebut akan menindaklanjuti putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.
Putusan yang dimaksud adalah perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kemendikdasmen tidak sah serta batal demi hukum.
Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak cukup membuktikan keberhasilan seseorang menamatkan jenjang pendidikan tertentu. MA juga memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Gibran Tetap Ingin Buktikan Dokumen Pendidikan
Di tengah pernyataan Yusril tersebut, Gibran justru menyampaikan keinginan untuk tetap membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Sikap itu disampaikan setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, turut mengemuka persoalan mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Usai pertemuan, Gibran menyatakan akan mengikuti saran Presiden untuk tetap berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia berencana menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya mulai dari jenjang SD hingga S1. Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait kemungkinan pengajuan PK ke MA.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran.
Gibran mengaku menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terkait polemik dokumen pendidikannya. Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
Perbedaan pernyataan antara Yusril dan Gibran kini menjadi perhatian publik. Di satu sisi, Yusril menegaskan bahwa putusan MA telah final dan Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK terhadap putusan tersebut. Di sisi lain, Gibran masih menyatakan keinginan membuktikan riwayat pendidikannya melalui proses hukum di PTUN. (Red).
