Bandung, Nitikan.id — Kota Bandung kini menyandang predikat sebagai kota termacet di Indonesia, bahkan menempati peringkat ke-12 dunia menurut Tomtom Traffic Index 2024. Warga kota ini rata-rata menghabiskan 108 jam per tahun terjebak kemacetan — angka yang mencemaskan untuk kota yang dikenal sebagai destinasi wisata dan pusat ekonomi regional.
Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Dedi Mulyadi dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk menyelesaikan persoalan akut ini. Namun sejauh ini, langkah-langkah kebijakannya lebih banyak dikenal publik melalui konten media sosial yang viral ketimbang implementasi konkret di lapangan.
Padahal, kemacetan Bandung bukanlah masalah baru. Data Bank Dunia menunjukkan hanya 13 persen warga Bandung yang menggunakan transportasi umum. Sebagian besar masih mengandalkan kendaraan pribadi, yang memperparah kondisi lalu lintas. Hal ini tidak lepas dari sistem transportasi umum yang belum terintegrasi, tidak efisien, dan kurang menjangkau kebutuhan mobilitas warga Bandung Raya.
Pj. Wali Kota Bandung (2024), A. Koswara, pernah menyampaikan bahwa rendahnya minat terhadap transportasi publik menjadi biang kemacetan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang telah meluncurkan bus Metro Jabar Trans (MJT) awal 2025 dengan tarif terjangkau — Rp4.900 untuk umum dan Rp2.000 bagi pelajar, lansia, serta penyandang disabilitas. Namun, cakupan enam koridor MJT masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Bandung Raya yang kompleks.
Dedi Mulyadi, yang populer dengan julukan “Gubernur Konten” karena aktivitas digitalnya yang masif, memang telah menggulirkan berbagai rencana ambisius. Di antaranya adalah pengembangan layanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line di Bandung Raya dan reaktivasi jalur kereta api peninggalan kolonial seperti Bandung–Pangandaran. Ia juga menargetkan penyelesaian proyek infrastruktur jalan pada 2027 untuk meningkatkan konektivitas regional.
Namun, hingga pertengahan 2025, banyak dari rencana tersebut masih belum menunjukkan progres signifikan. Di media sosial, suara publik semakin kritis, mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Dedi dalam menyelesaikan masalah transportasi yang nyata. Meski kerap tampil dengan berbagai program, kemacetan di Bandung justru disebut semakin parah.
Sudah saatnya Dedi Mulyadi menggeser fokus dari pencitraan digital menuju aksi nyata yang terukur. Proyek KRL harus dipercepat dengan perencanaan matang, anggaran yang jelas, dan jadwal yang realistis. Potensi transportasi berbasis rel untuk mengurangi kemacetan sangat besar, terutama di wilayah padat seperti Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, hingga Sumedang.
Demikian pula, reaktivasi jalur kereta peninggalan Belanda tak boleh sekadar menjadi proyek prestisius. Setiap langkah pembangunan harus dilandasi studi kelayakan yang kuat dan proyeksi manfaat jangka panjang yang nyata.
Investasi senilai Rp4 triliun yang direncanakan untuk pembangunan transportasi Bandung Raya semestinya diprioritaskan untuk memperluas jaringan MJT, membangun halte di titik-titik strategis, serta memperkuat integrasi antarmoda. Tanpa itu, ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi tidak akan berkurang.
Lebih dari sekadar infrastruktur, perubahan perilaku juga harus menjadi prioritas. Diperlukan kampanye masif untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, serta insentif yang menarik, misalnya subsidi lebih besar bagi pelajar dan pekerja harian.
Dedi Mulyadi bukan sosok asing dalam pembangunan infrastruktur. Pengalamannya saat memimpin Kabupaten Purwakarta membuktikan kapasitasnya. Namun, tantangan di Bandung — sebagai episentrum urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat — jelas lebih kompleks. Di sinilah pentingnya kolaborasi dengan pakar transportasi seperti Ignasius Jonan, yang telah ditunjuk sebagai penasihat.
Kemacetan Bandung bukan hanya soal waktu yang terbuang, melainkan juga soal kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Jika Dedi Mulyadi ingin meninggalkan jejak sebagai gubernur pembaharu, ia harus memprioritaskan perbaikan sistem transportasi, bukan hanya janji atau konten viral. Sebab, yang dibutuhkan warga Bandung hari ini bukan lagi wacana, tetapi solusi nyata.
